Zulkifli Hasan, yang kini sudah bertugas sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) sejak ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Mendag sebelumnya, Muhammad Lutfi. Sensasional. Rasanya sensasional adalah istilah yang tepat dalam menggambarkan kinerja Zulhas sebagai Mendag selama satu bulan menjabat.

Terbaru, Zulhas kembali menjadi perbincangan berkaitan dengan kegiatan bagi-bagi produk Minyakita kepada masyarakat di Lampung. Namun, pembagian Minyakita ini diduga diselingi agenda politik yang berkaitan dengan kepentingan Zulhas dalam mempromosikan anaknya, Futri Zulya Savitri, yang akan maju sebagai calon legislatif dapil Lampung I.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut dengan menyebutkan:

“Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting yaitu bagaimana menurunkan harga minyak goreng. Paling penting itu. Tugas dari saya itu.”

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang diketuai oleh Zulhas pun memberikan penjelasan bahwa kegiatan Zulhas bagi-bagi produk Minyakita bukanlah agenda ataupun tugas pemerintahan, melainkan agenda partai, yaitu kegiatan internal PAN untuk membantu masyarakat di daerah-daerah.

Fenomena Zulhas tersebut sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Seorang pejabat publik yang terlibat dalam sebuah aktivitas politik, namun menyatakan “tidak datang sebagai pejabat publik”, melainkan sebagai anggota partai, sebagai individu, ataupun identitas-identitas lainnya.

Sebelum Zulhas, kita melihat video yang viral di sosial media ketika Presiden Jokowi datang menghadap kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan ketika Menkumham, Yasonna Laoly di awal 2020 lalu, yang datang ke konferensi pers PDI-P di tengah kisruh kasus Harun Masiku. Kedua figur tersebut seolah melepaskan titel pejabat publik mereka dan mengenakan identitas kader partai.

Menarik untuk membahas fenomena ini lebih lanjut, khususnya jika dilihat menggunakan kacamata etika politik. Pejabat publik tak dapat dilepaskan dengan etika politik untuk melandasi setiap aktivitas yang dilakukan baik ketika sedang bertugas maupun tidak. Meminjam penjelasan Zarkasi dan Rizal dalam jurnal Mahkamah Konstitusi “Membangun Etika Politik dan Pemerintahan” (2019:110) yang menyebutkan:

“Etika politik mempertanyakan tingkah laku manusia sebagai individu sekaligus warga negara. Tingkah laku manusia sebagai individu dan warga negara berkaitan namun tidak identik.”

Individu yang bertindak sebagai warga negara biasa dapat dipandang sebagai individu itu sendiri sekaligus sebagai warga dari negara yang ia tempati. Hal ini berlaku pula dan lebih kompleks jika menyangkut pejabat publik. Seorang pejabat publik adalah warga negara sekaligus pelaksana aktivitas pemerintahan di suatu negara sehingga identitas pejabat publik tidak dapat dilepaskan sama sekali daripadanya.

Etika politik juga menuntut para pejabat publik untuk tidak berkehendak bebas dengan kekuasaan, kewenangan, dan kemampuannya sebagai seorang pejabat publik. Orientasi pejabat publik haruslah kepada sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara.

Hal ini pun dipertegas dalam Ketetapan MPR, yaitu dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar- besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Seorang pejabat publik selama ia masih menjabat tidaklah lagi bisa dipandang sebagai individu atau warga negara biasa. Dalam setiap tingkah laku baik dalam tugasnya sebagai pejabat publik ataupun dalam kesehariannya, etika politik bagai sebuah dogma yang wajib dijalankan.

Jika hal ini dikontekstualisasikan dalam fenomena Zulhas tersebut, maka permasalahannya justru semakin kompleks. Zulhas memiliki dua jabatan politik sekaligus, yaitu Menteri Perdagangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Kedua identitas politik inilah yang akan melekat kepada Zulhas selama ia masih menjabat sebagai Mendag dan Ketum PAN. Identitas ini jelas tidak bisa dilepaskan sekalipun dalam kehidupan pribadinya. Aktivitas Zulhas sebagai Ketum PAN juga akan selalu dikaitkan dengan identitasnya sebagai Mendag.

Di sini muncul potensi konflik kepentingan jika Zulhas memanfaatkan salah satu jabatan politiknya tersebut untuk kepentingan jabatan politiknya yang lain. Maka dari itu, etika politik seorang Zulhas tentunya akan jauh lebih rumit dibanding pejabat publik lain yang tidak memiliki lebih dari satu jabatan.

Namun, melihat perjalanan Zulhas selama menjabat sebagai Mendag, terlebih dengan fenomena terbaru tersebut, rasanya etika politik Zulhas sebagai seorang pejabat publik masih sangat perlu dipertanyakan. Walaupun sudah dijelaskan bahwa dalam kegiatan bagi-bagi produk Minyakita, ia datang sebagai Ketum PAN, tetap saja tak dapat menafikan bahwa kegiatan tersebut amat sangat tidak bebas nilai.

Minyakita adalah produk yang dikeluarkan Zulhas sebagai Mendag untuk dijadikan alternatif produk minyak goreng yang harganya sedang menjulang tinggi. Namun, produk keluaran Mendag tersebut justru digunakan dalam kegiatan Zulhas sebagai Ketum PAN, terlebih agenda promosi anaknya yang akan maju sebagai caleg di daerah tersebut.

Konflik kepentingan jelas terjadi dalam peristiwa tersebut di mana produk Kemendag yang seharusnya jadi alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan kenaikan harga minyak goreng justru dijadikan stimulus dalam agenda PAN yang diselipi kepentingan elektoral.

Etika politik menjadi hal yang sangat krusial bagi seorang pejabat publik. Etika politik adalah alat kontrol kekuasaan yang dapat dianalogikan sebagai sebuah koridor. Jika seorang pejabat publik “melanggar” etika politik, maka dapat dianggap tidak sesuai koridor yang seharusnya.

Etika politik sekaligus menjadi gerbang pembendung terjadinya konflik kepentingan. Terlebih di Indonesia, di mana banyak tokoh yang memiliki lebih dari satu jabatan dalam waktu bersamaan ataupun masih banyaknya celah-celah untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka etika politik adalah pengawas untuk mengantisipasi potensi permasalahan tersebut.

Namun, etika politik adalah hal yang abstrak, tidak seperti hukum yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan di mana jelas hal-hal apa saja yang diatur. Etika politik bergantung juga kepada subjektivitas politik para pelakunya. Maka dari itu, diperlukan sebuah standar moral dan etika politik yang berlaku secara universal.

Standar moral dan etika politik yang berlaku secara universal ini dapat disandarkan kepada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, keagamaan, dan nilai-nilai fundamental lainnya sehingga tidak lagi muncul permasalahan subjektivitas dalam menentukan standar etika politik dalam aktivitas politik dan pemerintahan.

Fenomena Zulhas ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh absennya etika politik seorang pejabat publik yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang akan merugikan negara dalam jangka panjang jika dilakukan secara terus-menerus. Maka dari itu, etika politik dapat dipandang sebagai “seragam” yang tidak bisa dilepaskan dari seorang pejabat publik.