1 minggu lalu · 51 view · 3 min baca · Pendidikan 55849_65701.jpg
commons.wikimedia.org

Zonasi Usai, PR Pak Menteri Terus Menanti

Pendidikan sering dimaknai sebagai suatu proses mendewasakan manusia muda. Dari proses pendidikan inilah diharapkan seseorang bisa menjadi manusia yang utuh. Dengan pendidikan, manusia muda bisa menjadi dewasa, baik dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya.

Proses pendidikan adalah proses yang panjang, dan semoga tidak akan melelahkan. Proses pendidikan penuh dengan lika-liku dan pengaruh perkembangan zaman, utamanya lagi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak bagi kebijakan di pemerintah pusat.

Berbagai kontroversi pun tak luput ikut mewarnai dalam proses pengambilan kebijakan. Mulai dari kontroversi dalam proses penerimaan peserta didik baru, proses pembelajaran yang masih banyak evaluasi, hingga proses menuju kelulusan yang juga tak kalah mendapatkan banyak sorotan.

Tahun demi tahun, kontroversi silih berganti bak wanita peragawati di cat walk. Kontroversi teranyar di tahun 2019 adalah pro dan kontra terkait sistem zonasi dalam proses PPDB. 

Jika kita mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bahkan pemerintah wajib membiayai warganya yang sedang menyengam pendidikan dasar. Oleh sebab itulah investasi dana abadi pendidikan selalu dan terus terpupuk. Pemerintah berusahan untuk menyisihkan 20% dari APBN kita.

Negara berusaha memfasilitasi semua warganya untuk memperoleh akses pendidikan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan. Akan tetapi, kembali lagi, fakta di lapangan berbeda. Masih ada stigma yang berkeliaran di jagat persekolahan.


Stigma yang masih berkembang, antara lain: adanya sekolah favorit, sekolah yang hanya untuk kaum-kaum tertentu, entah itu kaum kaya, terpelajar, atau bahkan untuk kaum termarjinalkan. Oleh sebab itulah semua stigma tersebut berusaha dihapus dengan adanya sistem zonasi dalam proses PPDB.

Tujuan utama PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Pasal 2 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018).

Nondiskriminatif seperti yang tercantum dalam ayat tersebut, penulis menafsirkan, bahwa dalam proses PPDB tidak memandang suku, agama, ras, apalagi antargolongan (SARA) dari calon peserta didik baru, dengan syarat dan catatan: masih dalam zona yang sudah ditetapkan.

Harapan dari adanya sistem zonasi ini adalah pemerataan dalam hal input peserta didik di setiap sekolah, tanpa melihat background dan label dari sekolah itu sendiri. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah akan mendapat peserta didik yang makin heterogen. Heterogen dalam segala hal.

Akan tetapi, jalan Pak Menteri untuk menyukseskan sistem zonasi tak luput dari pandangan kontra dari berbagai pihak, terutama dari orang tua yang masih beranggapan adanya sekolah favorit. Alasan dari para orang tua pun beragam, mulai dari yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik sampai pada alasan sekolah di kota memiliki fasilitas dan kualitas guru yang baik.

Berbagai masukan, baik itu saran maupun kritik, harus disikapi dengan bijak, terutama oleh bapak menteri kita. Bisa jadi semua hal yang diungkapkan itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memang tak dimungkiri, masih banyak PR yang harus segera terselesaikan. PR yang tidak lain dan tidak bukan dari pada customer pendidikan itu sendiri, yaitu orang tua. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia pendidikan harus berbenah, mulai dari stakeholder sampai pada pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan guru.

Selain mengikis berbagai stigma dalam proses pendidikan, hal yang lebih penting adalah adanya pemerataan dalam bidang fasilitas pendidikan. Fakta di lapangan, fasilitas pendidikan belum mengalami pemerataan.

Banyak sekolah, terutama yang ada di daerah-daerah, minim dengan fasilitas sarana dan prasarana. Jamak sekolah di daerah belum terfasilitasi media pembelajaran yang menjawab perkembangan zaman.


Jangankan media pembelajaran, kasus sekolah yang memiliki gedung yang hampir ambruk bahkan berseliweran dan mewarnai laman media massa setiap tahunnya. Mulai dari sekolah yang tidak berdinding, sampai sekolah yang atapnya hampir tidak ada.

Itu baru PR yang tampak secara kasat mata. Masih ada PR yang lain, misalnya pemerataan kualitas guru yang ada di daerah-daerah. Ini juga menjadi problem utama. Bukan karena alasan guru memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.

Guru, orang yang digugu dan ditiru, harus benar-benar memiliki kompetensi yang paripurna. Mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, hingga kompetensi profesional harus terlahap habis dan benar-benar melekat di dalam jiwa dan raga seorang guru.

Harapannya untuk pak menteri, jangan hanya pemerataan peserta didik, tetapi juga ada pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas guru atau pendidik di berbagai daerah. Walaupun penulis yakin hal ini juga sedang dipikirkan oleh pemerintah, tetapi ini juga bisa menjadi cara untuk mengubah stigma yang dilontarkan oleh berbagai pihak.

Artikel Terkait