Mahasiswa
3 minggu lalu · 221 view · 4 min baca menit baca · Pendidikan 99324_21487.jpg
Foto: Indonesiainside.id

Zonasi Pendidikan, Solusi atau Komplikasi?

Sudah menjadi hal yang lumrah terjadi ketika membahas mengenai problem pendidikan kita. Entah itu di kampus, di warkop, di rumah, atau di mana pun tempatnya, itu akan menjadi sebuah makanan nikmat untuk dicicipi rasa serta bumbu-bumbu di dalamnya.

Bukan tanpa alasan, sebab pendidikan sejak dulu sudah dijadikan sebagai salah satu fondasi utama dalam proses penumbuhan bangsa untuk arah yang lebih baik tentunya. Lanjut daripada itu juga mempunyai amanah menyiapkan segala apa yang menjadi indikator pencapaian sumber daya manusia yang lebih berkompeten dan berkualitas agar dapat bersaing dengan ketatnya kompetisi era modern saat ini. 

Derap langkah pembangunan pendidikan selalu diupayakan seirama serta sedinamis dengan apa yang menjadi tuntutan zaman. Tetapi perkembangan zaman selalu saja memunculkan polemik-polemik baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya di benak kita.

Dimulai dari kualitas siswa yang masih rendah, kurangnya tenaga pendidik yang profesional, Undang-Undang Pendidikan Nasional yang rumit dan tak beraturan, serta yang menjadi persoalan yang tak terelakkan lagi ialah mengenai biaya pendidikan kita cenderung tidak masuk akal (mahal). 

Bukan hanya itu saja, salah satu yang menjadi indikator dari bobroknya pendidikan Indonesia sekarang ini adalah ketidakmerataan alokasi anggaran untuk ranah ini, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun ke desa-desa. Silih berganti ada-ada saja yang menghambat proses perkembangan belajar kita. 

Mengenai masalah pedidikan di atas, juga diakibatkan oleh minimnya perhatian pemerintah kita dalam menyikapi problem ini. Mereka cenderung bermasa bodoh menanggapinya, mengeluarkan sistem ala kadarnya tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. 

Salah satu di antaranya mengenai Sistem Zonasi Pendidikan yang hangat dibicarakan baru-baru ini.

Dalam KBBI, arti kata Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Lalu yang dimaksud dengan zonasi pendidikan, menurut saya, adalah langkah atau kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan sistem jarak domisili sebagai acuannya. 


Sistem zonasi sendiri mulanya diberlakukan sejak tahun 2017 lalu. Yang menjadi landasan utamanya ialah melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, ataupun bentuk lain yang sederajat.

Namun dalam pelaksanaannya banyak memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pro-kontra pun tak terelakkan lagi. Ada banyak kritikan yang bermunculan dari berbagai sumber, entah itu dari para orang tua siswa, pemerhati pendidikan, pengajar, dan bahkan banyak dari kalangan mahasiswa yang ikut berkicau mengomentari jalannya sistem ini.

Karena dirasa efektif dalam pelaksanaan meskipun banyak kekurangan yang perlu diperhatikan, lantas pemerintah mengambil keputusan dengan menetapkan kembali kebijakan ini di tahun berikutnya. Dengan dalih pemerataan, menggunakan sistem sama yang kemudian hanya mengubah dasar pijakannya ke Permendikbud No. 14 Tahun 2018 untuk mengatur PPDB tahun itu.

Dari pengalihan landasan itu, seolah-olah saya menganalogikan sistem ini seperti memakaikan baju yang berbeda untuk orang yang sama, padahal kita tahu bahwa baju-baju itu masih belum dijahit sempurna. Sekilas kita dihadapkan pada situasi menggunakan barang tanpa melihat konteks apa yang terjadi pada penggunaan dan pemanfaatan barang itu sendiri.

Dilema perubahan ini berlanjut di tahun 2019. Lagi-lagi pemerintah mengambil langkah sigap dan cenderung sepihak untuk menggunakan kembali sistem zonasi. Lantas dasarnya pun diubah kembali ke peraturan baru sebagimana yang termaktub dalam Kemendikbud No. 51 tahun 2018 yang digunakan sebagai dalil untuk mengatur PPDB tahun ini. 

Terlepas dari itu, ada beberapa dampak positif dan negatif daripada pelaksanaan sistem zonasi di negara kita.

Dampak positif:

1. Terwujudnya pemerataan pendidikan di sekolah-sekolah

Sebagaimana dalih awal pemerintahan mengeluarkan kebijakan ini ialah untuk melakukan pemerataan secara berkala di sekolah-sekolah sehingga tidak memunculkan perbedaan antara sekolah unggulan ataupun non-unggulan (reguler)

2. Meningkatkan kualitas sekolah

Dengan dihilangkannya kesenjangan antarsekolah, maka akan secara otomatis mendorong mereka untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan sehingga para siswa merasa nyaman tanpa adanya intimidasi dan intervensi dari pihak mana pun.

3. Jarak rumah dengan sekolah terjangkau

Sistem zonasi dikeluarkan pemerintah agar memungkinkan para siswa lebih mudah dalam mengakses sekolahnya sehingga mereka lebih optimal dalam proses pembelajaran tanpa harus takut untuk terlambat.


Adapun beberapa dampak negatifnya:

1. Pembatasan hak pribadi siswa

Kebebasan untuk memilih tempat menimba ilmu merupakan salah satu hak asasi pribadi. Tapi dengan adanya zonasi akan terkesan membatasi ruang gerak siswa dalam menentukan pilihan sekolah yang terbaik.

2. Rawan untuk memanipulasi domisili

Sistem zonasi akan berdampak buruk bagi para orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di tempat favorit sehingga segala cara ditempuh untuk mewujudkan keinginan itu. Salah satunya dengan memanipulasi domisilinya.

Cara ini akan membuat anak-anak mereka lebih mudah untuk masuk di sekolah idaman tanpa memikirkan bahwa ia telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Produktivitas belajar anak terganggu

Dengan dititikberatkannya jarak sebagai acuan dalam penerimaan siswa baru cenderung akan menurunkan minat belajar siswa, hal ini dikarenakan anak tersebut mungkin tidak menyukai lingkungan sekolah di daerah domisilinya.

Seperti yang telah disebutkan di atas, sebuah sistem mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing, seperti halnya langkah pemerintah untuk menjalankan zonasi pendidikan di Indonesia ini.  

Alangkah baiknya kita sebagai salah satu generasi penerus bangsa harus selektif dalam menyikapi setiap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila itu kebijakan yang baik, maka dukunglah langkah progresif tersebut. Namun jika itu buruk untuk kehidupan pendidikan kita, maka kritik perlu dilakukan untuk sebuah perubahan.

Semoga sistem Pendidikan Nasional di negara ini lebih baik ke depannya, mencetak generasi emas yang keluar dari rahim-rahim sekolah yang berkualitas pula untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi.

Semua orang punya kesempatan. Semua orang punya tujuan yang sama. Untuk itu, manfaatkan waktumu untuk belajar, belajar, dan belajar.

Artikel Terkait