Zonasi telah mewarnai sistem pendidikan kita di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Dengan iming-iming peningkatan akses pendidikan hingga pemerataan kualitas pendidikan, sistem zonasi layaknya angin segar untuk pendidikan kita yang makin hari makin terpuruk di mata dunia.

Namun, nyatanya sistem zonasi yang dijanjikan pemerintah ini lebih sering menciptakan polemik ketimbang memberikan dampak yang ciamik. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita kalau mau cari sekolah saja masih dipersulit?

Sistem zonasi yang konon katanya bisa menyamaratakan kualitas sekolah bukanlah solusi sekaligus nilai mutlak untuk menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik

Pernyataan ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan profesionalitas guru-guru di seluruh Indonesia. Namun, jika kita menilik dari nilai UKG (Ujian Kompetensi Guru) yang diselenggarakan pada 2018, nilai rata-rata yang diperoleh oleh guru-guru berada di kisaran 69,55 yang tentunya masih dapat ditingkatkan lagi.

Walaupun secara tren nilai rata-rata UKG yang diperoleh selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya sejak 2015 hingga 2018, nilai 69,55 tidaklah cukup untuk mengantarkan generasi muda Indonesia menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Apabila siswa dituntut untuk mendapatkan nilai 100 pada saat ujian nasional, guru juga harusnya bisa untuk mendapatkan nilai yang sama, yakni 100.

Tentu, mendapatkan nilai 100 terdengar sulit. Namun jika pemerintah memang benar-benar ingin merealisasikan Revolusi Industri 4.0 yang dielu-elukan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Karena output siswa mencerminkan bagaimana kualitas tenaga pendidik.

Tidak hanya cukup dengan nilai UKG yang harus memenuhi standar kualifikasi, namun tugas guru sebagai pengajar juga harus benar-benar berfungsi sebagai pengajar

Seperti ungkapan hati Nadiem Makarim melalui pidato singkatnya pada saat hari guru nasional. Dalam pidatonya tersirat bagaimana sulitnya menjadi seorang guru di negara ini. Selain dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, guru-guru juga tidak lepas dari tuntutan untuk mengisi lembar-lembar administratif tanpa manfaat yang jelas.

Ketimbang bergantung pada sistem zonasi yang katanya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita namun masih bernasib abu-abu, tidak ada salahnya jika pemerintah mulai mengurangi beban guru dalam hal administratif agar guru bisa lebih fokus ke fungsi utamanya, yakni mengajar dan mendidik siswa.

Mengubah citra pendidikan di kalangan masyarakat.

Dulu, mungkin pendidikan belum menjadi hal wajib yang harus dipenuhi. Hari ini, semua anak wajib sekolah, kalau bisa sampai kuliah lalu lulus dengan gelar sarjana. Sebenarnya bersekolah  tidak hanya ‘wajib’, tapi juga harus ‘sadar’. Pendidikan yang wajib ini tentunya akan jadi sia-sia apabila tidak disadari dengan kesadaran. Sadar untuk menuntut ilmu, sadar untuk ikut serta memajukan negara.

Tidak hanya masalah kesadaran, motivasi untuk belajar juga patut diperhatikan. Entah sudah mendarah daging atau bagaimana, sebagian besar pelajar di negeri ini belajar hanya untuk memenuhi kebutuhan nilai. Apalagi jika bertemu pendidik yang di cap killer dan pelit akan nilai, siswa akan belajar mati-matian. Tapi, kalau pendidiknya santai, ya siswanya santai juga seperti di pantai.

Selain kebutuhan nilai, bagi siswa belajar bukanlah kegiatan yang menyenangkan. Justru kegiatan lapangan seperti pelajaran olahraga yang hanya sekali seminggu, merupakan hal yang menyenangkan bagi siswa. Sayangnya, sistem pendidikan kita tidak bisa menghadirkan suasana semenyenangkan berolahraga kedalam pembelajaran.

Jika kita berandai-andai, apa yang akan terjadi apabila sistem pendidikan di negeri kita meniadakan sistem pemberian nilai dan tidak naik kelas? Penulis yakin, hanya sedikit dari siswa yang akan giat belajar. Tekanan agar mendapat nilai bagus dan tidak naik kelas yang mendorong siswa untuk belajar, agar tidak malu dengan teman-teman yang lain.

Beberapa gambaran diatas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, untuk mengubah citra pendidikan kita yang hanya sebatas kewajiban, tetapi belum sadar.

Kurikulum pendidikan yang tidak relevan

Selain faktor tenaga pengajar, kurikulum yang dijalankan di suatu sistem pendidikan juga memiliki andil besar dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu sistem pendidikan. Di Indonesia, pergantian kurikulum pun rutin dilakukan seiring dengan dilantiknya menteri pendidikan yang baru.

Penulis sendiri sempat merasakan bagaimana runyamnya kurikulum pendidikan kita saat transisi dari KTSP 2006 ke Kurikulum 2013. Banyak hal yang berubah pada saat transisi itu. Terlebih kurikulum 2013 ini lebih menekan siswa agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran, tidak seperti KTSP 2006 yang semuanya serba disuapi oleh guru.

Sistem yang ada di Kurikulum 2013 memang sangat cocok untuk diterapkan kepada siswa yang aktif di kelas. Namun bagaimana, dengan siswa yang sebelumnya menggunakan KTSP saja sudah keteteran?

Hasilnya sudah tentu berbeda. Kendati memiliki tujuan yang cemerlang untuk memajukan pendidikan di negeri kita namun masih banyak dari siswa kita yang kurang akrab dengan sistem pembelajaran di Kurikulum 2013.

Kesimpulannya, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia tidak harus melulu tentang realisasi sistem zonasi yang tiap tahunnya menimbulkan pro dan kontra tanpa solusi. Namun, peningkatan kualitas tenaga pengajar, perbaikan citra pendidikan, serta pemilihan kurikulum yang  tepat juga harus diperhatikan agar bisa menghasilkan SDM yang siap tempur dalam Revolusi Industri 4.0