Siapa yang tidak suka hidup di zona nyaman? 

Siapa pun pasti menginginkan sebuah kondisi hidup di lingkungan zona nyaman itu. Apalagi bila semua keinginan dan harapannya sudah bisa dicapai, akan sulit baginya untuk keluar dan mulai mengeksplorasi hal-hal lain dan tantangan baru.

Tapi ini bukan soal zona nyaman dalam hidup, yang umumnya bikin orang senang dan orang lain pun ikut senang dan merasakan bahagianya. Ini soal zona nyaman politik, yang kalau dalam istilah Milan W. Svolic, disebut dengan Polarization vs Democraty

Bahwa bila seorang politisi atau pejabat membuat kebijakan yang menguntungkan bagi kekuasaannya, maka di sanalah benih-benih zona nyaman politik itu dibentuk dengan tujuan melanggengkan kekuasaan dan memastikan bahwa praktik-praktik korup bisa selamat dari jeratan hukum.

Istilah “zona nyaman politik” ini sangatlah cocok untuk menggambarkan situasi nasional saat ini, di mana kegaduhan demi kegaduhan terjadi di masyarakat lantaran DPR dan Presiden telah mengesahkan RUU KPK dan sebuah upaya amandemen UUD 45 tentang pengembalian posisi MPR. 

Kedua hal ini seakan menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di lingkungan pembuat kebijakan itu. Seakan-akan bukan hanya terbatas bertujuan melemahkan fungsi KPK, tetapi ada tujuan yang lebih besar dari itu, yakni pelemahan demokrasi Indonesia.

Bila amandemen UUD 45 dengan mengembalikan fungsi MPR itu disahkan dan sistem demokrasi kita menjadi tidak langsung, maka jelas bahwa Presiden nantinya akan dipilih oleh MPR dan bukan rakyat. Ini bisa menjadi sesuatu yang fatal bagi demokrasi kita, karena MPR sendiri merupakan representasi dari parpol-parpol, yang akhirnya akan mempermudah negosiasi kekuasaan tanpa melibatkan rakyat secara langsung.

Paling tidak, fenomena ini mengarah pada situasi “zona nyaman” bagi para parpol, karena mereka mudah bergerak dalam memanipulasi kekuasaan, rakyat sama sekali tidak diperhitungkan, dan demokrasi akan benar-benar terancam dengan situasi itu.

Selama ini, banyak aktor-aktor politik yang-dengan segala citranya-muncul secara tiba-tiba dan mereka dipilih langsung oleh publik. Hal inilah yang kadang-kadang membikin pilu para elite politik karena partai dan posisinya tidak memiliki patron atau pengaruh apa-apa ketimbang sesosok politisi yang dipilih orang rakyat secara langsung. 

Ini bisa kita lihat dari Jokowi yang awalnya bukan elite politik, tapi karier politiknya secara cepat dapat menanjak, mulai wali kota, gubernur, sampai presiden, yang menggeser pengaruh para elite politik lain.

Di sini, peran media sosial juga sangat besar, betapa orang yang awalnya tidak pernah dipertimbangkan, tahu-tahu menjadi presiden. Karena publik memiliki pilihannya sendiri dan umumnya tidak sesuai dengan kehendak partai. 

Kalau ini terjadi secara terus-menerus, maka para petinggi partai akan sulit mengendalikan situasi politik nasional. Dan, akan sangat menyulitkan kader-kader internal untuk bisa berkembang. Belum lagi ada begitu banyak tokoh-tokoh daerah yang mencuri panggung politik secara nasional.

Bila fungsi dan peran MPR itu dikembalikan, yang sejauh ini perannya tidak begitu dominan atau malah tidak kelihatan, maka jelas bahwa demokrasi Indonesia akan masuk ke dalam suatu sistem di mana partai memiliki pengaruh dan determinasi yang sangat kuat.

Upaya pelemahan KPK dan sudah disahkannya RUU KPK merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah karena gagal mengamandemen MPR. Di sini, peranan DPR sangatlah kuat, dan kita tahu bahwa DPR merupakan salah satu lembaga negara yang cukup korup. 

Bila KPK masih memiliki banyak otoritas dalam penanganan korupsi, maka jelas bahwa DPR akan merasa terganggu kenyamanannya.

Karenanya, salah satu tujuan pelemahan KPK adalah agar para politisi bisa berada di zona nyaman untuk melakukan berbagai manuver demi mendapatkan kekuasaan. Akhirnya, keleluasaan para politisi akan makin lebar.

Hemat saya, pelemahan KPK ini juga merupakan bagian dari pelemahan demokrasi Indonesia. Artinya, kebijakan yang berkaitan dengan disahkannya RUU KPK hanyalah upaya kecil untuk membuka sesuatu yang lebih besar, yakni membuka peluang korupsi, manipulasi jabatan, menegasikan peran rakyat, dan memenjarakan demokrasi.

Banyak para pakar teoritisi politik berpendapat bahwa salah satu faktor kemunduran demokrasi itu dilakukan oleh petahana-petahana politik. Mereka memanipulasi kebijakan dan sistem untuk memperkecil potensi kebebasan dan memperkuat pengaruh politiknya di level kekuasaan.

Karenanya, tantangan masyarakat sejauh ini bukan hanya terbatas pada isu-isu para pejabat yang korup, tapi lebih dari itu, di mana demokrasi sedang dalam upaya dilemahkan, baik secara rahasia maupun terang-benderang. 

Rakyat harusnya bisa berpikir secara lebih kritis untuk mempertahankan asas-asas demokrasi agar tidak goyah dan digoyahkan oleh para politisi yang haus kekuasaan.

Sebagai masyarakat biasa, kita diharuskan untuk benar-bebar bisa mengawal demokrasi. Apa yang baru-baru ini terjadi, sebenarnya, lebih merupakan upaya para lembaga politik agar keberadaan mereka terlepas dari kontrol lembaga pemberantasan korupsi. Akhirnya, demokrasi menjadi tersandera dan suara rakyat dibungkam.