Kontroversi seputar minuman beralkohol atau minuman keras (Miras) bukanlah sesuatu yang baru. Sejak sebelum Reformasi, soal regulasi minuman beralkohol selalu menjadi isu panas dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Yang membedakannya adalah intensitas perdebatan dan bagaimana pemerintah dan para pengambil keputusan menyikapinya.

Salah satu sebab mengapa perdebatan seputar minuman keras tak kunjung berakhir adalah karena masalah ini tidak hanya menyangkut persoalan baik dan buruk atau halal dan haram, tapi juga menyangkut soal bisnis, kebebasan, tradisi, dan permainan politik. Jika masalahnya hanya urusan halal-haram, pastilah fatwa MUI cukup mengatasinya.

Perlu dicatat, perdebatan tentang minuman keras bukan hanya ada di Indonesia atau di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim saja. Di negara-negara maju, aturan tentang minuman keras menjadi agenda rutin perdebatan publik. Jangan kira persoalan ini adalah unik milik kita. Bahwa kita memperdebatkannya adalah pertanda kita peduli pada isu penting ini.

Pangkal Perdebatan. Tak ada yang memungkiri bahwa minuman beralkohol punya dampak buruk bagi kesehatan dan perilaku orang, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.

Tapi, tak ada yang memungkiri juga kalau minuman keras telah menjadi sebuah industri yang punya dampak ekonomi yang tidak kecil. Perdebatan tentang regulasi minuman keras sebetulnya bermuara pada tarik-menarik antara dua spektrum ini.

Kelompok yang mendukung pelarangan peredaran dan konsumsi alkohol umumnya menitikberatkan (dan kerapkali melebih-lebihkan) aspek bahaya dari alkohol.

Generalisasi kerap kali digunakan untuk menyerang kebijakan apa saja yang ingin memberikan ruang buat peredaran minuman beralkohol. Kaum agamawan dan para politisi yang kerap bermain-main dengan isu agama berada di baris paling depan kelompok ini.

Dengan mendramatisasi bahaya minuman keras, kaum agawaman dan para politisi agama berusaha menutup serapat mungkin kemungkinan dan upaya peredaran minuman keras. Bagi mereka, aspek-aspek lain seperti bisnis, gaya hidup, dan tradisi, tidaklah penting atau kurang penting jika dibandingkan dengan mudarat Miras.

Jika kita mau jujur, argumen utama kaum agamawan dan para politisi agama sebetulnya bukanlah soal “bahaya alkohol” tapi ada motif lain di balik sikap mereka ini.

Motif lain itu adalah alasan teologis. Kita tahu semua bahwa ortodoksi Islam (ajaran Islam mainstream) mengaharamkan kaum Muslim mengkonsumsi khamar. Bagi para teolog, argumen agama jauh lebih penting dari argumen apapun.

Dalam perdebatan-perdebatan yang saya ikuti, kaum agamawan dan para politisi agama selalu menyebut argumen teologis ini jika mereka terdesak oleh lawan debatnya dalam mengatasi persoalan minuman keras.

Kita tahu semua, argumen teologis adalah cara paling ampuh menyudutkan orang dan menghentikan perdebatan, terutama di negeri kita di mana mendebat suatu pandangan agama (apalagi pandangan yang mainstream) adalah sebuah tabu yang harus dihindari.

Jika masalahnya hanya “mudarat” atau bahaya yang ditimbulkan, minuman beralkohol bukanlah sebab utama kematian di negeri ini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, pada 2013, dari 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, tak satupun yang menyebutkan minuman beralkohol sebagai penyebabnya. Penyakit jantung, stroke, dan paru-paru adalah 3 di antara 10 penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian di Indonesia.

Bagi sebagian politisi (khususnya yang hobi bermain-main dengan isu agama), Miras adalah isu yang seksi, yang bisa menggenjot populairitas mereka di kalangan pemilih konservatif. Bagi mereka, mendukung pelarangan Miras bukan hanya soal “teologis”, tapi yang lebih penting lagi adalah soal politik dan jalan menuju kursi kekuasaan.

Sementara itu, para pendukung Miras atau lebih tepatnya para pendukung regulasi minuman beralkohol menganggap bahwa isu Miras punya banyak dimensi. Miras bukan hanya menyangkut isu kesehatan, tapi, yang lebih penting lagi, menyangkut kebebasan individu, ekonomi, bisnis, dan budaya. Para pendukung regulasi Miras mengakui dampak buruk minuman beralkohol, tapi mereka juga menyadari dampak baiknya.

Salah satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar moderat tidak membahayakan. Bahkan, menurut berbagai penelitian, konsumsi minuman beralkohol dengan kadar tertentu justru bagus untuk kesehatan.

Menurut Dietary Guidelines, sebuah panduan makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Amerika, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah moderat justru baik bagi kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa.

Yang dimaksud dengan “moderat” adalah “minum sekali sehari untuk perempuan dan dua kali sehari untuk laki-laki.” Tentu saja yang dimaksud dengan sekali dalam jumlah yang wajar, misalnya satu gelas.

Menurut panduan itu, konsumsi alkohol yang wajar malah bagus untuk kesehatan, karena dapat mengurangi resiko kardiovaskular (jantung), demensia, dan diabetes.

Kata kuncinya adalah “moderat” dan “wajar.” Tidak ada satupun dokter waras di dunia ini yang mengatakan kalau minuman beralkohol tidak bagus untuk semua orang.

Umumnya dokter selalu bilang bahwa Miras tidak bagus untuk orang-orang tertentu yang mengidap penyakit tertentu. Ini sama dengan larangan pada jenis-jenis makanan atau minuman lain yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang tertentu.

Misalnya, kalau Anda pengidap kolestrol, makanan berlemak jauh lebih berbahaya dari alkohol. Begitu juga, jika Anda pengidap diabetes, makanan-makanan manis adalah mesin pembunuh yang lebih ampuh ketimbang Miras.

Hampir semua dokter dan bukan dokter bersepakat, konsumsi minuman beralkohol dalam kadar yang berlebihan tidak bagus bagi kesehatan. Sebagian besar dokter dan sebagian besar manusia waras juga berpendapat bahwa minuman beralkohol dalam kadar apapun tidak bagus bagi anak-anak.

Para pendukung regulasi Miras sepenuhnya sepakat dengan pandangan yang moderat itu. Alkohol, sebagaimana minuman atau makanan lain, tidak bagus jika dikonsumsi secara berlebihan.

Namun, jika dikonsumsi secara wajar dan dikonsumsi oleh orang yang tak punya pantangan, minuman beralkohol adalah sesuatu yang baik. Yang tidak baik adalah menyalahgunakannya.

Regulasi. Persoalan utama kaum agamawan dan para politisi agama adalah memandang masalah Miras secara hitam-putih. Mereka datang dengan asumsi yang keliru tentang Miras atau dengan data yang separuh benar (hasil manipulasi), yakni Miras dalam kadar apapun dan untuk siapapun tidak baik. Karena itu, semangat mereka adalah melarangnya secara total, baik peredaran maupun konsumsinya.

Tidak banyak yang bisa dikatakan kepada orang yang punya pandangan demikian. Pandangan totaliter semacam itu hanya bisa hidup di negara totaliter dengan sistem yang totaliter. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pilihan yang lebih baik adalah mendiskusikannya dalam kerangka regulasi.

Yang harus diperdebatkan adalah bagaimana membuat regulasi dan memastikannya bisa berjalan di tengah masyarakat. Tidak ada gunanya membuat regulasi yang bagus (ideal) tapi tidak bisa berjalan.

Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam kaedah Fikih klasik, berjalan dalam konteks (illah) di mana ia dibuat. Aturan yang baik adalah aturan yang mempertimbangkan dinamika suatu masyarakat.

Tidak ada formula yang baku dalam soal regulasi minuman keras. Di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika, perdebatan tentang minuman beralkohol terus berlangusng. Sama seperti aturan-aturan pada isu lain, menyikapi masalah Miras tidak mesti dengan ekstrim-ekstriman seolah-olah akan kiamat besok.

Yang seringkali memicu perdebatan setiap kali ada undang-undang atau peraturan baru dibuat adalah sejauh mana regulasi itu berdampak pada kebebasan masyarakat atau keselamatan mereka.

Kebebasan masyarakat mencakup hak individu untuk mengkonsumsi, mengedarkan, dan memperjualbelikannya. Sementara keselamatan masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan akses masyarakat terhadap minuman keras.

Indonesia memiliki beberapa regulasi menyangkut minuman keras, dari yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), hingga peraturan-peraturan yang bersifat lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda).

Di level nasional, aturan yang selalu menjadi rujukan adalah Perpres No 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kendati pasal-pasal dalam aturan ini cukup jelas, terutama yang menyangkut definisi, pembagian jenis-jenis minuman keras dan cakupan peredarannya, sebagian masyarakat merasa perlu adanya aturan lain yang dapat mempertegasnya, khususnya yang terkait dengan pasal-pasal tentang peredaran.

Itulah alasan di balik lahirnya Permendag No 6/2015 yang ditanggapi dengan sangat beragam. Peraturan ini sendiri merupakan revisi (istilah yang digunakan adalah “perubahan”) dari peraturan yang ada sebelumnya, yakni Permendag No 20/2014. Inti dari peraturan ini sebetulnya hanya satu, yakni melarang penjualan minuman keras di minimarket-minimarket dan toko-toko pengecer.

Sebetulnya tidak ada yang salah dengan aturan itu. Larangan penjualan minuman beralkohol di toko-toko kecil (swalayan atau minimarket) telah dilakukan di banyak negara, termasuk negara-negara yang punya aturan cukup liberal dalam hal konsumsi alkohol. Maksud dari pelarangan itu tentu saja ingin meminimalisir dampak buruk dari Miras yang bisa dijangkau oleh siapa saja.

Di negara-negara Barat yang dikenal cukup liberal dalam hal minuman keras, aturan penjualan Miras sangat ketat. Bukan hanya tempat-tempat tertentu saja yang boleh melakukan penjualan, tapi juga batas usia diberlakukan dengan sangat tegas. Di Indonesia, masalah utama bukanlah ketiadaan peraturan, tapi absennya ketaatan hukum dan ketiadaan penegakannya.

Soal batas usia, misalnya, sudah ada di berbagai aturan tentang minuman keras. Tapi, masyarakat kita umumnya kurang peduli tentang masalah ini. Anak-anak di bawah umur dengan mudah membeli barang-barang yang semestinya tak boleh mereka beli.

Keluarnya Permendag No 6/2015 itu agaknya sebagai antisipasi dan cara untuk membatasi peredaran Miras ke tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh sembarang orang.

Pelarangan Total. Yang patut diwaspadai dari perdebatan tentang minuman keras akhir-akhir ini adalah semangat sebagian orang untuk memberangus minuman keras, baik peredaran maupun mengkonsumsinya. Orang-orang ini adalah “kaum otoriter” yang bersembunyi di balik “regulasi” untuk menumpas apa saja yang mereka tidak suka.

Semangat itu tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol, yang diajukan oleh para politisi agama dan partai berbasis agama, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam RUU ini, setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol, dari semua jenis, baik itu golongan A, B, maupun C (Pasal 5, 6, dan 7). Yang dimaksud “setiap orang” adalah warga negara Indonesia, baik beragama Islam maupun bukan.

Benar bahwa RUU itu memberikan pengecualian terhadap larangan itu. Tapi pengecualiannya dibuat sedemikian rupa untuk membatasi seketat mungkin peredaran dan pengkonsumsian minuman keras.

Misalnya, minuman keras hanya boleh dikonsumsi untuk “kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan” (Pasal 8/2).

Artinya, orang yang tidak termasuk dalam “kepentingan terbatas” itu dianggap melanggar dan bisa dikenakan sanksi hukum. Dengan kata lain, jika Anda menyimpan sebotol wine atau bir di kulkas lemari Anda tanpa punya salah satu alasan dari “kepentingan terbatas” itu, maka Anda bisa ditangkap dan dipenjara.

RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah RUU konyol yang keluar dari pikiran sempit dan konyol. RUU ini tidak mempertimbangkan aspek kebebasan individu, keragaman pandangan, dan dinamika masyarakat.

Kita tahu semua, minuman keras adalah bagian dari dinamika dunia modern yang terkait erat dengan gaya hidup dan bisnis. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kelas menengah di Indonesia (yang jumlahnya semakin besar) menganggap minuman beralkohol, entah itu wine atau bir, telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Memberlakukan pelarangan yang tak masuk akal hanya akan menciptakan lubang (loophole) yang memunculkan persoalan-persoalan baru, seperti penyelundupan, peredaran gelap, dan pembuatan Miras oplosan yang tak terkontrol.

Di negara-negara Barat, kasus-kasus seperti yang selama ini terjadi di negeri kita, seperti penyelundupan dan pembuatan Miras oplosan, hampir tidak ada. Tidak ada orang yang mati karena Miras oplosan, karena mereka bisa membelinya secara legal dan murah.

Penyelundupan dan oplosan terjadi karena ketiadaan barang. Salah satunya akibat aturan yang tak masuk akal, seperti pengenaan pajak yang tinggi sehingga membuat harganya tak terjangkau oleh kalangan bawah.

Menurut saya, dalam soal regulasi Miras, belajarlah dari negara-negara Barat. Tirulah cara mereka mengatur masalah ini. Belajarlah dari pengalaman ratusan tahun mereka mengelola isu ini. Tak perlu bikin aturan-aturan aneh yang membuat masalah menjadi semakin ruwet.