Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan banyak. Mulai urusan ekonomi hingga pemindahan ibu kota negara. Dalam bidang ekonomi, Jokowi berjanji akan terus berupaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Selama ini, menurutnya, angka itu sudah berhasil diturunkan. Bahkan angka kemiskinan terendah dalam sejarah bangsa Indonesia (9,41 persen). Jokowi juga tak muluk-muluk kali ini, targetnya ekonomi Indonesia dipatok tumbuh 5 persen saja.

Menurutnya, investasi masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menjaga inflasi tetap rendah (3,1 persen) dan kurs dolar dipatok kisaran Rp14.400 per US$.

Hal lain yang dipertahankan Jokowi gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara dan pensiun. Berita gembira didapat untuk dunia pendidikan, Jokowi menaikkan anggaran pendidikan nasional. Ini sejalan dengan fokus Jokowi untuk meningkatkan SDM.

Presiden Jokowi juga menaikkan anggaran bagi desa. Selain subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk. Tujuannya sudah pasti membantu rakyat yang kurang mampu.

Jokowi juga berencana menaikkan anggaran kesehatan. Anggaran disiapkan sekitar Rp132,2 triliun, atau nyaris dua kali lipat dibandingkan tahun 2015 (Rp69,3 triliun).

Namun sangat disayangkan, ada hal terlupakan dalam pidato Presiden Jokowi. Misalnya soal konflik agraria di Papua. Padahal sebelumnya Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik tersebut.

Catatan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mengatakan sepanjang tahun 2017 telah terjadi konflik agraria sebanyak 659 konflik, sebagaimana dirilis tirto.id. Bahkan 216 orang ditahan karena konflik agraria tersebut.

Hal lain yang terlupakan atau barangkali memang dilupakan ialah isu pelanggaran HAM. Entah itu pelanggaran HAM berat di masa lalu maupun yang baru-baru ini terjadi.

Sebut saja penghilangan nyawa aktivis HAM Munir yang sampai kini belum mendapat titik terang. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dan korban konflik serta pelanggaran HAM di Aceh maupun Papua.

Belum lagi pelanggaran HAM 98 yang hanya dijadikan komditi politik jelang pilpres. Alasan utama pemilih pada pilpres 2014 memilih Jokowi karena Prabowo dianggap pelanggar HAM 98. Tapi isu itu hanya santer ketika jelang pilpres.

Jokowi tampaknya tidak menganggap penting kasus pelanggaran HAM dan kebebasan sipil. Padahal persoalan ini merupakan syarat utama bagi negara penganut demokrasi. Tidak terkecuali Indonesia.

Menariknya lagi, meski PDIP kini berkuasa bersama Jokowi, namun kasus kudatuli (kerusuhan dua puluh tujuh juli) 1996 pun tidak diungkap. Padahal, pada era SBY, aktivis PDIP dengan gencar mempersoalkan kasus tersebut.

Harusnya dengan kekuasaan yang sedang dimiliki kasus ini mudah diungkap. Rasanya mustahil Jokowi mau serius mengungkap kasus pelanggaran HAM Semanggi I dan II, Tangjung Priok, Talang Sari, apalagi tragedi 1965.

Lah, urusan pelanggaran HAM yang dialami anggota partai sendiri sampai sekarang tidak diungkap. Itu artinya kasus pelanggaran HAM hanya jadi komoditas di tahun politik. Buset.

Terima atau tidak, begitulah sikap politik Jokowi dan partainya terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Mereka lupa bahwa keluarga korban kudatuli, Semanggi I dan II, bahkan keluarga korban konflik Aceh masih menuntut keadilan.

Lebih luas lagi, pelanggaran HAM masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Misalnya soal kekerasan terhadap penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Kasus pelanggaran HAM ini tidak bisa dianggap sepele.

Data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, sepanjang 2014-2018, menyebutkan sedikitnya 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan terjadi. Ini menarik karena terjadi di periode pertama Jokowi.

Data menarik lainnya disampaikan data SETARA Institute. Menurut mereka, setidaknya 40 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan melibatkan aparat. Harusnya Jokowi lebih memperhatikan persoalan ini.

Kasus pelanggaran atas nama dan keyakinan perlu penanganan khusus. Sebabnya konflik horizontal ini berpotensi memecah keutuhan negara. Mereduksi peran dan eksistensi negara.

Arus globalisasi tak mungkin dihindari. Digitalisasi memudahkan informasi dan provokasi didapat. Karenanya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harusnya paham situasi ini. 

Negara demokrasi harus menjamin mayoritas dan minoritas hidup dalam damai. Tidak boleh terjadi kekerasan hanya karena keyakinan, suku, dan agama yang berbeda. Keragaman itu memang sudah dimiliki bangsa ini.

Semangat 17 Agustus jangan hanya selebrasi dan seremonial belaka. Pidato tahunan Jokowi telah melupakan aspek terpenting dalam negara demokrasi. Kebebasan sipil dan penegakan HAM.

Semua target ekonomi bakal gagal, rencana memajukan ekonomi akan menemui jalan buntu. Apabila kebebasan sipil dan penegakan HAM tidak berjalan, konflik horizontal akan mengancam iklim investasi Indonesia.

Jokowi lupa itu. Pembangunan akhlak manusia harusnya lebih utama dari apa pun. Jika kita menjadi bangsa pemarah dan pendendam, segala rencana hanya utopia belaka.

Bagaimana investor ingin berinvestasi jika sedikit-sedikit konflik terjadi tanpa penegakan hukum? Mereka menanam uang bukan menanam singkong. Jokowi jangan lupa itu. Dan celakanya, itulah yang terlupakan oleh Jokowi.