Saya baru sempat menyaksikan Indonesia Lawyers Club (ILC) episode "Benarkah MK Melegalkan LGBT dan Zina?" melalui siaran ulang di youtube. Episode ini muncul berkaitan dengan pro dan kontra terhadap putusan lima hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan kesusilaan.

Kelompok pemohon yang menamai diri Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengajukan agar MK menghilangka frasa "sedang dalam ikatan perkawinan" dalam pasal 284, yang sebelumnya hanya menjerat pasangan yang melakukan perselingkuhan, menjadi semua orang yang melakukan hubungan seksual secara konsensual.

Terkait Pasal 285, pemohon mengajukan pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Sedangkan pada pasal 292, AILA ingin MK menghapuskan kata "dewasa" sehingga semua orang yang berhubungan seksual sesama jenis akan dikenai hukuman pidana.

Putusan penolakan uji materi pasal-pasal tersebut oleh 5 dari 9 Hakim MK, membuat suasana sosial-politik di Indonesia cukup bergejolak. Pihak-pihak yang berkepentingan politik mencoba "memelintir" putusan tersebut dengan tuduhan MK melegalkan perbuatan zina dan LBGT, sedangkan pihak yang berlawanan, mengangap MK sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia dalam putusan tersebut. 

Kembali lagi ke acara Indonesia Lawyers Club, diskusi (lebih ke perdebatan) dimulai dari pihak pemohon yang menyampaikan presentasi mengenai mengapa pada awalnya mereka ingin mengajukan uji materi tersebut dengan dukungan argumen moralis, dampak dari hubungan seksual beserta data-data prevalensi HIV dan AIDS, hingga cerita pengalaman pribadi dr. Inong yang mengklaim dirinya sudah bertahun-tahun bergelut dalam penanganan kasus HIV, AIDS dan infeksi menular seksual lainnya pada kelompok gay, biseksual dan transgender di Indonesia.

Kemudian dari pihak pemohon yang menolak uji materi menyampaikan argumen-argumen mengenai konstitusi Indonesia, fakta-fakta ilmiah mengenai seksualitas, dan orientasi seksual beserta tafsiran lain dari ayat Alquran yang sering digunakan sebagai argumen untuk menolak keberadaan LGBT.

Diskusi cukup panjang dan alot dan terlihat tidak seimbang, karena moderator sekaligus presiden dari acara ILC pun cenderung berpihak pada pemohon uji materi dari awal acara dimulai. Pihak pemohon pun terlihat sangat rigid dan terkesan tidak dapat menerima pendapat dari pihak-pihak yang menolak uji materi, sehingga saya pun tidak menyaksikan acara tersebut hingga selesai.

Namun, sebelum saya mematikan siaran tersebut, ada pernyataan yang menarik (sekaligus triggering bagi saya) datang dari Zaitun Rasmin, Wakil Sekertaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI). Pernyataan Zaitun Rasmin muncul sebagai counter opinion Aan Anshori yang mengatakan jika ayat yang menceritakan kaum Nabi Luth dalam Alquran juga banyak dikaji oleh ahli-ahli kitab progresi.

Dan ada penafsiran baru yang mengatakan bahwa kaum Nabi Luth kemungkinan bukan dihukum karena hubungan seks sesama jenis, melainkan karena hubungan seks tidak konsensual (perkosaan) antara laki-laki dan laki-laki. Kurang lebih seperti ini pernyataan beliau (Zaitun Rasmin):

Yang kedua, Nabi Luth sendiri menawarkan pada mereka, ini anak-anak perempuan saya, jika ingin melampiaskan, silakan! Nabi mana yang mau anak-anaknya diperkosa, ya kan?.. tapi perbuatan kalian suka sesama jenis itu, itu munkar banget, maka saya ingin obati kalian... Ini sebuah hukum dalam islam irtikab akhaff ad-dhararain terpaksa menempuh satu kemudharatan yang lebih kecil untuk kemudharatan yang lebih besar akibatnya.

Pernyataan beliau mengenai Nabi yang mempersilakan anaknya untuk disetubuhi oleh homoseksual mengacu pada praktik yang dikenal dengan istilah perkosaan korektif. Yang mana perkosaan korektif merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang berat. 

Dalam esainya, Hate crimes: The rise of 'corrective rape' in South Africa, Andrew Martin dan kawan-kawan mendefinisikan perkosaan korektif sebagai perkosaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang dianut masyarakat ,di antaranya seksualitas manusia dan peran-peran gender. Tujuannya untuk menghukum yang dianggap sebagai perilaku menyimpang dan menengakkan norma-norma sosial.

Selain untuk memberikan hukuman, praktik ini dipercaya dapat mengkonversi atau menyembuhkan orang homoseksual, seperti tersurat dalam kutipan Zaitun Rasmin ketika menceritakan putri Nabi Luth disediakan untuk disetubuhi oleh orang yang dianggap homoseksual dengan dalih mengobati. Karena praktik ini dipercaya dapat menyembuhkan atau mengkonversi seseorang dari homoseksual menjadi heteroseksual

Di negara-negara dengan budaya heteronormatif dan diskriminasi terhadapat LGBT yang tinggi, praktik ini marak dilakukan oleh keluarga atau kerabat terhadap anggota keluarga mereka yang teridentifikasi homoseksual.

Pada tahun 2013, India memberlakukan kembali hukuman penjara bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis. Kemudian pada tahun 2015, menurut data LGBT Collective Telangana menemukan setidaknya ada 15 contoh kasus perkosaan korektif dalam lima tahun terakhir. Contoh kasus yang ditemukan di antaranya adalah seorang remaja perempuan yang diduga lesbian diperkosa oleh sepupunya sendiri atas dukungan keluarga agar anak tersebut dapat menyukai laki-laki.

Sedangkan, contoh kasus lain menyebutkan seorang remaja laki-laki yang dipaksa untuk bersetebuh dengan ibunya sendiri oleh pihak keluarga. Karena praktik ini begitu rahasia dan dilindungi oleh keluarga.

Dikarenakan menyangkut nama baik keluarga secara sosial dan menghindari hukuman penjara tentunya, maka kebanyakan kasus terdeteksi. Di Indonesia sendiri belum ada laporan khusus mengenai perkosaan korektif ini dikarenakan hal tersebut, tetapi bukan berarti kasus ini tidak terjadi di Indonesia.

Fakta lain, kontra dengan keyakinan yang ada, perkosaan korektif tidak dapat menyembuhkan homoseksualitas. Kenyataanya homoseksualitas tidak dapat disembuhkan. Pada tahun 1987, Asosiasi Psikolog Amerika (APA) menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa, yang disusul Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1992.

Dalam esainya, Susan Hawothorne menyatakan dampak dari perkosaan korektif bisa berupa perbuatan kekerasan yang bisa menyebabkan trauma fisik dan psikis, mutilasi, dan kehamilan tidak diingankan, dan dapat berkontribusi pada bunuh diri. Di Afrika sendiri, perkosaan korektif merupakan kontributor tertinggi dalam penyebaran virus HIV, setidaknya 10% perempuan lesbian di Afrika positif HIV karena hubungan seksual tidak aman pada saat perkosaan terjadi.

Karena dampak-dampak tersebut, pada tahun 2015 UNAIDS dalam Pedoman Istilah menganjurkan penggunaan kata perkosaan homofobik daripada perkosaan korektif, karena kata korektif mengacu pada sesuatu yang bisa diperbaiki, sedangkan dalam hal ini tidak ada yang diperbaiki. 

Melihat fakta-fakta yang ada, saya rasa pernyataan dari Zaitun Rasmin ini sangat berbahaya dan dapat mengacu terjadinya praktik-praktik perkosaan homofobik di Indonesia. Dengan tingginya hostility atau kebencian terhadap kelompok LGBT saat ini, bukan tidak mungkin praktik-praktik ini dapat berkembang di Indonesia, seperti di negara-negara yang sudah lebih dulu "mengkriminalisasikan LGBT" seperti India dan beberapa negara di Afrika.

Apalagi jika pernyataan tersebut didasari atas argumen dari keyakinan yang dianut oleh mayoritas orang di negeri ini, bukan tidak mungkin pula hal tersebut akan dijadikan pembenaran dari praktik ini.

Sangat ironis sekali jika argumen pemohon dalam mengajukan uji materi ini adalah melindungi anak bangsa, akan tetapi menggunakan acuan yang dapat membahayakan banyak anak bangsa. Sangat ironis sekali ketika hubungan seksual yang konsensual dilarang, tetapi hubungan tidak konsensual (perkosaan) yang dampaknya jauh lebih besar dipromosikan.