Kendati pemerintah telah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), gelombang protes dari masyarakat masih berlanjut. Sasarannya DPR. Tuntutannya: membatalkan hak inisiatif DPR atas pengusulan RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024. 

Mereka yang berkeberatan adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Reaksi penolakan dari sejumlah organisasi Islam atas RUU yang didorong fraksi PDI-P tersebut dapat diartikan sebagai satu sikap kekecewaan umat Islam terhadap pengingkaran komitmen puak kebangsaan atas Pancasila.

Hal tersebut, di antaranya, terlihat dari perasan Pancasila menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan (Pasal 7 ayat 2). Lalu trisila itu terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong (Pasal 7 ayat 3). Jelas asal-usul pasal tersebut bersumber dari ajaran Sukarno –figur yang memengaruhi kuat alam pikiran PDI-P.

Padahal polemik tentang dasar negara tak berhenti hanya pada pidato Sukarno 1 Juni 1945, ia justru mengawali, dan berlanjut bahkan sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalamnya termasuk kesepakatan untuk menanggalkan kalimat “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rumusan sila “Ketuhanan” dengan dasar negara bernama Pancasila.

Sehingga, pelafalan “ketuhanan yang berkebudayaan” dalam RUU HIP bukan hanya memancing emosi dan memori kerelaan puak keagamaan, tetapi juga kealpaan terhadap sejarah Pancasila itu sendiri.   

Spirit “ketuhanan yang berkebudayaan” tidak dimaksudkan melingkupi aspek teologis (penerimaan atas wahyu –red) dalam diri Pancasila. Hal yang begitu penting bagi puak keagamaan. Terlebih bila ia diperas lagi menjadi gotong-royong. Yang ada, Pancasila semata hasil galian yang mendalam dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, pula sekadar refleksi kontemplatif dari warisan sosio-historis Indonesia.

Cara pandang seperti itu menjadikan agama sebagai akibat dari pergumulan kesejarahan dan peradaban umat manusia saja. Sehingga rumusan tersebut ditengarai tak mengakui wahyu Tuhan sebagai sumber dari suatu cara hidup berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dengan mengkristalisasikan Pancasila ke dalam, mengutip Sukarno, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong-royong mengindikasikan bahwa ia sumber dari seluruh sila. Bagi puak keagamaan hal tersebut menjadi problematik, sebab efeknya bisa amat fatal: Pancasila menjadi sepenuhnya sekuler.

Padahal, penyederhanaan Pancasila menjadi trisila, lalu ekasila hanyalah pilihan-pilihan yang diajukan Sukarno pada tiap-tiap anggota dalam sidang BPUPK. Bukan suatu keharusan untuk dijadikan norma hukum seperti dalam RUU HIP ini. Bahasa hukum itu mesti lugas dan jauh dari ambiguitas, sedang konsepsi teoritik itu selalu abstrak dan multitafsir.

Sehingga, dalam perjalanannya, ketika Sukarno memimpin Panitia Perancang Hukum Dasar (UUD 1945) rumusannya justru berubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Pancasila sebagai titik orientasi bersama puak kebangsaan dan puak keagamaan.

Artinya, sang penggali Pancasila pun peka terhadap tafsiran yang meyakini perasan sila-sila tersebut berpotensi meniadakan wahyu Tuhan. Bahkan Sukarno menyadari dan tak memaksakan istilah-istilah filosofis dan bombastisnya itu untuk mentah-mentah di-copy paste dalam pasal konstitusi, apalagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.    

Proses substansiasi ke dalam konstitusi itu pada akhirnya terhibridasi pada rumusan “Ketuhanan yang Maha Esa” yang dipandang mampu mengkanalisasi spirit keagamaan. Di sisi lain, ia juga sebagai titik temu persetujuan yang lebih inklusif dan berkeadaban ketimbang tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Alhasil, sila “Ketuhanan yang Maha Esa” itu menjadi sumber bagi sila-sila yang lain dengan tanpa perlu menghilangkan sila lainnya. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai dasar yang memimpin sila-sila yang lain, prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia, prinsip spiritual dan etik yang memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia (Demokrasi Kita, 1960).

Bunyi rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945 itu kelak diteguhkan kembali oleh Sukarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bahkan Sukarno memahami Piagam Jakarta merupakan satu fase penting dalam sejarah Pancasila. “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah suatu rangkaian-kesatuan (Konsiderans Dekret Presiden 5 Juli 1959).”

Senada dengan itu, Presiden Jokowi dalam Konsiderans Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 yang dipidatokan Sukarno, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 ialah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Artinya, biarkanlah pidato Sukarno 1 Juni 1945 tetap diposisikan luhur sebagai kerangka teoritik yang memperkaya khazanah intelektual bangsa Indonesia, sebagaimana ide dalam Piagam Jakarta. Sebab overlapping consensus-nya sudah selesai dan jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Apabila RUU HIP yang secara harfiah memuat pidato Sukarno tersebut terus dipaksakan menjadi undang-undang, selain justru akan “merendahkan” ajaran Sukarno, dimungkinkan juga akan memanggil kembali memori umat Islam tentang Piagam Jakarta. Selalu ada reaksi setelah aksi. Konsekuensi politiknya begitu. Dan itu menjadi laku buruk dan kontra-produktif bagi bangsa dan negara di tengah situasi pandemi Covid-19.

DPR sebagai representasi rakyat terkesan abai akan sinyalemen tersebut, bahkan seperti sedang memancing di air keruh. Saat seluruh perhatian bersatu pada penanganan Covid-19, DPR malah sibuk dengan RUU HIP yang membuat masyarakat kembali terbelah.

Dengan keberatan dari, setidaknya, tiga organisasi besar Islam yang sepanjang eksistensinya memberi legitimasi dengan terus meyakinkan umat bahwa Pancasila dan Islam bukanlah sesuatu yang mesti dipertentangkan, bahwa Pancasila adalah mu'ahadah wathaniyah/kesepakatan kebangsaan (NU), atau darul ahdi wa syahadah/negara konsensus dan kesaksian (Muhammadiyah), atau mitsaqan ghaliza/kesepakatan agung (MUI), seharusnya menjadi lampu merah bagi DPR untuk membatalkan RUU HIP yang penuh kontroversial ini dengan segera. Sebab Pancasila adalah komitmen bersama untuk dimiliki dan dirawat bersama-sama.