Sapardi Djoko Damono, betapa mempesonanya karya-karya anda. Salah satu puisi anda yang paling populer dan tak mati dimakan zaman adalah “Yang fana adalah waktu, kita abadi”. 

Puisi ini memiliki makna kritik terhadap manusia yang seringkali lupa pada kodratnya. Melalui puisi ini anda bermaksud menyampaikan bahwa  manusia sejatinya adalah sesuatu yang kuat dan tangguh, sedang waktu hanyalah sesuatu yang fana, yang dapat menghilang sewaktu-waktu dari dunia ini. Iya kan pak? 

Puisi ini tidak mati dimakan zaman. Sejak pertama kali ditulis pada tahun 1978, puisi ini masih relevan dan masih sering digunakan oleh muda-mudi masa kini (walaupun mayoritas salah tafsir). Maaf pak, tak jarang puisi anda digunakan oleh muda-mudi yang mengaku mengidolakan tulisan anda padahal belum pernah membaca satupun buku anda sampai selesai. Dengan tujuan untuk menarik hati lawan jenis yang disukainya tentunya. 

Pak Sapardi, anda patut berbangga. Bahkan mahakarya anda yang satu ini masih relevan jika dikaitkan dengan keadaan perpolitikan di Indonesia masa sekarang.

Masih lekat diingatan bagaimana 01-02 serta cebong-kampret memecah belah negeri ini. Negeri ini benar-benar terbelah sampai pada aspek-aspek terkecil. Siapa yang tidak ingat kasus 3 emak-emak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan kampanye hitam terhadap pak Jokowi? Atau doa Ibunda Neno Warisman yang terdengar manis namun bermuatan politis? 

Seolah-olah negeri ini akan hancur jika bukan pihaknya yang memenangkan kontestasi pemilu 2019. Tak sedikit pula jumlah rumah tangga yang harus mengalami perselisihan hingga perpecahan karena hal ini.

Ironisnya pula, pada 22 Januari 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengumumkan kabar duka bagi bangsa Indonesia, bahwa jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada  pemilu 2019 lalu sebanyak 894 petugas. 

Selain itu ada 5.175 petugas mengalami sakit. Sungguh jumlah yang banyak yang dikorbankan demi kelancaran proses demokrasi prosedural ini.

Masih segar juga diingatan kita semua, pernyataan pak Jokowi terkait panasnya kontestasi kala itu bahwa “Tak ada lagi 01, tak ada lagi 02. Tak ada lagi cebong, tak ada lagi kampret. Yang ada hanyalah Garuda Pancasila”. Pak Prabowo pun punya statement yang sama: “Sudahlah, enggak ada lagi cebong-cebong, enggak ada lagi kampret-kampret. Semuanya sekarang Merah Putih.”

Benar saja. Tidak ada 01 atau 02. Tidak ada cebong atau kampret. Pemenangnya adalah Jokowi, Prabowo, Ma’ruf Amin, dan Sandiaga Uno. Faktanya, 20 Oktober 2019, hari ketiga setelah dilantik, Presiden Joko Widodo resmi memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

Ditambah lagi ketika  22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle pada enam pos kementerian. Salah satunya adalah mengganti Wishnutama dengan Sandiaga Uno di kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Jika muncul pertanyaan, Siapakah oposisi yang sebenar-benarnya oposisi?, kita harus bersepakat bahwa Front Pembela Islam (FPI) adalah satu-satunya oposisi. FPI secara konsisten mengkritik dan menunjukan keberpihakannya yang tidak kontra terhadap rezim Jokowi secara terbuka. 

Misalnya, sindiran Rizieq Shihab terhadap Jokowi terkait kasus santri di Pasuruan, beliau juga menyoroti Jokowi sebab memberikan remisi kepada koruptor namun tidak memberikan keringanan kepada ulama, atau saat beliau menyindir banyaknya kepala daerah yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap Jokowi selama Pilpres 2019.

Terlepas dari siapa yang mereka dukung pada kontestasi pemilu 2019, saya rasa sikap FPI yang tetap kontra kepada rezim (setelah rekonsiliasi) ini merupakan bentuk check and balance yang harus tetap dijaga keberlangsungannya.

Sialnya, 30 Desember 2020 kemarin, pemerintah melalui Menkopolhukam melarang dan memberhentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Hal ini saya rasa bentuk Jokowi untuk membungkam pihak oposisi. Jika tidak bisa dirangkul, ya dibungkam. Begitu kira-kira.

Usaha Jokowi untuk menghilangkan semua bentuk oposisi ini saya rasa membahayakan bagi keberlangsungan demokratisasi di negeri ini. Hal ini dapat menghilangkan model check and balance dalam sebuah negara.

FYI, terkait dengan tidak adanya oposisi dalam sebuah pemerintah, membuat saya jadi teringat dengan cita-cita Prof. Soepomo pada sidang BPUPKI menjelang 17 Agustus 1945, yaitu Negara integralistik atau kekeluargaan. Soepomo mengidamkan Negara integralistik yang menyangkut hubungan ideal antara rakyat dan pemimpin. Jika konsep integralistik digunakan maka kedaulatan rakyat akan terancam dan berpotensi menciptakan sistem demokrasi dengan totaliterisme sebagai sampulnya.

Ketiadaan oposisi dapat menimbulkan penyimpangan, kesewenang-wenangan bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya yang terjadi bisa ditebak. Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pembungkaman lembaga pers, dan lain-lin. Saya khawatir Indonesia akan menuju pada sistem yang otoriter.

Begitulah politik. pada akhirnya, kedua kubu yang sempat membuat pecah belah masyarakat kala Pilpres 2019 itu akhirnya bergandengan tangan juga. Jika kata Sapardi “Yang Fana Adalah Waktu, Kita Abadi”, maka dalam kontestasi politik “Yang Fana Adalah Oposisi, Kepentingan Abadi.”