Tuntutan satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak tepat oleh publik. Hebohnya peristiwa ini memancing ketidaksukaan masyarakat terhadap ganjaran daripada tuntutan kasus penyiraman air keras itu.

Di twitter sendiri, #NovelBaswedan dan “GA SENGAJA” menjadi trending topik. Makanya, salah satu indikator untuk melihat ketidakpuasan masyarakat pun sekarang bisa diamati lewat media sosial. Mirisnya, hasil tuntutan ini lebih singkat dibanding proses pengajuan perkara sejak 11 April 2017.

Kasus Novel Baswedan sendiri adalah bentuk dari pelanggaran pidana yang mana melakukan penganiayaan kepada korban. Lantas atas dasar apa tuntutan satu tahun ini dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan Novel?

Dalam dakwaan suatu perkara terdapat 2 macam. Primer dan subsider, pada kasus novel JPU mendakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis (pelaku) dengan dakwaan subsider. Keputusan seperti ini merupakan hal yang jarang terjadi dalam kasus pidana, bisa dibilang ini kekeliruan JPU yang mengundang kericuhan publik.

Dakwaan primer kepada pelaku adalah Pasal 355 ayat 1 KUHP Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dibilang berat pada kasus ini karena novel (korban) mendapat luka cacat pada organ tubuh (mata). Tapi, berbeda dengan JPU yang menganalisis malah perkara niatan, justru hendaknya membuktikan hitam putih apakah perencanaan ini bisa dibuktikan. Bukan menanyakan apakah sudah punya niatan atau tidak. 

Sementara dakwaan subsider yang disampaikan JPU yaitu Pasal 353 ayat 2 KUHP yang ancaman hukumannya yaitu 7 tahun penjara. Namun, JPU berpendapat dalam surat tuntutan bila perbuatan 2 penyerang Novel itu tidak terbukti melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP yang mencantumkan ancaman hukuman tertinggi.

Lalu bagaimana tuntutan ini ditetapkan setahun? Penjelasan JPU adalah akibat koorporatifnya pelaku serta pengabdian tugas 10 tahun di Polri.

Alasan demikian sangat rancu lagi ambigu menimbang novel sendiri juga merupakan abdi negara (Penyidik Senior KPK). Ditambah dengan mengabaikan dakwaan primer dengan alasan ketidaksengajaan atas penyiraman air keras kepada korban yang bermaksud ‘memberi pelajaran’.

Akibatnya masyarakat turut memberi pernyataan dan opini publik pun tergiring, bahwa keadilan di tanah air adalah harga jatuh bagi orang-orang yang bernasib dianiaya seperti Novel. Istilah ‘memberi pelajaran’ adalah bentuk dari perbuatan sengaja itu sendiri, alasan JPU justru mengiring mereka kepada “senjata makan tuan”.

Bagaimana tidak? Penganiayaan yang dialami adalah bentuk dari kesengajaan, walau bukan bermaksud memberi kecacatan kepada novel tetapi atas kesadaran pelaku memang ingin memperbuat sesuatu terhadap korban. Bahkan lebih realistis lagi kejadian tertabrak kendaraan dengan alasan ketidaksengajaan jika dibandingkan.

Jaksa sendiri adalah orang-orang yang merepresentasikan negara demi memenuhi hak-hak dan kewajiban dalam perkara, serta menjadi pucuk pengayom keadilan bagi korban.  Terlebih Novel dan kasusnya adalah pasangan yang membuat rakyat ikut mengkritik, sekelas orang-orang KPK pun ternyata dikelabui di mata penegak keadilan.

Kepada masyarakat hendaknya juga paham, bahwa keadaan sekarang adalah keadaan yang memperlihatkan keadilan indonesia dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Novel adalah imbas dari pengorbanan perjuangan membentengi keadilan yang masyarakat impikan. Novel memperjuangkan keadilan dengan menggunakan benteng udang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) untuk meringkus orang yang tidak amanah kepada negara.

Bahkan Novel sendiri mengeluarkan pernyataan “saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping,” jelasnya pada siaran pers di jakarta.

Memang hasil dari perkara ini masih belum final, sebagai masyarakat alangkah baiknya juga memahami proses dalam perkara. Masalah satu tahun ini adalah tuntutan dari JPU yang mana mereka adalah orang-orang berwenang dalam perkara perihal penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan penyelenggara putusan hakim (vonis).

Perihal vonis sendiri adalah hasil final, putusan dari hakim yang bisa jadi nantinya dalam kasus novel berkurang setahun atau lebih. Kekecewaan masyarakat terhadap JPU sendiri memberi dampak, bahwa keadilan sedang dipertanyakan. Maka dari itu, jawaban yang ditunggu selanjutnya dari Yang Mulia Hakim, bagaimana mengadili yang sebenar-benarnya?

Rabunnya keadilan terjadi sekarang juga bias terhadap interpretasi lembaga, mereka ditunjuk karena jelas dan paham akan keilmuan dalam bidangnya tapi salah tangkap terhadap praktik keilmuan. Kejadian proses sidang dinilai seperti formalitas, karena sebelum tuntutan itu melayang pun keadaan sidang sudah berkata itu dari awal.

Kesan buruk inilah yang mesti ditanggapi, semua rentetan kasus novel roboh akibat sandiwara atau skema yang dijalan oleh segilintir penegak keadilan. Begitulah publik menilai seakan-akan novel yang buta mampu melihat keanehan ini. Alasan ‘memberi pelajaran’ yang diistilahkan ini berujung kepada pesimisnya masyarakat dan berkurangnya rasa hormat kepada petugas keadilan ini, padahal masyarakat sangat menjunjung tinggi keadilan.