Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang baru, mewacanakan wisata halal untuk Bali. Silang pendapat muncul tentang perlu tidaknya pemerintah mendorong hal tersebut.

Kelompok pendukung menyatakan bahwa ceruk pasar wisata halal sangat besar, dan Indonesia, sebagai negara muslim terbesar, tentu ingin memanfaatkannya. Nggak salah sih (kecuali ada agenda politik lain, walahuallam).

Kelompok yang menentang, mengusung alasan bahwa Bali dengan segala apa yang ada saat ini sudah mapan, tidak perlu di-otak-atik lagi. “Bali lebih dikenal daripada Indonesia”, frasa yang sering kita dengar, untuk menunjukkan keterkenalan Bali. Mengubahnya menjadi destinasi wisata halal, kok kayak kurang kerjaan. Melabeli Bali dengan wisata halal justru counter-productive. Alih-alih menambah jumlah wisatawan, label halal justru dapat menyurutkan jumlah turis yang datang.

Tanpa perlu menjadi wasit untuk menentukan pihak mana yang benar, mari menengok apa yang disebut dengan wisata halal.

Dalam industri pariwisata dikenal 5A: attraction, activity, accessibility, accomodation, dan amenity. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan mengembangkan lima “A” tersebut.

“A” yang pertama adalah atraksi. Tentu harus ada yang dijual, dong. Bali, jelas keindahan alam dan budayanya; pantai, gunung, sungai, pura.., lengkap. Label sebagai wisata alam dan budaya sangat mudah untuk tidak bertentangan dengan aspek kehalalan. Coba bandingkan dengan destinasi wisata macam Genting Highland di Malaysia.

“A” yang kedua adalah aktivitas. Ngapain aja di Bali? Selain memanjakan mata dengan menikmati tempat-tempat dengan pemandangan cantik dan mencicipi budaya setempat.

Banyak hal bisa dilakukan di Bali, misalnya: berselancar di Pantai Kuta, ikut melepasliarkan penyu dari penangkarannya, atau (seperti yang dikatakan oleh seorang teman saya) menjalani laku spiritual dengan mengikuti kelas yoga (barangkali ia terinspirasi film-nya Julia Roberts: Love, Eat and Pray). Rasanya tak ada masalah mencari kegiatan wisata yang halal di Bali.

“A” berikutnya adalah aksesibilitas. Sebagai destinasi terkenal, Bali mudah dicapai. Akses menuju lokasi wisata yang tersebar juga relatif mudah. Namun sebetulnya aspek aksesibilitas tidak bersentuhan akrab dengan ‘kehalalan’. 

Kalaupun ingin membenahi aspek aksesibilitas, membenahi kualitas sarana dan prasarana transportasi adalah pekerjaan yang wajib diagendakan. Bukan rahasia lagi, jika musim liburan tiba, jalan-jalan ke arah destinasi wisata di Bali macet.

Aspek amenity melihat ketersediaan jasa-jasa layanan seperti: supermarket, kafe, restoran, toko oleh-oleh, dan jasa layanan lain yang dibutuhkan wisatawan. Kafe dan restoran barangkali sektor yang sangat relevan untuk ditengok tingkat kehalalannya. 

Akan tetapi,  jika kita mau sedikit berpikir, bukankah dengan adanya cap halal di hampir semua produk pangan Indonesia, tak sulit mencari makanan halal di supermarket? Restoran dan kafe juga bejibun yang menyajikan makanan halal, tinggal dipajang saja label halal di lokasi masing-masing. Kalaupun mau membangun aspek amenity, usul pribadi saya adalah ketersediaan toilet yang bersih dan mudah ditemukan di lokasi-lokasi wisata. Hal penting yang justru sering dianggap sepele.

“A” yang terakhir, akomodasi, barangkali merupakan aspek yang bersentuhan cukup dekat dengan label halal, sehingga dapat memanfaatkan ceruk pasar wisata halal. Namun tengoklah, bukankah selama ini sudah banyak hotel dan penginapan di Bali yang menyajikan makanan halal, dan menyediakan mushola. Paling tidak ada beberapa aspek ‘kehalalan’ yang sudah dipenuhi oleh penginapan-penginapan tersebut. 

Tahun 2016 (atau 2017, saya lupa), saya bersama beberapa teman diminta menjadi juri lomba karya tulis mahasiswa. Salah satu pesertanya menulis tentang sistem yang bisa digunakan untuk membuat peringkat ‘seberapa halal’ sebuah penginapan. 

Aspek-aspek yang dinilai antara lain: apakah tersedia makanan halal, apakah ada tempat untuk wudhu, apakah tersedia mushola/masjid, dst., yang jika dilihat mayoritas hal-hal tersebut sudah menjadi praksis sehari-hari di Bali. Maka, bukan label wisata halal yang diperlukan Bali, tetapi menyebarkan informasi tentang lokasi fasilitas-fasilitas ‘halal’ tersebut.

Lalu, masih relevankah mendorong wisata halal di Bali? Kemenparenkraf saat ini memiliki tugas utama: memulihkan sektor pariwisata untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Sektor pariwisata adalah sektor ekonomi dengan backward effect dan forward effect yang panjang; memiliki multiplier effect yang tinggi. Secara sosial, kebangkitan sektor pariwisata berarti bangkitnya UMKM dan tersedianya kesempatan kerja. 

Membangkitkan sektor pariwisata di masa pandemi bukan perkara mudah, karena tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Selama dunia masih dihantui oleh risiko penularan Covid-19, sektor pariwisata harus mencari cara untuk mengemas produknya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Jika ingin mengadopsi wisata halal, Pak Menteri tidak perlu menambah pekerjaannya dengan mencanangkan destinasi wisata halal untuk Bali. Cukup ajak anak muda untuk membuat aplikasi yang memberi informasi lokasi fasilitas-fasilitas khusus untuk wisatawan muslim agar mudah dicari di gawai mereka. 

Biarkan label halal hanya menempel di produk pangan, seperti yang selama ini sudah dilakukan. Itu pasti tidak akan menimbulkan kegaduhan. Tabik, Pak Sandi.