Kamis (27/02), seri kuliah Sekolah Pemikiran Islam Bandung kembali dilangsungkan. Kali ini, Dr. Wendi Zarman, dosen Universitas Komputer (Unikom), tampil sebagai pemateri dengan bahasan worldview of Islam “pandangan alam Islam”. Para peserta tampak antusias menyimak paparan pria kelahiran Padang, 26 November 1974, yang juga lulusan S1 dan S2 Fisika ITB ini. Mereka berebut memberikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab.

“Apakah worldview of Islam ini merupakan kajian baru atau kajian lama tetapi dengan pengemasan dan istilah yang baru?” tanya Tito, seorang peserta yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. 

Menurut jawaban doktor bidang Pendidikan dan Pemikiran Islam Universitas Ibnu Khaldun tersebut, worldview of Islam sebenarnya hal yang lama, tetapi disusun untuk mengatasi tantangan dan persoalan masa kini yang berbeda.

“Ulama-ulama zaman dulu tidak menghadapi tantangan seperti sekularisme, pluralisme agama, dan feminisme,” ujar Wendi. 

Akademisi yang juga direktur Pimpin itu menambahkan bahwa salah satu perbedaan utama world view of Islam dengan kajian kalam atau aqidah klasik adalah sistematikanya.

“Idenya sebenarnya lebih kepada ghazwul fikri ‘perang pemikiran’ atau jika meminjam judul buku Huntington, dapat dibaca sebagai clash of worldview ‘benturan pandangan hidup’,” tuturnya.

Sayangnya, worldview of Islam ini belum dielaborasikan dengan konsep-konsep kurikulum Pendidikan nasional seperti Wawasan Nusantara, Wawasan Nasional, kepribadian bangsa, dan semacamnya. “Tatarannya universal, belum terkait dengan aspek-aspek seperti itu, tetapi jika coba kita pahami, mulai ada usaha untuk mengarahkan ke sana,” terangnya.

“Pancasila itu sendiri adalah suatu worldview dan napasnya adalah Islam. Bisa kita lihat dari diksi-diksinya seperti keesaan Tuhan, adil, adab, musyawarah, hikmah, rakyat, dan wakil,” sambungnya.

El Islam Purnama, salah seorang peserta, menyetujui pandangan tersebut. Ia menyebut bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga philosophisce grondslag “filosofi dasar” yang sebenarnya mirip dengan weltanschauung “pandangan hidup” atau worldview itu sendiri.

“Namun, perlu diingat bahwa sebagai worldview, Pancasila perlu meminjam penjelasan kepada agama. Bagi Muslim, sila pertama berarti tauhid, sehingga seorang Pancasilais mestinya religius,” kata El.

Akhir-akhir ini, memang terdapat sejumlah tokoh yang membenturkan antara Islam dengan nasionalisme, Pancasila, keindonesiaan, hingga budaya Nusantara. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, misalnya, sempat menyatakan bahwa agama jadi musuh terbesar Pancasila, seperti dilansir detikNews pada Rabu (12/02). 

Sebelumnya, pernyataan Sukmawati Sukarnoputri yang membandingkan kidung dan konde dengan azan dan cadar sempat menghebohkan publik.

Pancasila sendiri dirumuskan menjadi bentuk baku sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh suatu dewan yang bernama Panitia Sembilan. Panitia tersebut dibentuk pada 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil pada sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Anggota panitia tersebut terdiri atas empat orang wakil Islam, empat orang wakil nasionalis sekuler, dan satu orang wakil agama non-Islam. Para wakil Islam di antaranya adalah Raden Mas Abikusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), K.H. Abdul Wahid Hasyim (NU), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), dan Haji Agus Salim (Sarekat Islam).

Para wakil nasionalis sekuler di antaranya adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo (menurut sebagian sejarawan, Subarjo mengaku sebagai seorang nasionalis Islam, tetapi pendapat yang lebih umum menempatkannya sebagai nasionalis sekuler). Sementara itu, kalangan nonmuslim diwakili oleh Alexander Andries Maramis.

Setelah melakukan kompromi antara keempat orang dari kaum kebangsaan (nasionalisme) dan empat orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Isi dari Piagam Jakarta itulah yang di kemudian hari menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jakarta, 22-6-2603

Namun, beberapa waktu kemudian, terjadi penolakan terhadap bunyi sila pertama dari Pancasila hasil rumusan Panitia Sembilan dari perwakilan Indonesia Timur. Terjadilah perdebatan yang sengit. Salah satu pembela rumusan Piagam Jakarta yang paling gigih adalah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah. Sukarno sendiri segan kepada Ki Bagus.

Untuk itulah, dalam penambahan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Sukarno memasukkan Kasman Sigodimejo sebagai anggota tambahan. Sukarno tahu bahwa Kasman memiliki kedekatan khusus dengan Ki Bagus. Sukarno memanfaatkan kedekatan mereka itu dengan meminta Kasman melobi Ki Bagus agar menyetujui perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang akhirnya melahirkan Pancasila seperti dikenal saat ini.

“Untuk itu, Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan Islam dan sebaliknya, Islam tak perlu dipertentangkan dengan Pancasila,” pesan Wendi Zarman.