Selama  10 tahun lebih menjadi wartawan di sebuah surat kabar harian di daerah Banten membuat saya mengetahui dinamika di dunia kewartawanan. Kerap terjadi, konflik tidak hanya terjadi antara wartawan dengan narasumber, melainkan juga antara wartawan dengan "wartawan". 

Saya sengaja menggunakan istilah wartawan dengan "wartawan". Di bawah nanti akan saya uraikan mengapa ada dua istilah itu.

Bila ada konflik antara wartawan dengan narasumber, itu adalah hal biasa. Kerap terjadi narasumber keberatan dengan isi berita yang ditulis wartawan. Tulisan dianggap memojokkan, membunuh karakter, tidak sesuai dengan yang disampaikan, bahkan mencemarkan nama baik narasumber adalah sejumlah penyebab mengapa terjadi konflik antara wartawan dengan narasumber.

Media massa lokal banyak yang mengalami konflik semacam ini. Media nasional, terutama Tempo, juga pernah mengalami konflik semacam ini. Bahkan khusus Tempo dibredel karena konflik semacam itu ketika masih masa Orde Baru. 

Tapi selain konflik antara wartawan dengan narasumber, ada juga konflik antara wartawan dengan "wartawan". Ini mungkin hanya diketahui oleh kalangan terbatas, terutama para wartawan. Ini bahkan saya rasakan sendiri.

Konflik antara wartawan dengan "wartawan" itu misalkan tidak bersahabatnya pihak sekolah ketika akan menerima saya sebagai narasumber. Penyebabnya, "wartawan" lain sudah datang terlebih dahulu dan membuat shock pihak sekolah. Jadilah saya yang datang belakang kena imbas dari ulah si "wartawan". 

Apa yang dilakukan si "wartawan" itu? Macam-macam. Ada yang meminta uang, mengancam, mewawancarai seperti menginterogasi, mengambil gambar tanpa izin, membentak-bentak, bahkan memarah-marahi narasumber. 

Pada kasus di sekolah itu, yang terjadi yaitu ada "wartawan" yang datang ke sekolah dan mengatakan ingin mewawancarai guru. Satu dua guru meladeni keinginan "wartawan" itu, tapi proses wawancara yang terjadi lebih mirip interogasi.

Wartawan dan "wartawan"

Saya memakai istilah wartawan dengan "wartawan". Pada istilah pertama, wartawan yang dimaksud adalah wartawan profesional, yang bekerja dengan menggunakan sejumlah aturan yang berlaku. Aturan yang saya maksud adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Wartawan. 

Sementara istilah "wartawan" menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hanya cashing-nya saja wartawan, tetapi perilakunya sangat jauh dari wartawan yang seharusnya. 

Wartawan harus rendah hati. Bagaimana harus saya sebut para wartawan yang tinggi hati, sok tahu, bahkan paling berhak menentukan nasib narasumber. Wartawan mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam, lalu apa sebutannya bila ada "wartawan" yang bertanya seperti polisi menginterogasi maling? Apa sebutan yang pantas buat "wartawan" seperti ini? 

Wartawan juga tidak boleh mengancam narasumber, apalagi bila tujuannya hanya ingin agar narasumber memberikan uang agar kasusnya tidak diberitakan. Lalu, apa sebutannya pada "wartawan" yang sengaja meminta uang kepada narasumber sebagai kompensasi atas berita yang tidak jadi ia beritakan?

Perilaku "wartawan" seperti ini kerap membuat susah wartawan yang mencoba bekerja secara profesional dengan menaati sejumlah aturan. Karena itu, wartawan seperti saya kerap kesal dengan "wartawan" seperti ini. Sebab selain menyusahkan saya mewawancarai narasumber (karena trauma menghadapi wartawan), pada "wartawan" ini juga membuat citra (image) wartawan buruk.

Wartawan yang seharusnya dipandang sebagai salah satu profesi membanggakan malah menjadi profesi yang menjijikkan. Sementara organisasi kewartawanan seperti PWI, AJI, dan IJTI bahwa Dewan Pers saya belum tahu memiliki langkah seperti apa guna menindak wartawan-wartawan seperti ini. 

"Wartawan-wartawan" ini jelas meresahkan wartawan yang mencoba bekerja dengan benar (meski mungkin masih belum bisa 100 persen). "Wartawan-wartawan" yang seperti ini biasanya yang saya temui merangkap menjadi LSM. 

Padahal, ketika seseorang menjadi seorang wartawan, tidak bisa ia nyambi menjadi profesi lain karena waktu 24 jam pun sepertinya tidak cukup guna memenuhi tuntutan profesi sebagai wartawan. 

Maka, narasumber pun harus jeli. Mereka harus tahu di dunia ini ada yang namanya wartawan dan ada yang namanya "wartawan". Meski mirip, keduanya sangat jauh berbeda.  

Seorang kawan, fotografer Antara, bercerita ia pernah diperlakukan tidak menyenangkan oleh salah satu sekolah yang ingin ia potret bangunannya yang rusak. Pihak sekolah sudah berburuk sangka karena pernah punya pengalaman tidak mengenakkan dengan "wartawan". 

Salah satu pertanyaan yang tidak mengenakkan yang dilontarkan kepada kawan itu seperti ini, "Nanti kalau sudah terbit bakal ada biayanya enggak?" 

Kawanku hanya mengurut dada. Lalu dia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai pewarta foto hanya memotret dan apa yang ia lakukan sepenuhnya gratis 100 persen. 

Baca Juga: Laku Wartawan

Setelah berita tentang sekolah itu dimuat di Antara dan kawan itu tidak datang menagih uang ke sekolah. Ketika kemudian mereka bertemu lagi, salah satu guru berkata, "Sekarang saya tahu bagaimana membedakan wartawan yang asli dan enggak. Kalau wartawan asli itu kuleumeuk. Kalau wartawan enggak bener itu biasanya penampilannya perlente."

Kawanku hanya tertawa dan geleng-geleng kepala mendengar ucapan guru itu. Tapi setelah ia melihat penampilannya sendiri, memang ada benarnya juga. Sebab wartawan yang bekerja sepenuh hati tidak segan-segan turun ke tempat yang becek, berdebu, panas, dan lain-lain.

Tetapi, si guru itu juga harus tahu ada juga wartawan yang berpenampilan gagah rapi, misalkan yang meliput di Istana Negara atau saat pertemuan antarkepala negara. 

Saya melihat kemunculan "wartawan" seperti ini bisa terjadi karena keran kebebasan pers dibuka dengan sangat bebas tanpa batas. Sehingga, siapa pun bisa menjadi wartawan. 

Asal sudah bisa memegang kartu pers, sudahlah ia menjadi wartawan. Padahal, kartu semacam itu bisa saja dibuat di percetakan. 

Apalagi, saat ini selain media cetak dan elektronik, ada juga media daring (online) yang biaya pembuatannya jauh lebih murah dan mudah. Ini juga memungkinkan lahir wartawan dan "wartawan" baru.

Berbeda dengan dahulu saat Orde Baru. Sangat sulit menjadi wartawan. Bahkan mendirikan perusahaan pers saja sangat sulit. Tidak jarang perusahaan pers dibredel oleh pemerintah karena dianggap terlalu kritis pada pemerintah.