Dalam buku Orang Cina, Bandar Tol, dan Perang Jawa : Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755 – 1825 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008) karya Peter Cerey, pada bagian pengantarnya yang ditulis oleh Didi Kwartanda dinyatakan bahwa posisi  orang Cina adalah menjadi minoritas perantara dalam struktur sosial mayarakat Hindia Belanda. 

Minoritas perantara ini dianggap sebagai “mesin pencetak uang” oleh raja – raja lokal maupun pemerintah Kolonial. Mereka menjadi perantara antara penguasa dengan penduduk pribumi untuk memungut pajak. Pekerjaan tersebut menjadikan mereka dibenci oleh penduduk pribumi saat itu.

Pengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang berbeda semakin memperlebar jarak sosial dari para penduduk yang berakibat sulitnya interaksi antara mereka. Sebagai catatan bahwa pada masa kolonial, penduduk dibagi ke dalam tiga kelas yang didasarkan pada keturunan yaitu Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pengkotak-kotakan masyarakat ini membuat hak dan kewajiban yang berbeda.

Dari ketiganya, pribumi memiliki kehidupan yang paling menderita. Meskipun demikian mereka masih memiliki pemimpin lokal yang masih dapat melindungi. Sementara penduduk Cina mereka tidak dapat diterima di dalam masyarakat Eropa karena statusnya yang dianggap lebih rendah. Bagi pribumi, penduduk Cina dianggap sebagai pendukung pemerintah kolonial.

Dalam anggapan penduduk Cina, pemerintah Hindia Belanda juga tidak memberikan perlindungan serta tidak menerima mereka bekerja dalam sektor pemerintahan. Penduduk Cina dibatasi hanya diperbolehkan bekerja dalam sektor perdagangan. Hal ini membuat terkadang mereka hanya akan melakukan pekerjaan yang dianggap dapat memberikan keuntungan dan menjamin keselamatan kepentingan sosial mereka saat itu.

Beranjak meninggalkan masa kolonial, nyatanya warisan tentang pemisahan kelas berdasarkan rasa tau keturunan masih berlanjut, meskipun secara implesit. Masih banyak dari masyarakat Indonesia bahkan mungkin pemerintah masih menomerduakan etnis keturunan tersebut. Atau mungkin bisa saja sikap diskriminatif ini timbul karena ketakutan serta keiirian akan keberhasilan etnis Cina dalam bidang ekonomi.

Takut, karena bisa saja nanti minoritas etnis tersebut akan dapat menjadi penguasa dari para mayoritas pribumi yang mengangap dirinya lebih baik, lebih pantas, dan lebih unggul. Sedangkan rasa iri dapat saja timbul karena bagaimana bisa mereka yang telah dibatasi ruang geraknya masih tetap dapat meraih kesuksesan dan kejayaan. 

Hingga saat ini aktivitas ekonomi masih menjadi hal yang dominan bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi etnis Cina ini di bidang ekonomi telah menciptakan jaringan serta kemitraan yang luas baik nasional maupun global.

Dalam perjalanannya, pada masa orde lama Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mendorong pribumi untuk dapat berperan lebih besar dalam aktivitas ekonomi. Beberapa dari program tersebut bertujuan untuk mematahkan dominasi etnis Cina dalam ekonomi. Dapat dikatakan bahwa program tersebut gagal.

Pada masa orde baru, pemerintah berusaha untuk menciptakan asimilasi para keturunan Cina dan penduduk setempat untuk lebih erat. Tapi, program yang dikeluarkan malah semakin membatasi mereka. Nama Cina, perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek dilarang bahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mereka diberikan tanda. Meski tidak mau diakui, tindakan tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi rasial.

Anehnya dikabarkan pemimpin Indonesia saat itu malah memiliki kedekatan erat dengan salah satu keluarga konglomerat etnis Cina. Dari dua rezim tersebut secara jelas terlihat bahwa negara ini malah mendukung sikap diskriminatif rasial terhadap etnis tertentu. Lalu, bagaimana dengan rezim sekarang?

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 telah disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Meski lahir dan tumbuh di Indonesia, etnis Cina masih dianggap bukan bagian dari orang Indonesia. Bentuk fisik, latar belakang budaya, keturunan dan agama mereka dinilai tidak serasi dengan ciri orang Indonesia.

Warisan stereotif terhadap etnis Cina memang masih merekat dalam ingatan komunal penduduk. Pradigma yang salah dapat menimbulkan kecurigaan serta tindakan ekstrimisme. Bullying secara fisik dan non fisik kerap kali mereka terima akibat perbedaan yang mereka miliki dengan mayoritas penduduk.

Seringkali timbul pertanyaan mengenai sikap nasionalime etnis Cina terhadap tanah air ibu pertiwi. Mereka sering dianggap kurang loyal. Benarkah demikian? 

Memang sulit menentukan formula untuk menilai secara rata -rata tingkat nasionalisme etnis Cina ini. Meski demikian, penduduk pribumi sendiri banyak juga yang tidak nasionalis. Terlihat dari banyaknya kasus penduduk pribumi yang bersikap radikal bahkan dengan kesadaran dan tanpa paksaan bergabung dengan kelompok atau negara yang dinyatakan sebagai teroris.

Memang tidak dapat digenalisasikan bahwa semua orang Cina baik dan tertindas, demikian pula sebaliknya. Mereka bukanlah manusia yang sempurna. Koruptur, pembunuh, pengedar narkoba dan pelaku kriminal lainnya ada juga yang berasal dari etnis Cina. Tapi kondisi ini juga terjadi dalam masyarakat etnis lainnya.

Sentimen anti Cina kembali meningkat akhir – akhir ini. Masih ingat jelas dalam ingatan, bagaimana kontroversi seorang Cina menjadi Gubenur di Ibukota Jakarta. Banyak yang tidak menyukai dengan berbagai alasan. Hanya dengan fakta bahwa dia berasal dari etnis Cina sudah cukup untuk dijadikan alasan bahwa dia patut dibenci.

Disertai dengan opini bahwa keberadaanya akan membuka pintu kapitalisme dan penjajahan terhadap pribumi setempat. Maka dalam pilkada yang lalu beberapa kelompok yang menyatakan diri sebagai sebuah bentuk persatuan telah berhasil mengalahkannya dalam pemungutan suara. Meski demikian, wujud dari bentuk mengalahkan dalam prestasi belum atau tidak terlihat.

Ketidaksukaan terhadap seorang Gubenur Cina tersebut telah menjadi pembenaran untuk mengeluarkan makian atau ancaman terhadap warga etnis Cina lainnya. Bahkan hal ini telah mulai memunculkan gerakan ekstrimisme. Banyak yang mengungkit keinginan supaya kerusuhan tahun 1998 terjadi kembali agar dapat memberi pelajaran bagi etnis Cina. Padahal korban kerusuhan tahun 1998 tidak hanya berasal dari etnis Cina tapi juga etnis lain.  

Belajar dari kampanye Jakarta pada masa pilkada lalu yang telah menjurus kepada konflik sosial atau permusuhan terbuka, menjadi pertanyaan, apakah pemerintah telah bersikap optimal untuk mencegah konflik horizontal ini. Dari mulai rezim orde lama hingga sekarang, Pemerintah Indonesia belum mampu menyelesaikan sentiman anti Cina yang semakin hari meruncing.

Krisis rasial merupakan bagian dari konflik SARA. Masalah diskriminasi rasial yang tidak kunjung selesai ini, karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang menyertainya. Sekarang propaganda kebencian ini disebarluaskan melalui mendia online yang dapat dibaca oleh semua umur dan pemerintah belum dapat berhasil menghentikannya.

Integrasi sebuah bangsa atau negara adalah sebuah proses yang tidak akan berhenti selama negara ada. Dalam perjalanan proses tersebut tak jarang akan masuk budaya atau etnis baru yang pada akhirnya akan dapat menjadi bagian dari keintergalan. 

Tanpa disadari sebenarnya budaya nusantara lebih memiliki kedekatan dengan budaya Cina daripada budaya Arab serta Eropa. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah alkuturasi budaya yang tercipta. Tapi karena mayoritas keturunan Cina yang ada tidak memiliki kesamaan agama dengan mayoritas penduduk Indonesia maka kebencian terhadap mereka sering kali dapat dibenarkan.

Menghentikan konflik rasial yang sudah mengakar ini memang tidak mudah. Pemerintah harus berani dan tegas untuk menindak secara hukum setiap pihak yang melakukan tindakan intorelansi dan radikalisme. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk dapat berani memberikan kesempatan yang seimbang dan adil bagi semua golongan etnis di Indonesia untuk dapat berusaha dalam segala bidang.