2 bulan lalu · 290 view · 2 menit baca · Budaya 99575_17295.jpg
Slamet Jumiarto | Kumparan

Warga Pendatang Baru pun Harus Islam

Yogyakarta berulang jadi sorotan publik. Praktik intoleransi di daerah berlabel “istimewa” ini kembali terjadi. Tindakan itu, lagi-lagi, atas nama agama.

Tentu kita masih ingat bagaimana Yogyakarta, sebelumnya, tersorot panas lantaran kasus pemotongan nisan salib di bilangan Kotagede. Ramai warganet memviralkannya di media-media sosial. Tak sedikit pula media massa membingkainya dari pelbagai aspek. Segala sorotan itu menjurus ke satu kondisi: Yogyakarta Kota Intoleran!

Hmm… Intoleransi ternyata tidak hanya mengancam kita yang masih hidup. Intoleransi bahkan ikut menyasar mereka-mereka sudah mati sekalipun.

Sebelumnya lagi, di tahun 2018, terjadi penyerangan Gereja Katolik St. Lidwina di Sleman. Pelakunya adalah seorang pemuda bersenjatakan benda tajam. Serangan ini menyebabkan empat orang luka-luka, termasuk sang pastor.


Sederet fakta lain pun masih menganga. Pada Februari 2018, Pesantren waria Al-Fatah, Bantul, ditutup karena ancaman ormas bernuansa agama. Juli 2015, Gereja Baptis Indonesia Saman, Sewon, dibakar setelah seminggu ditutup ormas. Mei 2014, jemaat di kompleks STY YKPN, Sleman, diserang belasan orang saat beribadah. Semuanya terlalu mengenaskan untuk kita kenang.

Kini, kasus yang tak kurang serupa itu terulang lagi. Hanya karena tak memenuhi persyaratan bagi pendatang baru di Pedukuhan Karet, Bantul, Yogyakarta, Slamet Jumiarto ditolak warga setempat.

Pendatang baru harus Islam. Islam yang dimaksud adalah sama dengan paham yang dianut oleh penduduk Pedukuhan Karet yang sudah ada.

Begitulah secuplik syarat yang membebani Slamet karena dirinya beragama Katolik. Penduduk Pedukuhan Karet, sebagaimana tercantum di Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru, keberatan untuk menerima penganut aliran kepercayaan atau agama non-Islam.

Nahasnya lagi, Kepala Dusun Karet, Iswanto, membenarkannya. Ia mengacu pada SK dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Kegiatan Dusun Karet bahwa Slamet benar-benar tidak bisa diterima di lingkungannya.

“Aturannya itu intinya, penduduk luar Karet yang beli tanah (mengontrak) itu tidak diperbolehkan yang non-muslim. Sudah kesepakatan warga masyarakat,” katanya.

Persyaratan pendatang baru di Pedukuhan Karet, Bantul, DIY


Slamet Jumiarto adalah warga asli Semarang, Jawa Tengah. Sudah 19 tahun ia tinggal dan ber-KTP di daerah yang katanya multikultural ini. Tetapi baru sekarang ia mengaku mendapat penolakan warga hanya karena berstatus non-muslim (beragama Katolik).

Tentu perlakuan diskriminatif semacam itu sangat tidak patut, apalagi terhadap warga negara. Siapa pun di negeri ini, sekalipun sebenarnya bukan WNI, sama dan setara kedudukannya. 

Setiap manusia berhak hidup kapan dan di mana pun. Tidak boleh ada yang melarang, termasuk negara.

Jika soalnya karena agama, Islam atau bukan, apa pula alasan paling masuk akal untuk melarangnya? Apalagi di Indonesia, tidak pernah ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui. 

Indonesia adalah negara hukum yang sekuler, bukan negara agama. Dan hukum yang berlaku pun sama sekali tidak boleh bernafas pada agama tertentu, meski itu adalah yang mayoritas.

Untungnya pemerintah setempat mau sadar diri. Pihaknya kemudian mencabut surat larangan yang diskriminatif itu. Kalau tidak, bisa jadi preseden buruk bagi konsep bermasyarakat kita ke depan.

Akan tetapi, meski sudah dicabut, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ada daerah-daerah lainnya yang mungkin, akan, dan masih menerapkan aturan-aturan semacam itu. Dan membersihkannya sangat susah, kecuali negara mau berani mengeluarkan putusan bahwa agama serupa penjajahan yang harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.


Menghapus agama dalam arti tidak melibatkan ajaran atau praktiknya di ruang publik, terlebih sampai dijadikan dasar kebijakan. 

Wilayah agama itu suci. Biarlah ia berada di lubuk hati masing-masing manusia. Tidak perlu dilembagakan segala.

Artikel Terkait