22371_71921.jpg
Nur Hidayati (kiri) saat mendampingi Menteri Susi di Pulau Pari (dok: istimewa/KKP)
Lingkungan · 5 menit baca

Walhi Memuji Sikap Menteri Susi

Walhi yang kita kenal saat ini adalah organisasi lingkungan berpengaruh di Indonesia sejak 38 tahun silam. Dia ikut memberi corak dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Di gunung, hutan, sungai, laut, dan udara.

Nama-nama besar seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Emil Salim, Poernomo, Soejarwo (Menteri Kehutanan), hingga Erna Witoelar adalah pemberi spirit di balik nama besarnya. Tak ketinggalan George J. Aditjondro, MS Zulkarnaen, Otto Soemarwoto, hingga Abu Dardak.

Walhi berdiri pada 15 Oktober 1980 sebagai forum lembaga swadaya masyarakat lingkungan yang memboyong sifat keanggotaan egaliter. Dia berperan sebagai forum komunikasi dalam memperjuangkan keselamatan lingkungan hidup di Indonesia.

Hari ini, Minggu, 22 Juli 2018, di Pulau Pari, Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, memberikan pujian kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebuah ‘credit point’ lebih untuk Menteri yang bersuara khas dan dipuji banyak netizen ini.

Pujian karena apa? Lalu apa harapan Walhi terkait dinamika lingkungan pesisir dan laut nasional di tengah gairah Poros Maritim? Berikut wawancara saya dengan Nur di tepi Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

***

Apa sebenarnya peran Walhi di sini, apa itu KSPP?

KSPP atau Koalisasi Selamatkan Pulau Pari. Walhi mengadvokasi Pulau Pari bersama Kiara, KNTI, LBH Jakarta dan organisasi lalinnya. Kita mendampingi masyarakat di Pulau Pari, terutama untuk advokasi, bagaimana mereka mempertahankan pulau dari upaya privatisasi.

Dalam advokasi ini, mereka, warga, mengalami kriminalisasi. Intimidasi dari perusahaan. Warga diadukan ke polisi, sehingga setiap minggu harus datang ke Jakarta. Itu membuat mereka tak tenang hidupnya. Itu yang kita fasilitasi selama 3 tahun terakhir.

Mereka ingin mencaplok secara keseluruhan. Setelah warga mengupayakan (pengelolaan) secara mandiri, membangun kembali pulau, sekarang kita lihat lumayan baik, ekonomi hidup lagi, lingkungan jadi baik, sebab ada insiatif masyarakat. Mereka dari tahun 2000-an sudah menanam mangrove.

Perusahan datang mau enaknya aja, tentu saja masyarakat tidak maulah.

Daya tariknya adalah kawasan mangrove, pantai pasir putih. Tadinya hancur lalu dibikin lagi. Disebut sebagai pantai Sepi Perawan. Bu Susi suprised. Tadi dia sampai di sana (Nur menunjuk titik dimaksud). Di batas ombak, dia bilang lautnya bersih dan masih banyak mangrove.

Itu yang membuat ibu Susi terkejut.

Apa sebenarnya harapan Walhi dengan datangnya Ibu Susi?

Bagi Walhi, hadirnya Menteri Susi ini sangat berharga, dapat menjadi dukungan moral. Kami semangat lagi dalam melakukan advokasi ini. Apa yang disampaikan masyarakat tadi akan ditindaklanjuti oleh Menteri Susi. Kehadiran Menteri Susi Pudjiastuti sangat positif untuk perjuangan warga Pulau Pari dan untuk lelestarian lingkungan.

Dia seorang Menteri yang ikut menolak privatisasi pulau. Sementara masyarakat, organisasi masyarakat di sini cukup kuat dan mengambil keputusan secara musyarawah. Jadi ke depan akan lebih baik lagi.

Menurut Walhi, apakah (konflik) ini berhubungan dengan isu ruang laut, pada UU 23/2014?

Kan sekarang pakai yang namanya zonasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil itu ya, memang sudah disebutkan tadi, ada wilayah tangkap nelayan kecil tapi mungkin kalau kita lihat perlu diperluas lagi.

Di kami ada unit analisis untuk itu tapi kita secara umum berharap ada wilayah kelola yang lebih luas untuk masyarakat. Sebab ini berkaitan satu sama lain. Pembangunan di darat akan berdampak ke laut juga. Banyak persoalan di laut karena kegiatan di darat.

Kita melihat ini belum ada ketersambungan itu. Tata ruang darat lain, zonasi lain, darat sendiri, laut sendiri. Ini gimana menyambungnya. Ini yang kita pikir perlu ada upaya advokasi tambahan.

Harapan ke tim percepatan pembangunan pengelolan pesisir Jakarta? 

(Pertanyaan ini disampaikan berkaitan dengan wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Pemerintah DKI Jakarta, dimana Pulau Pari masuk di dalamnya)

Kalau tim percepatan itu kita optimis. Apalagi kalau melihat track record mereka. Lumayan bagus. Kami berharap mereka bisa efektif meski kita belum pernah bertemu. Ke depan tetap perlu pressure untuk isu lingkungan pesisir ini.

Bagaimana dengan peran NGO, partisipasi masyarakat pesisir saat ini?

Walhi juga perlu di-back up NGO lain. Terutama warga masyaakat. Kalau kita NGO ini kan kita kadang-kadang kritis dianggap melawan Pemerintah, sementara masyarakat juga terpolarisasi padahal kita itu harusnya netral.

Kita netral dalam berpolitik, non-partisan. Kita juga akan mengapresiasi Pemerintah jika ada upaya-upaya yang baik, tapi kadang juga dibilang pro Pemerintah.

Tentang media dan isu lingkungan?

Yang lebih pentingnya adalah teman-teman blogger atau netizen dapat mendudukkan itu dalam substansi yang benar. Kalau harus dikritik, ya kritik.

Buat kita, yang penting adalah untuk diketahui publik secara umum, banyak keputusan pemerintah yang masih berbasis opini. Media terutama, di medsos. Kalau opini yang dipakai, seakan kita tidak punya wawasan, banyak polarisasi dan juga bisa salah.

Bagaimana dengan paradigma Pemerintah terkait lingkungan?

Ada perbaikan, terutama yang dekat dengan Kementerian sumber daya alam. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keduanya sangat progresif dalam urusan lingkungan dibanding periode sebelumnya. Sementara di sisi lain, di Kementerian lainnya, lain lagi, ada yang pro ekonomi jadi sedang menegasikan kerja-kerja ini.

(contoh yang bisa disebutkan di sini seperti dorongan importasi garam dari Kemenko Ekonomi dan perizinan yang supercepat tanpa due diligence memadai)

Ini juga kalau kita lihat pada komitmen Pemerintahan Jokowi, walaupun sudah bicara maritim, namun masih perlu diperdalam. Jangan sampai melihat laut dan hutan hanya untuk eksploitasi atau ekonomi semata, potensi lain juga banyak, kayu dan ikan, tak semata itu.

Itu yang kita khawatir, ada arah perbaikan terhadap model pembangunan tetapi arah kepada pelaku besar (pengusaha, investor) pembangunan, belum ke masyarakat. Masih pro pemodal besar, pro investasi asing, masih pro pemodal besar dan ini yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Masyarakat harusnya mendapat perhatian Pemerintah, jangan mau lihat yang cepat dan fokus ke pemodal sementara masyarakat tersingkir padahal Nawa Cita ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Jargon itu harus di kerja konkret.

Tentang kisruh Pulau Pari, kan sudah setahun lalu disuarakan KKP. Belum efektif?

Mungkin kayak, Menteri Susi pasti ada prioritas tertentu. Memang dalam konteks ekonomi, IUUF itu problem besar.

Saya kira itu langkah tepat, tetapi seharusnya memang harus diperluat di masyarakat pesisirnya. Karena IUUF sudah pergi, siapa pelaku dalam pengelolaannya? Ini perlu fasilitasi yang memungkinkan itu.

Bagi KKP, kalau saya lihat ini karena belum ke prioritasnya saja.

Atau bisa juga karena media, karena pengaruh media, media kan suka yang sensasional. Kerja-kerja kayak gini kan tidak seksi (tanam mangrove, advokasi pulau) demikian pula destructive fishing. 

Tentang DF itu sudah kita kasih masukan ke KKP, ke beliau untuk melihat isu DF ini.

Apa harapan Walhi ke para netizen atau pelaku social media?

Media perlu pahami dimensi lingkungan. Karena sebenarnya banyak aspek yang menarik dari inisiatif masyarakat dan itu kadang-kadang sensasional.

Itu perlu literasi bagi medianya sendiri pada isu masyarakat, cari kontak person yang tepat dan bagaimana kita beri harapan ke masyarakat. Kadang mereka anggap masyatakat sebagai destroyer, tidak patuh, tapi sebenarnya ada juga yang sadar dan ini yang seharusnya difasilitasi.

Kayak cantrang, itu membuat nelayan tradisional bagus, itu mendukung mereka tetapi di industri perikanan kita ada lapiran, ada layer, mereka bekerja pada pengusaha gede, gimana mereka yang kecil dan bagaimana transisinya. Perlu dipikirkan dan itu harus konkret solusinya.

Jadi kita perlu identifikasi solusi, membebaskan buruh nelayan, dan perlu diberi kesempatan untuk berkembang.