Freelancer
3 bulan lalu · 115 view · 4 menit baca · Politik 59447_54732.jpg
nusantaranews.co

Wakil Rakyat Haruslah Aktivis Sosial

Tanggapan atas Pileg Dapil 3 Jakarta untuk DPR RI

Pascaperang dunia II, pemilihan umum merupakan praktik politik ketatanegaraan. Praktik politik ketatanegaraan sudah sangat lazim digelar di banyak negara. Hal ini merupakan implikasi historis atas kemenangan demokrasi dalam menghadapi gagasan, ideologi, atau rezim lainnya. Saat ini hampir tidak ada negara yang menolak gagasan demokrasi, bahkan negara yang tidak mempraktikkan demokrasi pun mengklaim dirinya sebagai negara demokratis.

Terminologi demokrasi sendiri bermula dari istilah Yunani Klasik pada abad ke-5 SM. Istilah yang dikenalkan pertama kali di Athena ini berasal dari dua kata, yaitu "demos" yang memiliki arti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.

Dalam ranah konseptual, demokrasi dapat diberi pengertian sebagai sebuah pemerintahan yang dilangsungkan dengan dilandasi kedaulatan rakyat sebagai puncak kekuasaan tertinggi, atau yang biasa yang kita kenal sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Negara Republik Indonesia akan menghadapi tahun politik di 2019 dalam bingkai Pemilu Serentak. Pemilu 2019 adalah salah satu pesta demokrasi terpenting dalam sejarah bangsa kita. Begitu penting, sampai hawa politiknya sudah terasa sejak awal tahun 2018. 

Berbagai tagar di media sosial pun bermunculan, mulai yang bersifat tribalis seperti #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi, sampai dengan yang bersifat universal seperti #2019PilpresCeria dan #2019TetapBersaudara.

Pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 2019 masih sekitar empat bulan lagi. Dalam agenda yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan KPU, Pemilihan Umum untuk memilih calon Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Calon Presiden-Wakil Presiden akan digelar serentak pada 17 April 2019.

Namun, rangkaian tahapan menuju pilpres dan pileg sebetulnya sudah mulai sejak tahun ini, tepatnya pada 1 Oktober 2017 yang dimulai dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu. Agenda berikutnya terkait pasangan Capres dan Cawapres adalah pengajuan bakal Capres-Cawapres yang berlangsung pada Agustus 2018, disusul dengan Penetapan calon presiden dan wakil presiden pada September 2018, sedangkan masa kampanye dimulai sekitar 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019.

Dalam ranah teoritis konsep pemilu serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilu legislative dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pengumutan suara. Dalam konteks perbandingan, sistem politik yang berkembang konsep pemilu serentak hanya dikenal di Negara-negara penganut presidensial. 

Sebab, dalam sistem baik anggota legislative maupun pejabat eksekutif dipilih melalui pemilu. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemilu legislative dengan sendirinya menghasilkan pejabat eksekutif. Dengan demikian, partai politik atau koalisi yang memenangi pemilu menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga bias membentuk pemerintahan.

Pemilu sesungguhnya bukan sekedar arena untuk mengekspresikan kebebasan yang memilih pemimpinnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai kinerja pemimpin dan menghukumnya jika kinerja dianggap buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan perwakilan rakyat maupun yang menduduki jabatan pemerintahan, diseleksi sendiri oleh rakyat. Pada titik ini pemilu menunjukkan kemampuannya dalam menerjemahkan gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dengan sistem demokrasi perwakilan yang berlaku di Indonesia saat ini, rakyat setuju menyerahkan pengelolaan negara ini dipundak para anggota dewan. Keputusan-keputusan penting yang terdapat didalamnya termasuk penyusunan konstitusi yang diambil para wakil rakyat tersebut akan sangat menentukan kehidupan bangsa. Dengan demikian, seharusnya para wakil rakyat diambil dari jiwa-jiwa terbaik bangsa ini.

Namun, sudahkah jiwa-jiwa terbaik bangsa ini yang mengisi posisi penentu masa depan bangsa tersebut? Kenyataannya, beberapa tahun terakhir sosok wakil rakyat, Khususnya DPR RI terpuruk dan menjadi sorotan publik. Kinerja anggota DPR RI dinilai buruk dan bermasalah secara etika, mulai dari kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas pertanggungjawabannya hingga pengadaan fasilitas kerja yang mewah. Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlibatan sejumlah anggota dewan yang hampir merata dari semua partai politik yaitu dalam kasus korupsi.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka hari ini kita membutuhkan seorang wakil rakyat yang memang memiliki pengalaman sebagai aktivis sosial. Pengalaman sebagai aktivis sosial tentunya akan sangat mempengaruhi kinerjanya nanti, karena jika sudah memiliki pengalaman tentunya anggota dewan akan peka terhadap permasalahan sosial disekitarnya, bukan calon anggota legislatif pengangguran yang mencoba keberuntungan dan berharap dewi fortuna datang kepadanya di pemilu serentak 2019 yang akan datang.

Jika saya boleh merekomendasikan seorang yang memang pantas untuk dipilih untuk mewakili rakyat di DPR RI, H. Karjan, SH namanya. H. Karjan, SH adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Dapil 3 DKI Jakarta untuk DPR RI yang meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Pengalamannya sebagai aktivis sosial tentunya sudah tidak diragukan lagi, salah satu contohnya adalah terjunnya dalam menegakkan keadilan atas kesewenangan salah satu Ketua Kecamatan di Jakarta Barat. Ketua Kecamatan tersebut melakukan pembongkaran salah satu tempat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tanpa melalui prosedur yang jelas.

Melihat permasalahan diatas, H. Karjan, SH sebagai aktivis sosial segera melakukan advokasi terhadap pemerintahan setempat karena memang latar belakangnya yang sudah berkecimpung dalam dunia advokat selama lebih dari 30 tahun lebih yang tentunya sudah mengerti mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak berselang lama hasil dari advokasi yang dilakukan oleh H. Karjan, SH empat jam setelah pembongkaran PAUD tersebut Ketua Kecamatan tersebut langsung dicopot dan keesokan harinya PAUD tersebut langsung dibangun kembali karena mendapatkan pasokan bahan material dari pemerintah daerah setempat.

Hal diatas adalah salah satu kerja nyata yang dilakukan oleh H. Karjan, SH sebagai aktivis sosial yang pekka terhadap masalah disekitarnya. Dengan demikian, H. Karjan, SH dapat dikatakan pantas dan sudah memantaskan diri untuk mewakili rakyat di DPR RI, bukan caleg yang hanya mencoba peruntungan dalam pemilu serentak 2019.

Berpijak dari kenyataan diatas, pemilihan umum serentak 2019 diharapkan dapat menghasilkan para legislator yang lebih baik, yang betul-betul berkerja untuk kepentingan bangsa diatas kepentingan lainnya. Dengan demikian, maka izinkahlah H. Karjan. SH mewakili rakyat di DPR RI khusunya untuk konstituen Dapil 3 DKI Jakarta meliputi daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu dengan bukti nyata yang telah dilakukan olehnya sebagai aktivis sosial.