Tulisan ini berangkat dari pengamatan penulis sebagai kaum muda terhadap situasi demokrasi bangsa kita sekarang ini. Penulis mengangkat beberapa kebobrokan yang mesti disadari agar tercipta demokrasi yang kondusif seperti dominasi partai politik dalam mengambil kebijakan dan fenomena “balas budi”. Secara singkat, penulis mau menyadarkan para pemimpin dan wakil rakyat kita agar mereka menyadari tanggungjawab sebagai pemimpin dan wakil rakyat .

Selain itu, peranan rakyat sangat penting. Artinya, rakyat mesti bersatu tanpa melihat lagi partai atau koalisi pemenang. Tidak perlu lagi bersikap apatis karena yang menjadi pemenang bukan pilihan kita. Sikap yang mesti diambil adalah bersatu padu untuk mengkritisi setiap kebijakan sehingga itu benar-benar berasal dari rakyat sendiri bukan berasal dari keinginan partai politik saja.

Membaca Situasi Zaman

Sistem perpolitikan di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kuatnya pengaruh partai politik. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, seorang calon pemimpin mesti diusung dari partai atau koalisi tertentu. Calon independen dapat terlibat namun mesti mengumpulkan beberapa jumlah KTP sesuai ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum.

Dari dua sistem ini, dapat dilihat bahwa cara pertama, seorang calon pemimpin itu adalah pilihan partai politik sedangkan cara kedua, seorang calon pemimpin adalah pilihan langsung dari suara rakyat. Tanpa mengurangi cara pertama, namun sangat jelas bahwa seorang calon pemimpin pilihan partai politik bukanlah pilihan langsung dari rakyat.

Sejauh pengamatan penulis, pilihan partai politik sangat penuh dengan “syarat” dan “kepatuhan” pada partai politik. Artinya, dalam arti tertentu banyak pemimpin akhirnya menjadi tidak bebas. Penulis tidak harus menyebutkan contoh di sini. Banyak sekali praktek-praktek buruk para kader politik baik yang terkuak maupun tersembunyi. Praktek “balas budi” atau “patuh” pada partai sangat nampak dalam pengambilan kebijakan ataupun penentuan jabatan.

Penulis, sebagai orang muda, merasa prihatin dengan situasi ini. Praktek “balas budi” ini pun menjadi semakin kompleks. Seseorang dapat dikeluarkan dari jabatan tertentu hanya karena menjadi pendukung koalisi tertentu dan digantikan oleh kader koalisi pemenang. Jabatan tidak lagi dipilih berdasarkan potensi/keahlian figur tertentu tetapi berdasarkan sistem “balas budi”.

Pengaruh partai politik tidak hanya pada pencalonan pemimpin tetapi juga pada pengambilan kebijakan negara misalkan saja para Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) kita. Sering kali terjadi kegaduhan para dewan kita dengan alasan-alasan yang mempertahankan “dominasi” partainya (koalisi) sendiri. Seorang kader dan bahkan seorang pemimpin sangat jarang membelot dari partainya kecuali fenomena Ahok yang beberapa kali membelot dari partai pengusung.

Tentu di sini, penulis tidak bermaksud bahwa seorang pemimpin atau dewan rakyat mesti bebas dari ikatan partai politik tetapi sikap mempertahankan dominasi partai pengusung menghilangkan fungsi dasar sebagai seorang pemimpin atau dewan rakyat. Seolah-olah yang diperjuangkan bukanlah suara atau nasib rakyat tetapi mau memperjuangkan “dominasi” partai pengusung.

Dewan Rakyat tidak lagi mendengar suara dan aspirasi rakyat tetapi melaksanakan keinginan partai pengusung. Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Para dewan rakyat kita mau membangun “kerajaan” dalam negara di mana mereka memperjuangkan dominasi partai tertentu dan lupa akan tugas utama yaitu menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Sistem bobrok ini akan berlanjut dan semakin kompleks. Kita melihat peristiwa selama ini. Banyak para dewan dan kader partai tertentu terjerat kasus baik itu Kolusi, Korupsi, ataupun Nepotisme (KKN). Terlepas dari “memperjuangkan” aspirasi partai pengusung atau bukan, tetapi setidaknya hal itu membuktikan bahwa mereka tidak lagi memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat.

Penulis berkeyakinan bahwa sejauh mereka benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, mereka tidak akan terjerat kasus-kasus itu. Korupsi dalam pengertian lebih luas tidak terbatas pada penyalahgunaan harta dan kekayaan negara tetapi lebih-lebih pada penyalahgunaan kebijakaan. Kebijakaan di dalamnya menuntut tanggugjawab penuh atas semua keputusan yang telah diambil. Kebijakan yang salah tentu akan berpengaruh pada rakyat.

Kita bertanya lebih dalam lagi motivasi para kader dalam kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Kesalahan dari seorang kader partai politik tentu bukanlah kesalahan dari partai pengusung. Tetapi di sini juga kita mempertanyakan cara kerja dari sebuah partai politik dalam menjaring kadernya.

Kesempurnaan tanpa kesalahan bukanlah sebuah keharusan tetapi apakah partai politik memperhatikan seluruh aspek dalam kaitannya menjadi seorang pemimpin. Misalnya, soal motivasi. Hal ini sangat penting, apakah seorang kader ingin menjadi pemimpin demi memperkaya diri, mencari ketenaran, nama baik, ataupun kekuasaan.

Semua hal itu bukanlah menjadi motivasi pemimpin yang ideal karena seorang pemimpin  mesti memiliki motivasi yang luhur yaitu demi kesejahteraan rakyat dalam aspek apapun. Motivasi kemudian tergambar jelas dalam kepemimpinannya. Jadi, tugas partai politik adalah menjaring kader-kader yang berkualitas dalam hubungannya menjadi seorang pemimpin.

Motivasi harus benar-benar digali layaknya seperti membangun komitmen hidup berkeluarga. Jika motivasi hanya ingin memperkaya diri dan mencari ketenaran maka rakyat menjadi korban. Partai Politik memiliki tanggungjawab besar untuk hal ini dan tidak boleh hanya mencari dominasi dan kekuasaan.
 

Sikap Kader dan Pemimpin yang Ideal.

Setelah kita menerawang berbagai kekurangan dan praktek buruk para kader politik (pemimpin) kita, penulis memberikan beberapa hal dalam kaitannya kader politik sebagai seorang pemimpin atau wakil rakyat. Penulis tertarik akan dua tokoh dalam sejarah dunia yaitu Socrates dan E. Levinas.

Socrates (470-399) dalam sejarah hidupnya mengukir sebuah sikap patriotik demi kebenaran. Dirinya tidak mau bebas dari hukuman dengan syarat berhenti mengajarkan filsafat bagi rakyat Athena. Socrates berkeyakinan bahwa dirinya lebih baik mati karena memperjuangkan kebenaran bagi rakyat Athena daripada harus hidup dan mengorbankan kebenaran.

Sosok Socraters ini dapat kita lihat juga dalam diri Ahok. Ahok berani menantang siapa saja termasuk partai pengusung demi memperjuangkan nasib rakyat. Dalam beberapa pernyataan Ahok, kita mendengar bahwa dia tidak takut akan kehilangan jabatannya dan tetap fokus pada kepercayaan yang telah diberikan sebagai Gubernur DKI. Sosok Socrates dan Ahok inilah yang mesti ditanami dalam setiap kader politik dan para pemimpin kita.

Kenyamanan agar tidak kehilangan jabatan atau “tidak mau repot” bukanlah karakter dari seorang pemimpin ideal. Dia mesti memperjuangkan kebenaran sekalipun akan banyak dimusuhi para lawannya. Jabatan bukanlah fokus utama tetapi memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat.

Itulah kiranya juga yang telah ditunjukan oleh Socrates, rela mati demi kebenaran bukan sebaliknya, mengorbankan kebenaran demi mencari kenyamanan. Demikianlah kiranya sosok Ahok, sejauh pengamatan penulis.

Tidak kalah menarik lagi, Emanuel Levinas. Baginya, kehadiran kita di dunia ini memiliki suatu tuntutan etis untuk bertangggungjawab  terhadap keberadaan orang lain. Artinya, dalam hidup ini, kita mesti mengutamakan yang lain. Paham ini menarik sekali bagi penulis untuk membandingkan dengan kondisi para wakil rakyat dan pemimpin kita. Bagi Levinas, tanpa harus menjadi seorang pemimpin, kita sudah dituntut untuk bertanggungjawab atas keberadaan orang lain. Apalagi kalau menjadi seorang pemimpin.

Berbeda dengan para wakil rakyat dan pemimpin kita. Tentu, persoalan ini bukan pada soal apakah mereka pernah belajar paham filosofis Levinas atau tidak, tetapi pada kesadaran dan komitmen untuk menjadi seorang pemimpin. Secara otomatis, pada saat mencalonkan diri untuk menjadi DPR atau pemimpin lainnya, berarti kesadaran untuk bertanggungjawab bagi banyak orang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Kenyataannya, kesadaran akan tanggungjawab itu sangat minim dan memprihatinkan. Tidak hanya terlihat pada praktek KKN tetapi dalam hal kecil misalnya, banyaknya para anggota DPR tidak menghadiri rapat tertentu dan skandal lainnya. Bukankah itu mereka telah membohongi rakyat dan menjadi pengkianat atas janji mereka sendiri?

Prospek Kita Bersama

Pada bagian akhir tulisan ini, izinkan penulis memberi beberapa masukan yang kiranya menjawab persoalan yang diutarakan di atas. Pertama, dalam menghindari dominasi partai dan perang antar koalisi, sudah saatnya kita menerapkan sistem demokrasi itu secara penuh. Artinya, kepemimpinan itu benar-benar dari rakyat-untuk rakyat dan bukan kepemimpinan dari rakyat untuk partai.

Misalnya, dalam pengambilan kebijakan, para dewan  rakyat kita (pemimpin) lebih mengedepankan keinginan partai pengusung atau koalisi pemenang. Salah-satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan teknologi semaksimal mungkin khusus dalam mengambil kebijakan.

Kita mesti memanfaatkan gadget atau menciptakan aplikasi khusus agar keputusan dan kebijakan itu benar-benar suara rakyat bukan suara partai tertentu. Artinya, rakyat mesti mengambil bagian. Penulis berkeyakinan bahwa setiap suara langsung rakyat lebih menggambarkan kemauan rakyat sendiri. Kita mesti memanfaatkan kemajuan teknologi agar demokrasi kita semakin baik.

Selain itu, pemerintah mesti membuat peraturan yang lebih memberi ruang gerak bagi pemimpin agar tidak “tunduk” pada partai pengusung. Misalnya, seorang  pemimpin, khusus Bupati dan Gubernur dapat mencalonkan lagi secara otomatis (untuk periode II: periode terakhir) tanpa harus diusung partai tertentu.

Cara ini dapat mengatasi intervensi partai politik selama masa kepemimpinan dan segala bentuk KKN seperti fenomena “balas budi” kepada partai atau tim sukses. Setiap jabatan baik dalam kementerian ataupun instansi lainnya, dipilih berdasarkan kompentensinya dan bukan bersadarkan sistem “balas budi” atau bersadarkan keinginan partai.

Kedua, kita sebagai warga negara mesti bersikap kritis dan netral dalam menghadapi para dewan rakyat dan pemimpin kita. Sistem demokrasi telah membentuk “pemisahan” dalam kehidupan masyarakat. Rakyat menjadi pendukung dari beberapa kubu atau partai tertentu. Idealnya, partai apupun atau koalisi apapun yang menjadi pemenang, rakyat mesti menerima secara terbuka dengan mengedepankan sikap demokratis.

Implikasinya, setelah sebuah Pemilu terlaksana, rakyat tidak lagi menjadi pendukung kubu tertentu. Kita mesti menerima pemimpin yang terpilih sekalipun itu bukan pilihan kita. Kita tidak perlu menciptakan lagi “pertarungan” lanjutan. Kita mesti bersatu dalam mengkritisi setiap kebijakan. Rakyat pendukung partai  pemenang tidak boleh “merasa’’ hebat apalagi menghilangkan sikap kritis terhadap pemimpin terpilih.

Akhirnya, dewan rakyat dan pemimpin terpilih itu, tidak hanya menjadi penyalur suara partai pengusung ataupun hanya mendengar suara rakyat pendukung tetapi menjadi pendengar dan penyalur aspirasi kita semua tanpa terkecuali. Dengan demikian dapat tercipta iklim demokrasi yang kondusif dan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Semoga!! #LombaEsaiPolitik