Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin jauh dari harapan. Pasalnya, pendidikan Indonesia sedang mengalamai kemuduran. Padahal, pendidikan merupakan modal bagi kita untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

Dengan pendidikan pulalah, kita akan menjadi sebuah negara yang ditakuti oleh negara-negara lain.

Persoalan pendidikan yang ada di tanah air ini adalah tugas penting bagi pemerintah, dan harus menjadi agenda utama, setelah pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi.

Buruknya kualitas pendidikan sudah mencapai titik klimaks. Dari hasil survei tingkat kecakapan orang dewasa (Program for the international Assessment of Adult Competencies/PIAACC) oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Indonesia berada di peringkat bawah dalam semua jenis perlombaan dasar: kemampuan literasi, berhitung, dan memecahkan masalah.

Lebih dari separuh responden menghasilkan skor kurang dari level 1 (kategori paling bawah) dalam hal kemampuan membaca.

Kualitas pendidikan Indonesia yang belum mencerminkan adanya kemajuan, terekam dalam tes yang dilakukan oleh Programme for International Students Assessment/PISA tahun 2015.

Tes yang mengukur kompetensi siswa berusia 15 tahun ini, menempatkan Indonesia pada urutan ke-65 dari 76 negara yang disurvei. Siswa Indonesia mendapatkan skor di bawah 1 untuk berhitung, sains, dan literasi.

Survei lain yang ditemukan BPS tahun 2016 menunjukan bahwa dari 7.229 orang dewasa (umur 16 sampai 65 tahun) pada tanggal 1 April 2014 sampai 31 April 2015 yang dilakukan di Ibu Kota Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,99 jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 69,55 (Kompas 14/9).

Angka Putus Sekolah

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015/2016, ada 946.013 siswa yang lulus dari bangku Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Ditambah dengan jumlah siswa yang tidak lulus (51.514 orang), maka ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada 2015/2016.

Situasi lain yang sangat memprihatinkan adalah, terdapat 68.066 anak lainnya yang bahkan tidak melanjutkan studi di SD pada tahun 2015/2016.

Adapun siswa yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan studi ke SMA/SMK adalah 99.406 orang. Ditambah dengan jumlah siswa SMA/SMK yang gagal melanjtukan studi (118.353 orang), maka total warga Indonesia yang hanya memegang ijazah SMP pada 2015/2016 adalah 217.759 orang.

Melihat angka putus sekolah yang begitu besar, maka pemerintah harus segera membuat terobosan baru untuk menyelesaikannya. Sangat miris, dari angka tersebut hampir satu juta siswa putus sekolah serta hanya mampu memiliki ijazah SD.  

Faktor Penyebab

Banyak faktor yang menjadi penyebab mundurnya dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan pada hakekatnya harus bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, yang tujuannya untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Namun pada kenyataannya, pendidikan masih hanya sebatas kamuflase, sebuah ruang yang diberikan tanpa roh untuk mencerdaskan rakyat Indonesia.

Sistem pendidikan Indonesia belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam model/corak pendidikan yang lebih baik ke depan.

Saat ini, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah kurang mengajak partisipasi anak didiknya, siswa hanya dijadikan objek yang harus diajari, dan segala sesuatunya hanya dinilai dengan angka-angka.

Kurikulum pendidikan yang diterapkan pada sekolah di seluruh negera ini harus segera direformasi.

Pemerataan kurikulum ini, tidak baik untuk diteruskan oleh pemerintah Indonesia. Alasannya, pengetahuan yang berkembang di setiap daerah di negara ini berbeda-beda, sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di daerah masing-masing.

Selain itu, kemajuan teknologi juga sangat berbeda perkembangannya. Masyarakat yang berada di perkotaan lebih mudah mengakses penemuan atau pengetahuan baru, daripada masyarakat yang ada di pedesaan.    

Kartu Indonesia Pintar dan bantuan operasional sekolah yang menjadi jargon pemerintahan untuk memajukan pendidikan ternyata belum mampu memberi solusi atas ketimpangan pendidikan Indonesia.

Program ini hanya membiayai seragam, sepatu, buku pelajaran, dan kegiatan sekolah. Padahal, persoalan sekolah tidak hanya sebatas materi.

Seperti yang dikatakan Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) Budi Trikorayanto, pendidikan sampai saat ini masih mengutamakan persekolahan. Padahal, banyak anak yang merasa tidak cocok dengan pendidikan formal sehingga memilih berada di luar sekolah, seperti menjalankan sekolah rumah atau homeschooling (Kompas 8/9).

Faktor lemahnya ekonomi menjadi alasan penting bagi anak didik untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Menurut data hasil survei BPS (Badan Pusat Statistik), sekitar 73 % kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi. Mahalnya biaya sekolah kadang tidak setimpal dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, biaya transportasi dan uang jajan /makan siswa di sekolah.

Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami mengatakan, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan pada umumnya karena berada di tempat terpencil yang tidak memiliki fasilitas pendidikan.

Mereka juga merupakan anak-anak miskin yang keluarganya tidak mampu membiayai ongkos transportasi menuju sekolah, anak-anak dengan disabilitas, serta adanya anak-anak yang ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian, diduga menerima suap izin proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1 miliar dari seorang pengusaha.

Kasus korupsi ini hanyalah satu di antara kasus-kasus korupsi lain yang terjadi pada dunia pendidikan dan belum terbongkar.

Penutup

Kemunduran kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia harus segera dituntaskan. Pendidikan harus dijadikan sebagai investasi masa depan yang perlu dipersiapkan demi kemajuan Indonesia.

Tanpa pendidikan yang mencerdaskan, maka kapasitas inovasi dan produktivitas sumber daya manusia tidak akan mampu bersaing dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Semua elemen pemerintahan, maupun non pemerintahan, dan seluruh rakyat Indonesia harus saling bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan pendidikan ini.

Pemerintah harus membuat kebijakan atau sistem pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan yang berpihak dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

Pendidikan bukanlah sebuah barang atau komoditas untuk menghasilkan manusia-manusia yang kehilangan kemanusiannya (dehumanisasi), namun untuk menjadikan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Metode pembelajaran yang nyaman dan mampu membangkitkan gairah anak didik untuk terus belajar harus dibangkitkan oleh pemerintah, melalui regulasinya.

Dalam hal ini, biaya pendidikan harus terjangkau dan pemerintah harus mempersiapkan guru yang mampu memahami kondisi anak didiknya.

Sudah saatnya, anak didik dijadikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Menanamkan kesadaran kritis bagi para siswa sebagai generasi bangsa ini, agar tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Sebagai penutup, penulis mengutip kata-kata bijak dari seorang pendiri bangsa ini,  Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, untuk menuju ke arah kebahagiaan batin juga keselamatan hidup lahir. Semoga