Kegiatan politik yang selalu dicampuradukkan dengan agama hari-hari ini telah menjadi sebuah gerakan impulsif baru yang timbul dari masyarakat indonesia. Kondisi ini sebenarnya secara langsung menegasikan dua hal. Pertama, keyakinan-keyakinan keagamaan  telah ditransformasikan menjadi tindakan-tindakan konkret di dalam urusan politik. Kedua, membuyarnya ikatan multikulturalisme masyarakat  untuk melakukan hegemonisasi di dalam diskursus politik.

Untuk kedua singgungan itu, terdapat beberapa hal menarik yang perlu kita cermati dengan baik. Perkara politik kita yang jauh dari politik bermutu rasanya bukan lagi rahasia. Akan tetapi yang urgen di atas itu untuk kita soroti ialah kekerasan simbolik yang frekuensinya terus menyeruak di negara kita.

Hal tersebut sebetulnya sejalan dengan pelaksanaan politik negara ini yang masih jauh dari akar historisnya yakni politik dipakai sebagai alat pembebasan.

Pasca era gegap gempita otokrasi Suharto runtuh, tak ada yang banyak mengalami perubahan. Kita bisa menyaksikan/meyakini bahwa politik hari ini tidak lebih sekadar penyelenggaraan kekuasaan. Yang mana di waktu bersamaan kesadaran politik masyarakat  justru dimotori oleh kekuatan- kekuatan sentimen agama.

Puritanisme politik yang dibawa kaum konservatif ini membuat banyak kekhawatiran, terlebih pada keberlanjutan demokrasi kita. Di sinilah pandangan awal kita muncul bahwa sesungguhnya Agama bertumbuh lebih cepat malampaui politik itu sendiri di negara ini. Lebih lanjut, pada konteks inilah, politik sedang menjumpai bentuknya yang begitu totalitarian.

Hal yang kemudian tak mampu dibendung  adalah politik mayoritas. Kondisi inilah yang disebut oleh Rocky Gerung sebagai usaha segerombolan manusia yang memanfaatkan instalasi demokrasi menjadi saluran totalitarianisme. Artinya, kuasa mayoritarian itulah yang dipakai untuk memanipulasi demokrasi yang lantas berakibat pada kegagalan proyek kesetaraan dan kebebasan.

Usaha-usaha emansipatoris ini diperlamban pula dengan penciptaan kelas minoritas dan mayoritas di dalam ruang sosial. Antagonisme kelas antara dua kelompok tadi memunculkan politik dikotomis yang kemudian menciptakan situasi hegemonik di tengah-tengah masyarakat.

Du Contart Social ou Principes Du droit politique buku karya  Rousseau menyoroti hal ini. Rousseau melakukan pembacaan yang tajam, bahwa terbentuknya korps politik ini dibangun dengan semangat integrasi yang dibawa ke dalam suatu komunitas politik yang terorganisir dengan menggunakan prosedur demokrasi.

Ia memandang bahwa pemilihan berdasarkan pemungutan suara (voting) secara langsung justru melanggengkan kekuasaan mayoritas. Sebab, mekanisme voting melahirkan pihak yang ditakdirkan sebagai pemenang, sementara di sisi yang lain memunculkan pihak yang kalah. Otomatis dengan itu lahirlah yang lemah dan yang kuat.

Hal yang juga disadari oleh Rousseau bahwa akses keadilan yang dijangkau oleh minoritas rupanya juga akan semakin sulit. Keterbatasan-keterbatasan minoritas tersebut menyebabkan  jangkauan fasilitas ekonomi maupun politik mereka akan dibatasi dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Satu-satunya jalan untuk menghindari kedigdayaan mayoritas adalah berasimilasi dengan kelompok mayoritas.

Misalnya yang terjadi pada pertarungan Pilkada di DKI Jakarta, ketegangan antar dua kelas ini terjadi. Kelas minoritas diseret-paksa menjadi objek ideologi dari mayoritas melalui gerakan-gerakan misionaris. Sebutlah kelompok Front Pembela Islam (FPI), subjek dominasi yang berdiri paling depan untuk memaksa agar minoritas Kristen Jakarta tunduk pada kehendak mayoritas. Dengan dasar bahwa definisi mayoritas merujuk pada statistik agama.

Situasi ini dapat kita pahami sebagai upaya dari kuasa mayoritas untuk menghegemoni struktur, pikiran dan perilaku politik masyarakat. Ruang publik bahkan terdeterminasi oleh sistem simbolik dan doktrin agama.

Sementara kita tentu sadar bahwa Jakarta merupakan kota dengan penduduk yang beragam sehingga model strategi ideologi yang memakai power agama tertentu bisa diterjemahkan sebagai sebuah tindakan pelegitimasian kekerasan atau pemakasaan.

Dalam konteks seperti  ini tentu saja bukan hanya FPI, klaim mayoritas seperti ini  juga dipertontonkan oleh Kristen Divisi Bela Negara Manado, kelompok GIDI di Papua dan Pemerintah Aceh. Sama-sama bedebah dan menjadi sampah di negeri ini.

Pertengkaran mayoritas dan minoritas ini memang tidak dapat kita lepaskan dari permainan orkestrasi kelas borjuis mengumpulkan kapital dengan mengendalikan kesadaran melalui istitusi-istitusi seperti agama. Spirit religius yang coba dibungkuskan ke pelbagai dimensi kehidupan politik tak lain sekadar sebuah upaya akumulasi kepentingan.

Kelompok-kelompok yang menjadikan semangat agama sebagai garis demarkasi dalam aktivitas politik sebenarnya telah terjebak pada bentuk kapitalisasi spiritualisme dengan cara mengubah spiritualisme sebagai sebuah komoditas di dalam politik.

Dengan nada sinis, Habermas mengungkapkan hal yang sama, tidak hanya mengandung ajaran-ajaran kebijaksanaan di dalam Agama, tetapi juga penindasan-penindasan yang tersembunyi terhadap kelompok yang lebih lemah, seperti kaum perempuan dan kelompok minoritas.

Penulis beranggapan bahwa Agama sudah mencapai titik rawannya yakni ia  memperlihatkan dominasinya melalui elit-elit mayoritas. Tuduhan yang cukup menohok lainnya seperti yang dilontarkan Lenin kepada agama. Agama menurutnya semacam whisky ruhani murahan, di dalamnya terdapat para budak modal yang merubah wajah kemanusiaanya.

Agama, kata Lenin, terkadang merupakan sarana yang sengaja dipakai kelas-kelas berkuasa untuk melakukan penindasan dan penipuan pada kelas-kelas bawah. Agama adalah sarana penumpukan kekuasaan dan kekayaan oleh kelas-kelas penguasa dan pemodal (Suseno, 2003: 30).

Sakralisasi politik menggunakan Agama sampai saat ini di indonesia tak kepalang tanggung. Muaranya masih sama yakni power oriented, bukan mengejar politik berkemanusiaan di dalam negara ini. Elit agama indonesia di dalam politik, meminjam logika michel Foucault, sekedar melakukan reproduksi kekuasaan. Sesungguhnya yang terjadi ialah agama sedang menjaga eksistensi kekuasaannya.

Agama yang telah disakralkan di dalam politik  dinyatakan oleh balandier (1984) sebagai pintu masuk keuasaan untuk campur tangan. Balandier melihat relasi Agama dan Politik di dalam masyarakat modern sebagai ruang kekuasaan yang tidak pernah hampa dengan motif religiusnya, yang meskipun surut, tidak menonjol, namun masih saja membekas. Inilah sifat alamiah dari kekuasaan entah secara ekplisit maupun  insplisit.

Ini sangat menyedihkan, ditambah dengan tindakan negara yang menjadi sokongan Atas kuasa Agama. Agama dipersilahkan bekerja secara leluasa menyiapkan tafsir tunggal atas sistem-sistem makna yang terkandung dalam simbol-simbol agama dan kemudian menguasai struktur-struktur sosial dan proses-proses psikologi politik masyarakat.

Menutup tulisan ini, saya ingin merujuk kepada renungan Hanna Arendt. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang totaliter tidak muncul tanpa ada penyebab. Ada bermacam hal yang memungkinkan menjadi akar dan bibit-bibit kekuasaan totaliter ideologi di dalam sebuah negara. Seperti apa yang terjadi dimasanya. Suatu keadaan  dimana timbulnya ketakutan yang diikuti sikap resistensi masyarakat terhadap gagasan pluralisme dan terhadap adanya co-eksistensi.

Ketakutan itu kemudian mengendap dan berujung pada pada pembentukan kelompok-kelompok antitoleran, serta penanaman doktrin sepihak yang sebetulnya dipaksakan untuk melegitimasi sebuah ideologi tertentu.

Bagi saya, politik mayoritas tidak selama bermakna buruk, jika dipakai untuk melakukan revolusi. Tetapi apakah yang saya pikirkan serupa dengan yang kalian inginkan. Saya justru menduga, kita ini adalah duri di dalam negara ini. Menjadi radikal pendukung revolusi, tetapi sehari setelah kekuasaan jatuh kita malah memungutnya.