7 bulan lalu · 326 view · 3 min baca · Politik 76423_91427.jpg
dokumen pribadi

Wajah Demokrasi Indonesia Pasca 212

Pada 2 Desember 2018, massa yang tergabung dalam solidaritas aksi damai 212 berdatangan dari penjuru negeri untuk memadati kawasan Monas, Jakarta. Menariknya lagi, solidaritas 212 ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan beberapa elemen masyarakat non-Muslim lainnya. Hal itu menunjukan bahwa 212 di tahun 2018 tidak hanya berkutat persoalan internal masyarakat Muslim, melainkan juga mulai mengarah pada hubungan eksternal yang menyangkut kebhinekaan, perdamaian, dan masa depan pluraritas Indonesia.

Meskipun banyak pihak yang mengkaitkan aksi 212 tersebut dengan agenda politik praktis, makar, intoleran, dan bertendensi politik identitas, saya mencoba melihat 212 dari sudut pandang lain. Saya berpendapat bahwa munculnya kekuatan massa 212 sampai pada tiga tahun berturut-turut ini menunjukan adanya kesadaran politik warganegara guna  ‘menegosiasikan ulang’, antara peran agama dan ruang publik dalam proses pembentukan identitas demokrasi Indonesia yang masih prematur.

Bagaimanapun, negosiasi agama dalam ruang publik di Indonesia menjadi penting. Mengingat sejarahnya, negara Indonesia lahir lantaran digagas oleh lingkaran orang-orang beriman, yang duduk bersama merumuskan konsepsi ideal tentang sebuah bangsa yang mampu merangkul berbagai kepentingan orang yang ada didalamnya. Pengalaman Indonesia ini tentu berbeda dengan peradaban Barat, yang dalam proses pembangunan demokrasinya dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam terhadap otoritas keagamaan yang mengekang kebebasan masyarakat. Pengalaman pahit ini menjadikan mereka bersepakat untuk menyingkirkan agama jauh-jauh dari ruang publik.

Kendatipun arsitektur bangunan negara-bangsa Indonesia sudah didesain dengan pondasi religiusitas dan nasionalisme yang kokoh, harus diakui, tarik menarik kepentingan peran agama dalam tata kelola ruang publik kita masih belum tuntas dan diyakini tidak akan pernah selesai. Mengingat perubahan nilai-nilai yang ada akan terus berkembang, mengikuti kembang kempisnya modernitas global yang mau tidak mau memberikan konsekuensi logis bagi penyesuaian-penyesuaian nilai-nilai tertentu. 

Dengan kata lain, moderasi akan selalu terjadi sepanjang massa. Sementara moderasi masih latah, gelombang demokrasi yang menyembul tiba-tiba pasca krisis 98 berubah menjadi tak terkendali. Ibarat senjata makan tuan, alih-alih menjamin ruang dialektis antar berbagai ideologi lebih tertata rapi, demokratisasi di Indonesia justru memicu konflik horizontal yang tidak berkesudahan.


Banyak studi (Aspinall, 2013; Bourchier & Hadiz, 2003; Fukuoka, 2013) menyatakan bahwa sebab munculnya anomali demokrasi tersebut lantaran kemunculannya yang tidak dibarengi oleh hadirnya kelompok sipil yang asertif, yang tidak hanya menghadirkan partisipasi elektoral, namun juga demokrasi subtantif. Mandulnya masyarakat sipil ketika berseminya gagasan demokrasi ini pada akhirnya hanya memindahkan lokalisasi kejahatan birokrasi seperti korupsi, yang sebelumnya bersarang ditingkat pusat, kini menjadi sporadis dan terang-terangan di daerah-daerah. Hal ini pada gilirannya telah mengkebiri fungsi negara dalam melakukan praktik distribusi kesejahteraan.

Jika meminjam terminologi demokrasi yang diperkenalkan David Beetham (1999), demokrasi merujuk pada bekerjanya kontrol publik terhadap kekuasaan pemerintah berkuasa, yang dengan itu, publik dapat mengendalikan keputusan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Kapasitas kontrol menjadi elemen yang paling penting untuk mengakui hak politik warga negara serta persamaan hak sosial. Dengan demikian, jika kita mau melihat dengan mata terbuka, massa yang tergabung dalam aksi damai 212 ini sesungguhnya adalah embrio bagi perwujudan masyarakat sipil asertif, yang selama ini dielu-elukan dalam cita-cita rezim demokratis.

Dalam nalar pemikiran Barat, mungkin menjadi sedikit aneh apabila kontrol publik melibatkan masyarakat religius. Bagi masyarakat Barat, masyarakat beriman ibarat simtom bagi modernitas dan pembangunan demokrasi. Namun siapa sangka, seorang Jürgen Habermas, sosiolog ternama asal Jerman, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok rasionalis yang bersih kukuh terhadap pemisahan urusan agama dan politik, dalam bukunya, Ein Bewußtsein von dem was fehltmerevisi kembali pandangannya. 


Sebagaimana dirangkum oleh F. Budi Hadirman (2015: 19), “didalam demokrasi, suara hati umat beragama dapat menjadi kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial. Sebagaimana dipraktikan oleh civil right movement yang dipimpin pendeta Marthin Luther King Jr di AS, gerakan Solidarność di Polandia, dan people power movement di Philipina. Bukti itu menerangkan bahwa bagaimanapun pemerintahan demokratis membutuhkan legitimasi dari para warganya yang “beriman”.

Demokrasi Pasca 212

Dapat kita perhatikan, pasca aksi 212 yang pertama, kumpulan massa ini langsung menghimpun diri menjadi kesatuan solidaritas yang kuat dan berhasil mendirikan koperasi 212. Bagaimanapun, koperasi 212 ini merepresentasikan demokrasi ekonomi, yang menurut Hata adalah wujud konkrit dari demokrasi subtantif. Bukankah ini membanggakan? Kesolehan individu yang ditransformasikan secara kolektif dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi anggota-anggotanya. Dengan kata lain, inilah kesolehan sosial.

Saya juga membayangkan, alumni 212 tahun 2018 ini juga kedepan akan menjadi sebuah kekuatan kontrol sosial yang sangat besar bagi negara. Inilah potensi yang menjanjikan bagi terwujudnya popular control dalam bernegara. Jadi mengapa harus pesimis? Sampai bertemu lagi ditahun 2019! 


        

Artikel Terkait