Penyebaran Covid-19 di seluruh dunia telah menimbulkan permasalahan serius terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara berhasil mengatasi penyebaran Covid-19 dengan baik. Beberapa lainnya gagal dalam menghentikan penyebaran Covid-19.

Secara khusus, Jerman dan New Zealand menjadi dua negara yang mampu menangani pandemi secara efektif. Baik Jerman maupun New Zealand dengan pasti menggunakan pendekatan berbasis sains dan pesan kesehatan yang kuat. Kedua negara secara aktif membuka ruang kepada ilmuwan sains untuk terlibat dalam penananganan pandemi.

Secara tidak langsung, pandemi Covid-19 yang berlangsung telah berhasil membongkar karakteristik kepemimpinan kepala negara maupun sistem pemerintahan yang berjalan.

Beberapa negara termasuk Indonesia menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk memperkokoh kekuatan politik absolut. Di negara demokrasi illiberal seperti Indonesia, pandemi yang berlangsung telah memantapkan kekuatan negara yang tersentral.

Negara menggunakan kekuatan politik secara mutlak untuk mengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Dalam pandangan ekonomi politik, kapabilitas dari ahli kesehatan dianggap tidak berharga daripada kepentingan elit politik dan ekonomi yang mendominasi sistem pemerintahan di Indonesia.

Di masa pandemi, prioritas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih berkiblat pada kepentingan kelompok elit yang berkuasa. Pemerintah mengabaikan faktor yang sangat penting dalam situasi pandemi yaitu sistem kesehatan.

Sistem pelayanan kesehatan yang belum siap telah mendorong munculnya informasi negatif di masyarakat. Tidak ada perbaikan serius terhadap sistem kesehatan sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret. Sistem kesehatan menjadi sangat rapuh seiring dengan laju penyebaran pandemi tidak mampu dihentikan.

Selama masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditempatkan dalam posisi yang sulit dengan sedikit ruang efektif untuk bermanuver. Dalam mendongkrak citranya yang buruk dalam menangani pandemi, Presiden Jokowi secara masif bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia.

Sementara itu, pemberian bantuan yang masif tanpa melakukan penanganan serius terhadap penyebaran Covid-19 akan tetap menimbulkan risiko ketidakstabilan politik di masyarakat. Kondisi yang rawan akan ketidakstabilan politik ini lantas membuat Presiden Jokowi melakukan kontrol politik yang penuh atas negara.

Salah satu pilihan yang digunakan untuk membenarkan kontrol penuh terhadap pemerintahan adalah dengan memberikan ruang kepada militer untuk mengisi beberapa posisi dalam struktur administrasi penanganan pandemi.

Militer bahkan dilibatkan dalam proses penanganan kesehatan yang berkaitan dengan bidang di luar kapabilitasnya. Keterlibatan militer yang besar dalam menangani krisis telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai peran ahli kesehatan yang diabaikan.

Keterlibatan militer dalam membendung penyebaran pandemi harus dilakukan dengan koordinasi yang jelas. Pemerintah tetap harus memberikan posisi sentral kepada ahli kesehatan dan ilmuwan dalam penanganan Covid-19.

Momentum pandemi Covid-19 secara lugas digunakan oleh pemerintah untuk mencuri kesempatan dalam melakukan beberapa revisi dan pembahasan Undang-Undang kontroversial. Salah satu UU yang menjadi pembahasan adalah RUU Minerba dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Pembatasan Ruang Publik dan Rehatnya Demokrasi

Pemerintah harus transparan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam menghadapi pandemi. Ruang demokrasi perlu dibuka secara lebar untuk memastikan arah kebijakan yang diambil bersifat inklusif. Pada faktanya, pemerintah Indonesia belum mampu menggunakan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menanggulangi krisis.

Masyarakat merupakan agensi yang mampu mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan orang banyak. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan kritik atas buruknya penanganan pandemi di Indonesia merupakan bentuk penghianatan terhadap reformasi.

Respon serta tindakan pemerintah dalam menangani krisis pandemi merupakan proses kemunduran demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan perwakilan berubah menjadi demokrasi yang berdasarkan bias segelintir orang.

Intepretasi pemerintah terhadap demokrasi saat ini cenderung menekan aturan dan hukum. Masyarakat dipaksa untuk patuh terhadap aturan yang tidak dapat dipahami dengan baik.

Kapasitas pemerintah yang lemah semakin menurunkan tingkat demokrasi. Lemahnya kapasitas ini dapat dilihat dari pengabaian potensi korupsi di tubuh birokrasi selama pandemi.

Secara keseluruhan, tekanan yang diberikan oleh pemerintah dalam masa pandemi memiliki tujuan untuk menstabilkan kondisi sosial dan politik dalam negeri. Akan tetapi hal ini harus dibayar dengan hilangnya kekuatan masyarakat Indonesia untuk memberikan kontrol terhadap penanganan pandemi.

Penanganan pandemi yang terkesan tidak terarah juga telah memberikan celah bagi munculnya kekuasaan dominan di tingkat lokal. Ruang demokrasi di tingkat lokal dibungkam melalui proses Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di masa pandemi.

Mempertanyakan Integritas Pilkada

Penyebaran Covid-19 telah memberikan tantangan tersendiri dalam proses pemilihan umum di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, pandemi yang berlangsung telah menyebabkan perubahan metode pemilihan presiden. Pemerintah Amerika Serikat merubah metode pemilihan dengan sistem layanan portal (mail-in votes). Dengan sistem ini, pemilih tidak perlu datang langsung ke tempat pencoblosan untuk memilih presiden.

Sementara itu, munculnya kasus baru Covid-19 di Selandia Baru telah membuat pemerintah resmi menunda pemilihan umum selama empat minggu dari tanggal yang telah ditentukan.

Keputusan mengenai pengadaan ataupun menunda pemilihan umum di masa pandemi memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan politik elektoral. Dampak tersebut dirasakan diantaranya oleh petahana, penantang, maupun masyarakat yang berpartisipasi.

Di Indonesia, Pilkada yang dijadwalkan akan digelar pada 23 September akhirnya ditunda hingga 9 Desember. Penundaan ini dilakukan KPU dengan mengeluarkan aturan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 mengenai tahapan Pilkada 2020.

Pengunduran waktu pilkada ini tentu dapat menguntungkan dan merugikan beberapa pihak. Pilkada yang tetap dilangsungkan ketika masa pandemi akan memberikan peluang yang besar bagi calon petahana untuk dapat memenangkan pemilihan kembali.

Terlepas dari baik buruknya kinerja, calon kepada daerah yang berstatus sebagai petahana akan cenderung tetap memiliki citra yang sama ketika masa sebelum dan selama pandemi berlangsung. Hal ini disebabkan karena penanganan Covid-19 yang berlangsung di Indonesia condong dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, calon penantang petahana memiliki potensi yang sangat kecil untuk memenangkan pemilihan. Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya pembatasan sosial masyarakat yang berdampak pada minimnya kampanye dan branding yang dilakukan oleh calon pemimpin.

Proses pilkada yang dilakukan selama masa pandemi juga telah menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang politik yang baik. Di banyak daerah, dukungan mayoritas partai yang tersentral pada satu calon berpotensi akan menghasilkan calon tunggal. Sementara itu, calon independen akan kesulitan memperoleh dukungan dari masyarakat akibat berlangsungnya pandemi.

Terbentuknya dinasti politik dan potensi keberadaan calon tunggal telah mengubur semangat demokrasi di tingkat lokal. Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi juga akan berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Demokrasi selalu memberikan paradoks di dalam masyarakat. Terlepas dari itu, kita harus mengakui bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat rentan ketika dihadapkan dengan sebagai permasalahan yang menyangkut hajat banyak masyarakat.