1 tahun lalu · 849 view · 5 min baca menit baca · Politik 47120_83015.jpg

Wajah Baru Relawan Jokowi

Relawan Go-Jo (Golkar-Jokowi) merupakan wajah baru kerelawanan dalam pemilu. Ini bentuk dukungan kepada dua peserta pemilu sekaligus dalam konteks Pemilu 2019. Undang-undang No.7/2017 menjamin Partai Golkar sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Sebagai petahana Presiden Republik Indonesia 2014-2019 dan baru satu periode menjadi presiden, naif jika Joko Widodo tak mencalonkan lagi sebagai presiden 2019-2024.

Sebelum Pemilu 2019, fenomena relawan hanya terjadi pada penyelenggaraan pemilu eksekutif. Di Pemilu Presiden 2014 ada nama “Pro-Jo” dan “Laskar Biji Kopi” sebagai relawan pendukung Jokowi. Di Pilkada DKI Jakarta 2017 ada “Teman Ahok” lalu “Matabadja” sebagai relawan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Mengapa sebelumnya relawan hanya mendukung calon di pemilu eksekutif? Mengapa inisiatif masyarakat sipil tak menjadi relawan untuk partai politik?

Tren Jokowi

Sosok Jokowi bisa menjawab dua pertanyaan itu. Sebagai Wali Kota Solo yang bukan berlatar belakang kader parpol dan dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, Jokowi dinilai masyarakat telah berhasil membangun Surakarta. Pencalonan kedua Jokowi-FX Hadi Rudyatmo di Pilkada 2010, meraih suara lebih dari 90%. Jokowi hanya kalah di satu tempat pemungutan suara (TPS).

Baca Juga: Fenomena Relawan

Jokowi sang pemimpin eksekutif yang bukan orang parpol dan dipilih langsung rakyat merupakan capaian penerapan pilkada langsung sekaligus jawaban mandeknya kaderisasi/kepemimpinan di internal parpol. Identitas Jokowi inilah yang kemudian ditarik ke Ibu Kota dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Dalam pesta demokrasi Jakarta 2012, kerelawanan hadir untuk memastikan bahwa Jokowi milik masyarakat sipil yang mendukungnya.

Para relawan seperti ingin mengklarifikasi klaim parpol sebagai pengusung yang merasa memiliki Jokowi. Relawan menegaskan bahwa Jokowi adalah bukti dukungan rakyat. Ia berhasil bukan karena pimpinan/elite parpol dan bukan karena mesin parpol.

Fenomena Jokowi kemudian menjadi tren sosok pemimpin eksekutif. Keidealan calon atau keterpilihan walikota, bupati, serta gubernur adalah berlatar belakang non-parpol dan punya pembuktian dalam kerja profesionalisme, dengan sendirinya terbentuk dalam persepsi publik.

Tren tersebut kemudian melahirkan sejumlah sosok Jokowi lain seperti Tri Risma Harini (Kota Surabaya), Herry Zudianto (Kota Yogyakarta), Ridwan Kamil (Kota Bandung), dan Yoyok Riyo Sudibyo (Batang).

Fenomena Relawan Jokowi dari Kota Solo ke Ibu Kota Indonesia pada 2012 yang berduplikasi di sejumlah pilkada itu bisa dibandingkan dengan fenomena Relawan Obama pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008.

Gelombang masyarakat sipil mendukung dengan tenaga dan dana untuk Sang Afro-Amerika bukan karena identitas parpol atau pandangan politik Demokrat, melainkan karena identitas Barack Obama itu sendiri.

Relevansi Relawan Go-Jo

Relawan Go-Jo menjadi anomali dari tren pembentukan dan dukungan relawan pemilu selama ini. Jika identitas relawan sebelumnya cenderung antiparpol, Relawan Go-Jo malah menyertakan parpol.

Dari reklame Go-Jo kita bisa menafsikar: Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terpilih lagi. “Go Jokowi!”

Apakah Go-Jo dibentuk Golkar? Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily (22/5) menjelaskan, Golkar berusaha melakukan co-branding terhadap Pak Jokowi dengan membuat Go-Jo. Tak dapat dipungkiri, publik masih kuat mengasosiasikan Jokowi dengan PDIP.

Penjelasan Ace itu bisa menyimpulkan bahwa “Relawan Go-Jo” adalah pengupayaan parpol peserta pemilu untuk mendapat tarikan elektabilitas dari popularitas Jokowi sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Sebagai kalimat, “Relawan Go-Jo” bermakna sama dengan kalimat “Jokowi Presidenku, Nas-Dem Partaiku!” yang dikoarkan Partai Nas-Dem.

Sejumlah parpol memang ingin mendapat tarikan elektabilitas Jokowi di pemilu serentak, salah satunya Golkar dengan Relawan Go-Jo.

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama Indonesia. Serentak berarti, pemilu presiden dan parlemen diselenggarakan dalam satu hari pemungutan suara.


Pada 17 April 2019 di tempat pemungutan suara (TPS), warga berhak memilih calon presiden(-wakil presiden) sekaligus calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai politik.

Sebetulnya, pada Rabu minggu ketiga April 2019 nanti, warga berumur minimal 17 tahun atau yang sudah/pernah kawin berhak menerima lima surat suara untuk memilih lima jabatan politik (kecuali warga DKI Jakarta karena struktur pemerintahannya tanpa kabupaten/kota). Tapi, tiga surat suara lain (Pemilu DPD juga Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tak relevan dalam teori pemilu serentak.

Tujuan pemilu serentak adalah menciptakan pemerintahan presidensial yang didukung parpol/koalisi mayoritas di parlemen. Pemilu serentak relevan diterapkan dalam negara presidensial dengan sistem kepartaian multipartai.

Sejumlah publikasi Scott Mainwaring menjelaskan, negara-negara yang mengawinkan presidensial dengan multipartai berkonsekuensi pada pemerintahan terbelah (divided government) yang jadi sebab pemerintahan berjalan tak efektif.

Berdasar pengalaman lebih dari dua dekade di sejumlah negara Amerika Selatan, pemilu serentak bisa mengatasi pemerintahan terbelah presidensial-multipartai karena berfungsi mengoptimalkan coattail effect (efek ekor mantel).

Jika pemilih diberikan surat suara pilihan presiden dan surat suara pilihan parpol secara bersamaan, pemilih berkecenderungan kuat memilih parpol pengusung presiden pilihannya. Artinya, elektabilitas capres menarik elektabilitas parpol pengusungnya. Hasilnya, parpol/koalisi mayoritas presiden terpilih lebih mungkin diwujudkan, terhindar dari pemerintahan terbelah.  

Di Pemilu 2014 yang belum serentak pun terdapat coattail effect, tapi tidak optimal. Ada Jokowi effect untuk PDIP dan Prabowo effect untuk Partai Gerindra. Perolehan suara/kursi PDIP dan Partai Gerindra akan jauh lebih banyak jika Pemilu 2014 menerapkan pemilu serentak. Ketakserantakan adalah salah satu sebab timpangnya survei elektabilitas PDIP dengan hasil perolehan suara/kursi (35% dengan 19%).

Go-Jo atau Jo-Go?

Apakah Relawan Go-Jo lahir dari kesadaran konsep pemilu serentak dengan coattail effect? Jika ya, maka tantangan Relawan Go-Jo adalah menjawab pertanyaan, “bagaimana Jokowi bisa memberikan coattail effect kepada Golkar sebagai parpol yang mengusungnya?”

Dengan pertanyaan itu beserta kebutuhan jawabannya, maka Go-Jo merupakan singkatan yang terbalik. “Jo-Go” (Jokowi-Golkar) sebetulnya, bukan Go-Jo. Adalah Jokowi yang mungkin berhasil menarik elektabilitas Golkar, bukan sebaliknya.

Justru Golkar yang membutuhkan efek tarik elektabilitas Jokowi, bukan sebaliknya. Jangan-jangan, memang tak mungkin membentuk kerelawanan hanya berbasis parpol sebagaimana kerelawan Pro-Jo atau Teman Ahok dalam pemilu eksekutif.

Meski begitu, Relawan Go-Jo bisa relevan diartikan sebagai elektabilitas Golkar untuk Jokowi. Survei LSI (28 April-5 Mei 2018) memberitahukan, ada 65% responen yang mengasosiasikan Jokowi dengan PDIP. Sementara itu, 35% sisanya adalah: terasosiasi ke parpol lain (20%) dan tak tahu/jawab (15%).


Bandingkan dengan 80,9% responden yang mengasosiasikan Partai Gerindra sebagai parpol Prabowo. Ini tanda, Jokowi sebagai presiden dan bukan kader PDIP, lebih mungkin menguatkan opini publik bahwa “Jokowi bukan PDIP”.

Apalagi jika merujuk elektabilitas. Bahwa 65% asosiasi Jokowi adalah PDIP, bukan berarti elektabilitas PDIP adalah 65%. Elektabilitas Jokowi yang diprediksi terpilih kembali pun bukan berarti membuat PDIP meraih suara/kursi mayoritas. Meski PDIP dalam survei masih memimpin, angkanya masih dekat dengan Golkar dan Gerindra.

Sejatinya, pemilu serentak menguntungkan parpol yang bisa mengusung capres. PDIP diuntungkan karena mengusung Jokowi. Elektabilitas Gerindra jadi tinggi ditarik Prabowo. Demokrat, PKS, dan PBB yang tak bisa mengusung capres sendiri merasa dirugikan UU 7/2017 yang mensyaratkan kepemilikan kursi 20% atau suara 25% sebagai ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.

 Anehnya, Golkar jadi fraksi yang tak berkeberatan dengan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden 20/25% itu. Golkar seperti yakin, yang menjamin perolehan suara/kursi adalah mesin parpol bukan capres. Jika ya, Relawan Go-Jo makin relevan jadi bagian meng-Go-kan Jokowi terpilih kembali.

Artikel Terkait