Peneliti
2 tahun lalu · 814 view · 8 menit baca · Hukum korpri.jpg
Sumber: Dok. Pribadi

Wajah Baru Aparatur Sipil Negara

Membaca UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN

Pegawai negeri sipil (PNS) kini telah berganti nama, ia diganti dengan istilah aparatur sipil negara (ASN). Aparatur sipil negara (ASN) menurut UU No. 5 Tahun 2014 adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentunya, di mana ia bekerja pada instansi pemerintah.

Aparatur sipil negara (ASN) berfungsi sebagai pelayan publik juga perekat pemersatu bangsa. Selain itu ASN memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan, keputusan-keputusan strategis yang menyangkut berbagai aspek, terutama dalam sektor pelayanan publik.

Untuk menjalankan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar kompetensi tersebut maka perlulah dilakukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Dalam konteks ini, yang biasa kita sebut dengan istilah Diklat Prajabatan.

Diklat Prajabatan tersebut bertujuan untuk membentuk calon-calon ASN yang memiliki nilai-nilai dasar profesi ASN. Sesuai dengan Perka LAN RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon ASN yang menggunakan prajabatan pola baru.

Pola baru tersebut menuntut peserta diklat mengikuti proses pembelajaran yang mencakup nilai-nilai dasar profesi yang tergabung dalam akronim ANEKA, yaitu; Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Antikorupsi. Dengan demikian, harapannya adalah calon ASN mampu mengaktualisasikan lima nilai dasar profesi tersebut di lapangan dalam rangka melayani masyarakat.

Diklat Pola Baru

Kebijkan baru tentu mempengaruhi kurikulum yang biasa dipakai selama ini. Diklat CASN kini memiliki kurikulum baru yang disesuaikan dengan diklat program pola baru juga. Kurikulum tersebut terdiri dari tiga (3) komponen, yaitu: Pertama, Internalisasi; kini  pendalaman materi di dalam kelas dilakukan selama 18 hari atau setara dengan 159 Jam Pelajaran (JP)  dengan metode dan media penyampaian yang efektif dan efisien.

Kedua, Aktualisasi; aktualisasi nilai-nilai dasar diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan kelima nilai dasar tersebut (ANEKA) akan terlihat aktual, nyata,  benar-benar diaplikasikan di lapangan.

Aktualisasi ini dilaksanakan selam 15 hari atau 160 JP di tempat kerja atau di tempat magang calon ASN tersebut dengan 5 (lima) rangkaian kegiatan pembelajaran aktualisasi, antara lain; membuat rancangan kegiatan yang memiliki nilai-nilai dasar profesi ASN.

Mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar di tempat tugas atau tempat magang; melaporkan dan mempresentasikan pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar; menyusun rencana aksi penyempurnaan aktualisasi nilai-nilai dasar.

Adapun rancangan aktualisasi bersumber dari  sasaran kerja pegawai (SKP), penugasan khusus dari atasan, dan kegiatan lain yang merupakan inisiatif sendiri yang mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Ketiga, Rencana Aksi; ia merupakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan sesudah pembelajaran dan aktualisasi dilakukan. Rencana aksi tersebut akan selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

Melalui diklat prajabatan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai yang kemudian berperan dalam membentuk karakter ASN yang kuat, yaitu ASN yang memiliki integritas dan profesionalisme sebagai pelayan publik yang melaksanakan kebijakan publik juga sebagai perekat pemersatu bangsa sesuai dengan tugas dan peran ASN.

Penyelenggaraan diklat prajabatan bertujuan untuk menumbuhkan jiwa profesionalisme pegawai yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai dasar profesi ASN, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar tersebut.

Adapun tujuan pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN adalah :

  1. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggung jawab, ketelitian dan integritas terhadap pekerjaan.
  2. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja atas dasar penerapan nilai-nilai Pancasila.
  3. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai etika publik sehingga terciptanya lingkungan kerja yang ideal.
  4. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai komitmen mutu agar terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
  5. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi untuk dapat menjadi pegawai yang jujur dan disiplin serta menjaga kualitas dan kompetensi diri.

Konsepsi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)

Keberhasilan penyelenggara suatu pemerintahan dan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur negaranya.

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa ASN profesional adalah ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan Antikorupsi (ANEKA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa.

Oleh karena itu sangatlah penting bagi ASN untuk mempunayi nilai-nilai ANEKA yang tertanam dalam diri dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (relantionship) antara pelaksana (aktor) dan pemberi mandat (forum). Forum dalam bentuk akuntabilitas horizontal adalah masyarakat dan aktornya adalah pemerintah. Sedangkan akuntabilitas dalam bentuk vertikal, yang bertindak sebagai forum adalah pimpinan, sedangkan yang bertindak sebagai aktor adalah staf-staf di bawahnya.

Masing-masing pelaksana (aktor) memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan (responbility), memiliki kesediaan untuk  dipersalahkan atas apa yang telah dilakukan (blame worthiness), memiliki kesediaan untuk dipertanyakan, memiliki kesempatan untuk menjelaskan (answerbility), serta memiliki keterbatasan atau kondisi yang mengikat (liability).

Seseorang dapat dikatakan akuntabel dengan memperhatikan beberapa hal seperti bertindak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan baik sesuai dengan peraturan yang ada maupun berdasarkan arahan dari pimpinan.

Selain itu dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dalam arti, ASN mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas ini, yaitu : tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik adil, transparan, konsisten, partisipasi, kerja sesuai prosedur, tuntas.

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu: Pertama, menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); peran membangun suatu sistem yang melibatkan stakholders dan users yang lebih luas (termaasuk masyarkat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah);

Kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas (peran belajar).

Nasionalisme

Secara sederhana nasionalisme adalah wujud rasa bangga dan mencintai bangsanya sendiri. Terkait dengan nasionalisme bangsa Indonesia maka nasionalisme yang dianut adalah nasionalisme pancasila. Nasionalisme pancasila yaitu suatu pendangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila, yaitu tentang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia seta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Etika Publik

Etika adalah refleksi atas nilai tentang benar atau salah, baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas yang harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah prilaku, tindakan dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik, yaitu : Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik yaitu yang menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas  pelayanan publik.

Kedua, dimensi modalitas yaitu pemerintah yang bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etik, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.

Ketiga, dimensi tindakan integritas publik yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Niat baik seorang pejabat publik senantiasa didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan.

Adapun indikator nilai-nilai etika publik yang harus diperhatikan yaitu : jujur, bertanggung jawab, integritaas tinggi, cermat, disiplin, bersikap hormat, sopan, santun, taat peraturan, menjaga rahasia, teladan, toleransi, amanah, sportivitas dan mandiri.

Komitmen Mutu

Untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang bermutu diperlukan komitmen. Komitmen atau kesungguhan hati untuk melakukan perubahan dengan cara berinovasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Dalam melakukan suatu inovasi ada proses menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkaitan pelayanan, yang mengandung nilai-nilai kebaruan. Inovasi bisa berupa nilai tambah atau modifikasi dari hal-hal yang sudah ada maupun menggunakan cara lain untuk  mengerjakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif pula efisien.

Sedangkan pengertian pelayanan pablik itu sendiri, menurut UU No 25 tahun 2009, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka menghasilkan pelayanan yang berkualitas maka pelayanan itu harus lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah dan lebih mudah dan simpel.

Antikorupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memeperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Maka dari itu dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi sebaliknya.

Menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari : (1) kerugian keuangan negara (2) suap-menyuap (3) pemerasan (4) perbuatan curang, (5) penggelapan jabatan (6) benturan kepentingan dalam pengadaan (7) gratifikasi.

Untuk itu sebagai aparatur negara, merupakan suatu tanggung jawab dan merupakan suatu amanah untuk menghindari sikap-sikap korupsi dengan menanamkan kesadaran diri tentang nilai-nilai antikorupsi. Adapun nilai dasar antikorupsi yang dihasilkan KPK bersama para pakar  setelah melakukan identifikasi nilai-nilai antikorupsi yaitu : jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Terakhir, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara (ASN) yang dilengkapi dengan kurikulum baru, juga pola baru pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan calon ASN, diharapkan aparatur sipil negara bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal.

Jadilah anda ASN yang mempunyai 5 nilai dasar profesi, yaitu ANEKA, karena ASN adalah pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa!

Referensi Utama 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Yudi Latif, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim, Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015
  3. Yudi Latif, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim, Nasionalisme  : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015
  4. Yudi Latif, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim, Etika Publik : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015
  5. Yudi Latif, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim, Komitmen Mutu : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015
  6. Yudi Latif, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim, Antikorupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015

Artikel Terkait