BARU-BARU INI, hampir masyarakat desa di seluruh Indonesia dikagetkan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan kepala desa (kades) di kota Jakarta. Hampir para kades di seluruh Indonesia berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Selasa 16 Januari 2023.

Dalam unjuk rasa itu, kurang lebih ada 30.000 kades di seluruh Indonesia menuntut hak yang sama.

Mereka datang ke DPR-RI menuntut agar pemerintah dapat merevisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan kepala desa. Mereka menuntut agar jabatan kades ditambah dari semula 6 menjadi 9 tahun. Mereka juga menuntut agar undang-undang nomor 6 tahun 2014 dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2023. 

Dari analisa sederhana penulis. Mereka (para kades) berangkat ke kota Jakarta demi perpanjangan masa jabatan kades dari 6 ke 9 tahun. Hal itu membuat penulis sebagai warga desa mengangumi upaya para kades. Kekaguman saya kepada mereka, sebab mereka datang ke kota Jakarta dengan kompak untuk memperjuangkan hak yang sama, yakni memperpanjang masa jabatan kades dari semula 6 menjadi 9 tahun.

Cuma tidak berhenti di situ. Saya menilai masih banyak sisi yang harus ditekan oleh pemerintah pusat, mengingat tuntutan para kades bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa yang notabene didominasi oleh masyarakat petani. Tentu di setiap desa memiliki dinamika yang berbeda.

Rekan-rekan sekalian, mungkin susunan kalimat ini tidak seindah narasi para kades pada waktu berunjuk rasa, yang katanya "demi masyarakat". Tulisan ini juga tidak bermaksud menyinggung dan juga tidak untuk mewakili keluh-kesah masyarakat desa, tetapi saya berharap tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

"Pada prinsipnya, saya sebagai warga desa juga ingin berkeluh-kesah bahkan mungkin bisa dikatakan berunjuk rasa juga, tapi lewat media tulis."

Jadi, ada beberapa hal yang sebetulnya jauh lebih serius dari pada sekedar wacana perpanjangan jabatan kepala desa. Sebab desa bisa disebut susunan pemerintahan terkecil (akar rumput) di negara ini.

Dimulai dari beberapa video yang beredar di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp, bahwa kedatangan para kepala desa pada juga membawa aspirasi "demi masyarakat desa". Ungkapan "demi masyarakat desa" itu membuat saya sebagai masyarakat desa bingung, karena saya pikir masyarakat desa (notabene petani) belum banyak yang mengerti soal isi UU no 6 tahun 2014. Tapi sejauh ini, saya masih memiliki firasat baik bahwa itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa, meski itu dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Opini penulis, Mungkin sebagian masyarakat menganggap penting masa jabatan kepala desa itu ditambah dari 6 ke 9 tahun, tapi selebihnya bakal tidak setuju dengan pengalaman buruk selama 6 tahun jabatan kades. 

Saya rasa, masyarakat desa bukan lebih terhadap perpanjangan durasi jabatan, tetapi soal kesejahteraan sosial di desanya. Karena Meski 9 tahun menjabat kalau tidak mampu membuat sejahtera mereka (masyarakat), justru hal itu bakal menjadi mala petaka yang berkepanjangan di level desa.

Tentu, yang harus diperhatikan oleh pemerintah yakni soal dampak kedepannya bila 9 tahun disahkan oleh pemerintah, kemungkinan besar dampak yang akan ditimbulkan akan positif dan bahkan berpotensi juga tidak akan menentu arahnya. Dalam kondisi seperti itu, maka tentu sangat dipandang penting untuk lebih memperhatikan berbagai aspek.

"Bagi penulis. Era reformasi bukan malah memperpanjang masa jabatan tapi justru memperpendek masa jabatan."

Dulu pada masa Orde baru pernah presiden Soeharto memimpin selama kurang lebih 31 tahun tapi pada akhirnya digulingkan karena krisis moneter. Di era orde baru juga pernah jabatan kades 8 tahun, tetapi reformasi menjawab bahwa 6 tahun adalah waktu yang dinilai efektif dan efisien bagi sebuah kepemimpinan di tingkatan kades.

1. Pembelajaran Demokrasi di tingkat desa

Sebagai struktur Pemerintahan desa terendah di negara ini, justru 6 tahun merupakan waktu yang sudah efektif untuk pembelajaran demokrasi masyarakat di tingkat desa. Mengingat masyarakat desa banyak yang masih lemah pengetahuan demokrasinya. Jadi masa jabatan 9 tahun sepertinya semakin menjauhkan masyarakat dari aktualisasi nilai-nilai politik.

"Kalau masyarakat desa harus menunggu 9 tahun untuk merasakan atmosfir politik pemilihan kepala desa (kades) maka pembelajaran demokrasi di level akar rumput menjadi tersendat dikarenakan terlalu lamanya periodeisasi kepala desa."

Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk memberikan jangka waktu yang tidak terlalu lama bagi masyarakat desa untuk belajar demokrasi supaya kita semua bisa belajar demokrasi dengan baik, mulai dari lapisan teratas sampai terbawah.

2. Urgensi 6 tahun dibandingkan 9 tahun

Merujuk pada tiga poin mendasar yang disampaikan ketua Asosiasi Pemerintahan Kepala Desa (AKD) di seluruh Indonesia, yang pada intinya penulis menangkap, pertama untuk mengurangi beban daerah karena biaya Pilkades, kedua tentang konflik horizontal yang ditimbulkan, dan ketiga untuk lebih mematangkan program-program kepala desa.

Justru saya rasa, wacana perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi untuk memecahkan masalah-masalah seperti itu. Artinya dalam konteks ini, pemerintah dipandang sangat perlu untuk lebih memperhatikan aspek lain di luar dari wacana perpanjangan masa jabatan kades, misalnya soal kesejahteraan masyarakat desa selama 6 tahun kepemimpinan kades. Kemudian soal lemahnya pengawasan program pemerintah yang tidak maksimal selama 6 tahun, serta akurasi program kepala desa selama 9 tahun yang tidak tepat sasaran.

Jadi jika hanya masalah seperti itu, saya kira justru 9 tahun itu akan mengundang dampak yang tidak menentu bagi urgensi kepemimpinan kades di level akar rumput.

"Artinya, Jika selama kepemimpinan kades tidak maksimal selama 1 priode (9 tahun) justru akan membuat masyarakat desa sengsara selama 9 tahun juga."

3. Konsekuensi dalam berdemokrasi 

Konflik yang ditimbulkan akibat Pilkades justru hal itu merupakan bagian dari konsekuensi dalam berdemokrasi. Jika alasannya untuk menghindari konflik, saya rasa tidak tepat bagi calon pemimpin kepala desa memimpin desa.

"Karena memang konsekuensi dalam berdemokrasi pasti ada, bahkan kita tidak bisa memastikan bakal tidak ada gejolak di akar rumput meski dirubah menjadi 9 tahun periode kepemimpinan kades."

Masa jabatan 6 tahun itu sudah terhitung sangat lama. Bahkan bukan tidak bisa untuk membangun desa lebih baik dengan jangka waktu 6 tahun tersebut. Harusnya periode 6 tahun itu adalah tantangan dan tanggung jawab bagi kepala desa terpilih untuk memaksimalkan waktu tersebut untuk membangun desa.

4. Bukan soal 9 tahun

Keseriusan pemerintah dalam hal ini dirasa sangat penting, mengingat durasi 9 tahun itu adalah waktu yang sangat lama bagi pembelajaran demokrasi di level desa. Seharusnya jika 6 tahun itu dinilai tidak cukup untuk menyejahterakan masyarakat desa, tentu yang harus ditekan adalah kewajiban dan pengawasan pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, bukan malah menambah durasi jabatan.

"Pertanyaannya. Apakah selama 6 tahun program bantuan dari pemerintah tepat sasaran, saya kira masih banyak masyarakat yang tidak menerima haknya sampai akhir periodeisasi kepala desa. Kemudian apakah infrastruktur jalan di desa ditangani oleh pemerintah, saya kira masih banyak masyarakat yang harus patungan untuk memperbaiki jalan."

5. Pembangunan SDM dan SDA

TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA jauh lebih mudah dari pada tanggung jawab presiden. Pada prinsipnya selama 6 tahun masa jabatan kepala desa bisa digunakan secara efektif dan efisien dalam membangun desa. Waktu 6 tahun juga merupakan tanggung jawab penuh bagi daerah untuk lebih mandiri dan lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.


Oleh karena itu, Penulis kurang sependapat kalau jabatan kepala desa selama 6 tahun itu dianggap tidak cukup menghilangkan bekas-bekas Pilkades karena atmosfer konflik di desa. Sebab konsekuensi dalam berdemokrasi tidak bisa dihindarkan dari konflik. Itu tergantung dari pintar-pintarnya kepala desa dalam memimpin.

Kemudian kalau alasan diperpanjang dari 6 ke 9 tahun untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing, maka sudah menjadi barang tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk lebih dinamis dan progresif dalam membangun koordinasi dengan baik.

Dan juga, kalau wacana perpanjangan masa jabatan untuk lebih mematangkan program-program kepala desa yang sudah dihasilkan dari musyawarah desa (MusDes) yang termuat lewat RPJMDes, RKPDes, dan Perdes maka waktu 6 tahun itu bukan tidak bisa melakukan terobosan. Jadi, UU nomor 6 Pasal 39 Ayat 1 dan 2 tahun 2014, tentang desa dirasa tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU Prolegnas prioritas tahun 2023.