Barangkali, setiap keputusan mengenai politik, ekonomi, agama dan lainnya diambil oleh para orang tua yang duduk di majelis-majelis tingkat tinggi. Namun kaum yang selama ini membuat dunia berjalan adalah mereka para anak muda.

Jika Negara berperang maka serdadu yang terpilih di garis depan adalah anak muda, masa-masa ini pun banyak sekali kegiatan yang substansinya mendorong lahirnya banyak entrepreneur muda. Pada agama pun jika para kiai, pastur, pendeta, bikkhu memutuskan sesuatu tentang agamanya, maka pembela paling militan adalah mereka umat anak muda.

Jika ditelaah, konflik berlatar belakang krisis toleransi (yang kebanyakan menjadi korban adalah anak muda) yang terjadi selama ini disebabkan satu hal sederhana, yaitu kurangnya komunikasi antar orang sipil (dalam hal ini adalah rakyat) lintas agama, lintas negara dan lintas kepentingan. Selama ini, orang sipil “terlalu patuh” pada negara.

Jika negara memutuskan perang dengan negara lain, maka siap-siaplah hidup orang sipil di negara itu menjadi sengsara, padahal orang sipil itu sama sekali tak ingin perang terjadi. Ketika perang, bukan negara yang kehilangan keluarga, melainkan orang sipil yang tidak tahu apa-apa.

Meskipun memang negara mempunyai sifat dan wewenang memaksa warganya untuk patuh terhadap kebijakannya, namun pada akhirnya hanya perdamaian dan kesejahteraan yang diharapkan masyarakat sipil, lebih tidak. Negara takkan berdosa kala teknologi negara itu di belakang negara lain, selama masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera menikmati hak dan menjalankan kewajibannya dengan sukarela.

Maka dari itu, komunikasi antar masyarakat sipil baik di tingkat daerah, negara, dan bahkan antar negara harus berjalan dengan baik. Hanya saja, bias stereotype dan kepentingan para penguasa adalah hambatan. 

Para pejabat tinggi akan membenak bahwa para sipil dan anak muda itu tak tahu apa-apa dengan berjalannya dunia ini. Itu dilakukan sembari melupakan satu hal bahwa masyarakat terlebih anak muda punya kesanggupan untuk melihat harapan yang seharusnya para pejabat harus lebih mempercayainya.

Jika memang para penguasa membawa dirinya mengikuti ke-tahu-annya itu. Baiknya para sipil dan anak muda juga dengan bebas menuju harapannya. Karena keduanya bukankah sama abstraknya? Namun yang pertama terasa arogan dan yang belakangan terasa lebih indah.

Karena yang di-tahu-i penguasa adalah mendaulatnya kepentingan yang menyesaki ruangan rapatnya. Hasil yang ada hanyalah wujud kompromi agar semua kepentingan itu bisa bernafas. Dan seharusnya penguasa jangan sekali-kali menyamakan kebiasaannya itu dengan masyarakat kala mereka bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk turun ke jalan sehingga menuduh ada kepentingan-kepentingan di baliknya.

Wadah-wadah semacam Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah penemuan sosial yang setidaknya sampai saat ini dapat menjadi benteng kala organisasi terkuat yaitu negara beserta alat-alatnya berjalan ke arah yang mengkhawatirkan.

Atau bisa saja wadah-wadah sipil dan anak muda itu dijadikan teman bicara oleh negara. Itu bisa dilakukan jika saja negara bersedia untuk lebih rendah hati, karena seharusnya sipil dan anak mudalah yang berbicara dan negara yang mendengarkan. Bukan sebaliknya.

Namun belakangan ini negara berbicara begitu banyak. Suaranya meluncur dan menyesaki ruang masyarakat. Padahal ruang itu lebih baik diisi dengan diskusi dan kegiatan yang dapat merajut keharmonisan antar masyarakat sipil dan anak muda. Apa jangan-jangan ada mata yang tak suka melihat mereka hidup bebas seperti itu, karena merasa dilupakan barangkali?

Masyarakat pada akhirnya jatuh pada situasi yang serba salah. Karena kala negara berbicara, dia tidak butuh didengarkan, melainkan dia butuh untuk dibiarkan. Sifat tak tertulis negara selama ini adalah keformalitasannya yang keterlaluan. Dan formalitas adalah kata lain dari kepalsuan. 

Dia akan melakukan kewajibannya yaitu menyampaikan aturannya, dan berhenti hanya sebatas itu. Itu sudah cukup, baginya tentu saja. Karena dia harus buru-buru ke agenda selanjutnya yaitu menikmati hak dari aturan itu.

Itulah sebabnya untuk mencoba berkomunikasi dengan negara adalah hal yang sangat melelahkan. Dia seperti sudah terlanjur dimabuk candu kepatuhan. Dan apapun yang mengakibatkan candu selalu berharga tidak murah, diupayakan dengan keras, kadang tanpa belas kasih.

Lalu hal apa yang lebih percuma dibanding dengan menyadarkan yang sudah dimabuk candu? Tapi meskipun percuma, toh masyarakat tetap mengupayakannya. Tidak lain karena mata masyarakat yang sanggup melihat harapan.

Agaknya negara musti harus berendah hati. Negara sanggup melihat jauh hingga mampu membuat rencana untuk lima hingga empatpuluh tahun ke depan. Namun mata masyarakat sanggup lebih jauh dan dalam dari itu. Karena mata rencana tak sejernih mata nurani.

Mulailah dengarkan rakyat karena memang itu adalah mahkotanya dan kehormatan bagi negara untuk mendengarkan pekikannya yang tanpa alur pasti mengingat, menimbang dan memutuskan itu. Karena Vox Populi Vox Dei.