"Akhiri penderitaan saya majelis hakim yang mulia, hanya majelis hakim yang mulia yang bisa mengakhiri penderitaan saya," Juliari Batubara.

Akhiri yang mulia, akhiri penderitaannya. Kalau tidak bisa, paksa yang mulia. Paksa. Hanya yang mulia (majelis hakim) yang bisa mengakhiri penderitaannya.

Lelucon di atas adalah pledoi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara saat diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Agustus 2021 terkait kasus korupsi bansos Covid-19. 

Kasus yang melibatkannya, yang mengantarkannya (tiba-tiba) menjadi komedi, bahkan mengalahkan komedian-komedian handal lainnya. Bagaimana tidak, ia mampu menghipnotis dan menghibur publik dengan komedi khas politiknya. 

Bagi kebanyakan politisi, karier ini (komedi) tidak mudah untuk didapatkan. Tapi, Juliari Batubara bisa. Juliari Batubara berbeda dengan politisi-politisi lainnya. Ia bisa menjadi politisi sekaligus menjadi komedi. Itulah hebatnya Juliari Batubara. Bisa berperan ganda. 

Sebaiknya, para politisi dan para komedian perlu banyak belajar lagi pada Juliari Batubara untuk selalu dan terus mendapatkan panggung.

Selain ahli dalam berpolitik dan lihai dalam komedi, Juliari Batubara ternyata juga ahli tampil sebagai playing victim (seolah-olah menjadi korban) untuk mendapatkan simpati majelis hakim. Dengan memohon-mohon kepada majelis hakim, Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaannya.

Lucu sekali memang. Di tengah pandemi Covid-19, PPKM diperpanjang dan kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, ada-ada saja orang-orang yang menghibur. Mungkin dengan hiburan  ini kita dapat meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mentertawakannya, ada baiknya kita mengulas kembali potongan wawancara Najwa Shihab pada komedian Cak Lontong di acara Mata Najwa pada 17 Febuari 2018 lalu.

Wawancaranya begini: "Makin lama tampaknya negeri ini makin jenaka, makin kocak, makin lucu, makin menggelitik. Kacamata Cak Lontong, setuju tidak?" tanya Najwa Shihab.

"Setuju. Indikasinya jelas. Saya bekerja melawak makin susah. Karena situasi sendiri sudah lucu. Loh, ngelawak itu kan menghibur, ketika yang dihibur lebih lucu, kita nggak berfungsi." Jawab Cak Lontong.

Cak Lontong benar. Situasi sosial dan politik hari ini sudah lucu. Penegakan hukum dan keadilan juga lucu. Politisi-politisinya, lucu-lucu. Jadi, tidak perlu ada lagi pelawak yang menghibur. Publik akan dihibur oleh politisi-politisi dan penegakan hukum yang lucu-lucu.

Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana nasib dan panggung para komedian hilang akibat ulah Juliari Batubara. Juliari Batubara mampu menghipnotis publik. Dengan komedi khas politiknya, ia mampu menghibur publik dan mungkin akan meluluhkan hati majelis hakim.

Juliari Batubara memohon kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan. Setidaknya, ada dua alasan Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan. 

Pertama: ia menyesal karena kasus korupsi bansos Covid-19 telah menyusahkan banyak orang. Kedua; alasan Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan karena alasan keluarga. 

Ini karena permohonan istri. Karena permintaan anak-anak, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Karena nama baik keluarga. Dan, ini karena permohonan keluarga besar.

Ini sesungguhnya tameng, playing victim untuk mendapatkan simpati majelis hakim meskipun secara hukum ini tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karena itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk mengakhiri penderitaannya.

Juliari Batubara merasa menderita karena dipermalukan dan dihujat oleh publik. Ia lupa bahwa yang menderita akibat korupsi bansos Covid-19 adalah masyarakat. Masyarakatlah yang menderita, bukan Juliari Batubara.

Jadi, kalau ada hujatan atau dipermalukan oleh publik, itu karena sebabnya ia korupsi bansos Covid-19. Dan, itulah akibat sosialnya.

Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 berdasarkan penelusuran KPK mencapai Rp 32 miliar. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan data yang diungkapkan oleh Andre Dedy Nainggolan. Potensial kerugian keuangan negara mencapai Rp 2 triliun.

Berbeda dengan data yang diungkapkan oleh Novel Baswedan. Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 mencapai Rp 100 triliun. Data ini merupakan korupsi bansos Covid-19 yang terjadi di seluruh daerah. Angka ini sangat fantastis dibandingkan data yang diungkapkan oleh KPK.

Dua nama yang disebutkan di atas adalah penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi bansos Covid-19 yang didepak oleh KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Juliari Batubara didakwa dengan kerugian keuangan negara Rp 32 miliar dengan tuntutan 11 tahun penjara. Tuntutan ini sangat melukai keadilan. Tidak seperti kelakar ketua KPK, Filri Bahuri, yang sejak dari awal pandemi Covid-19 mengancam siapa saja yang korupsi di tengah pandemi Covid-19 akan diancam dengan hukuman mati.

Juliari Batubara tidak dituntut hukuman mati. Tidak kalah dengan kolega-koleganya, Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Yang masa hukumannya dipotong dari 4,6 tahun penjara menjadi 3,6 tahun penjara dan dari masa hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun. 

Inilah potret penegakan hukum di Indonesia yang tumpah tindih. Tidak menuntut kemungkinan akan terjadi pada kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara.

Mengenai korupsi dan KPK, setidaknya ada dua pandangan yang berkembang belakangan ini. Pandangan pertama: melihat bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi, maka KPK tidak boleh berada di luar sistem demokrasi. KPK tidak boleh keluar dari negara. KPK tidak boleh absolut, KPK harus diawasi. 

Pandangan ini berangkat dari cara pandang tentang manusia yang tidak ada yang sempurna. Karena itu, KPK harus diawasi. Maka lahirlah Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi KPK.

Pandangan kedua: berangkat dari cara pandang bahwa KPK harus independen. KPK tidak boleh berada dibawah lembaga mana pun. Sebab, kalau KPK berada dibawah lembaga eksekutif, misalnya, KPK kemungkinan besar akan diintervensi. Pandangan ini akan menggangu proses pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dua pandangan inilah menjadi polemik pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk mengakhiri korupsi di Indonesia, harus ada kemauan politik besar untuk memberantas korupsi di Indonesia.