Antara sedih atau gembira ketika melihat kondisi negeri ini akan bertransfomasi menjadi negara industri. Tinggal menunggu waktu hingga negeri ini ditopang oleh industri sebagai komoditas utama penyumbang pendapatan nasional. Mungkin kini sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada jargon “Negara Agraris” yang sudah cukup lama menjadi kebanggaan negeri.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa dengan 68,7% atau sekitar 183,36 juta di antaranya berada dalam rentang usia produktif antara 15-64 tahun menjadi modal utama dalam transformasi besar ini.

Adanya potensi ini sekaligus menjadi pedang bermata dua. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, jumlah penduduk yang besar dapat memunculkan manusia yang berkompeten sebagai pengkatalis visi besar tersebut. 

Namun, ketika pemerintah gagal dalam mengambil kebijakan yang tepat, maka besar kemungkinan Indonesia hanya menjadi negara industri hasil cangkokan negara lain dan masyarakat Indonesia hanya menjadi pasar bagi industri transnasional.

Visi Negara Industri dan Strategi yang Dilakukan Pemerintah

Masyarakat bukanlah sekumpulan manusia yang dengan keinginannya dapat mengukir sejarahnya sendiri. Melainkan masyarakat adalah bagian integral dari suatu tatanan sosial-politik yang terintegrasi dengan tatanan masyarakat global. Dengan adanya relasi dengan tatanan sosial yang lebih besar, masyarakat akan selalu mengalami dinamisasi yang dibawa oleh arus perkembangan zaman.

Di era industrialisasi dan globalisasi, manusia dituntut untuk berkompetisi dengan meningkatkan nilai jual individu yang dapat ditawarkan kepada pasar tenaga kerja. Masifnya permintaan akan sumber daya manusia yang berkompeten menuntut pemerintah untuk menyusun strategi dan membuat kebijakan untuk meyakinkan pelaku industri akan kemudahan mendapatkan sumber daya yang terampil.

Pemerintah dituntut untuk menemukan solusi atas evaluasi ketenagakerjaan nasional dimana jumlah tenaga kerja yang melimpah namun tidak disertai dengan kompetensi yang mumpuni. Apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan maka kondisi ini akan menjadi penghambat visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara industri.

Dibawah kepemimpinan Jokowi, visi menjadi negara industri tidak lagi menjadi sekadar angan-angan saja. Melalui program Making Indonesia 4.0, cetak biru yang berisi prioritas kebijakan pemerintah sebagai respon terhadap datangnya arus Revolusi Industri 4.0 yang semakin masif hingga hari ini.

Terdapat 10 program prioritas lintas sektoral yang menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan bangsa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 diantaranya yaitu: Perbaikan alur aliran barang dan material, desain ulang zona industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability), pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, intensif untuk investasi teknologi, dan harmonisasi aturan serta kebijakan.

Pemerintah merasa kebijakan dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 harus disusun secara lintas sektoral. Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) memiliki partisipasi penting dalam menyukseskan program Making Indonesia 4.0 tak terkecuali Kemristekdikti sebagai salah satu kementerian yang bertanggung jawab pengembangan inovasi dalam teknologi serta peningkatan kualitas SDM.

Salah satu upaya untuk mandapatkan manusia-manusia yang memenuhi standar kompetensi industri adalah melalui pendidikan. Melalui program tersebut, pemerintah berencana untuk mereformasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan tinggi melalui program Dual System model Jerman yang diterapkan pada pendidikan tinggi vokasi dimana mengatur sistem pembelajaran dengan mekanisme tiga semester belajar di kampus dan dua semester magang di industri.

Pendidikan Tinggi Berorientasi Industri. Apakah Tepat?

Kebijakan mereformasi sistem pendidikan yang berorientasi kepada industri secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap makna pendidikan. Pergeseran makna pendidikan yang kini hanya dianggap sebagai media pengajaran terhadap ilmu pengetahuan sebagai investasi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan salah satu permasalahan pendidikan hari ini.

Pendidikan adalah proses yang tidak hanya mengajar (pedagogik), tapi juga mendidik (andragogik). Pereduksian makna pendidikan yang hanya sebatas proses pengajaran terhadap ilmu pengetahuan tanpa adanya penekanan dalam pemberian tuntunan serta kecerdasan pikiran dapat menghilangkan kharakter dan moralitas peserta didik sebagai pedoman hidupnya.

Di era industrialisasi dan digitalisasi, pemerintah melakukan reformasi kurikulum pendidikan tinggi yang lebih disesuaikan dengan era Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada pengembangan jurusan yang memberikan pengaruh signifikan dalam pengembangan teknologi informasi. Bahkan yang paling ekstrim, Jokowi meminta perguruan tinggi berani untuk menghapus fakultas atau program pendidikan yang sudah usang dan tak sesuai perkembangan zaman.

Tentu yang diunggulkan disini adalah pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathmatics) yang memiliki prstise lebih dibanding jurusan sosial humaniora dan dapat menimbulkan diskriminasi antar keduanya. 

Anggapan bahwa pendidikan STEM sebagai pendidikan yang paling dibutuhkan ditengah perkembangan teknologi seperti sekarang, serta dianggap memiliki prospek pekerjaan yang ‘lebih baik’ semakin memperlebar kasta diantara dua jurusan tersebut.

Fleksibilitas dalam pendidikan bukan berarti pendidikan harus mengalah dan mengikuti kebutuhan industri. Penyelenggaraan pendidikan lebih daripada sekadar memenuhi sumber daya manusia sebagai motor penggerak industri. Pendidikan seharusnya mengajarkan tentang penciptaan teknologi baru sebagai proyeksi kebutuhan manusia di masa yang akan datang.

Pereduksian kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri berdampak pada kemunduran dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang mengekor pada industri lebih menonjolkan aspek pelatihan kemahiran, ketimbang pengembangan kemampuan berpikir secara ilmiah. Hal tersebut berdampak pada pemikiran peserta didik yang tidak berkembang berkat sistem pembelajaran yang bersifat teknikal.

Dengan memahami penjabaran sebelumnya, perguruan tinggi bukanlah perpanjangan tangan dari industri dan bukanlah tempat untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. Tridharma Perguruan Tinggi telah menjelaskan bahwa azas penyelenggaraan pendidikan tinggi didasarkan pada tiga hal: Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus lebih visioner dan mulia dibanding hanya sekadar pemenuhan kebutuhan industri. Masing-masing kampus harus membuka seluas-luasnya mimbar akademik, dan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah peserta didik. 

Pengajaran terhadap ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan edukasi terhadap kharakter peserta didik yang disampaikan secara dialektis. Agar peserta didik memahami esensi dan orientasi dari pendidikan.

Penyesuaian kurikulum dan model pembelajaran yang memadukan antara praktik dan teori serta konsep magang pada industri bukanlah substansi utama pada perkuliahan. Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah jargon yang selalu diucapkan tanpa adanya aktualisasi konkrit. Penyelenggaraan Tridharma juga bukan sekadar formalitas yang harus dilakukan kampus untuk hanya sekadar memenuhi tanggung jawabnya.

Mengembalikan kembali marwah pendidikan tinggi yang bertujuan adalah untuk mengabdi kepada masyarakat bukan kepada industri menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Harapan besar apabila hal tersebut terjadi akan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai alat untuk mengabdi ke masyarakat marjinal bukan sebagai investasi pribadi.