Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) kasus Baiq Nuril telah mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan kita. Bagaimana tidak? Keberpihakan Mahkamah Agung kepada pihak penggugat seolah-olah membuat anggapan bahwa MA membenarkan relasi hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Kasus ini nantinya akan membuat para perempuan akan takut mengadukan pelecehan seksual dan perbuatan asusila yang terjadi padanya, karena takut terjerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Memang pasal ini banyak menuai kontroversi. Karena pasal ini seolah-olah lentur seperti karet.

Saya beri ilustrasi, untuk kasus yang melibatkan perempuan saja, yang masuk katagori kasus pelecehan seksual, pasal ini bisa merugikan namun dapat juga menguntungkan perempuan. 

Dalam kasus Baiq Nuril, kasus ini merugikan, karena dia menyebarluaskan pelecehan seksual yang dialaminya sehingga dia dipidana. Sedang dalam kasus Fairuz A Rafiq, pasal 27 ayat 3 ini justru menolongnya karena dia bisa melaporkan pihak yang telah melecehkan dirinya.

Itulah yang saya katakan, memecahkan masalah hukum perlu kebijaksanaan karena menyelesaikan masalah hukum tidak semudah membalik telapak tangan.

Dalam hukum, setiap kasus itu unik. Salah jika dikatakan tidak boleh tebang pilih. Mesti tebang pilih, tidak boleh sama rata, tidak boleh kaku, yaitu harus menerapkan plek-plek seperti yang tertulis di Undang-Undang. Karena selain kepastian hukum, kita juga harus mengingat unsur lain dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

Oleh karena itu, hakim sebagai manusia yang dianggap superbijaksana diberi kewenangan untuk memutuskan kasus ini dengan kebijaksanaan yang benar-benar harus teruji. Selain teruji, kebijaksanaan dalam putusan hakim itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kasus Baiq Nuril ini sebenarnya tergolong kasus 'daya paksa', yaitu seorang melakukan tindak pidana karena terpaksa (adanya daya paksa/overmacht). Daya paksa dalam kasus Baiq Nuril ini bisa dikatagorikan Daya Paksa Relatif (Vis Relativa) dan atau Daya Paksa Psikis (Vis Compulsiva). 

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya daya paksa, R Sugandhi SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa daya paksa diartikan sebagai daya paksaan batin maupun lahir, rohani maupun jasmani. 

Daya paksa itu pada hakikatnya ada dua macam: Daya Paksa Absolut (Vis Absoluta) dan Daya Paksa Relatif (Vis Relativa atau Vis Compulsiva).

Perbedaan daya paksa absolut dan relatif adalah: pada daya paksa absolut, si terpidana tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Biasanya daya paksa absolut terjadi pada kasus kekerasan fisik. 

Sedangkan vis compulsiva atau daya paksa relatif, si terpidana masih memiliki pilihan lain selain melakukan tindak pidana tersebut, tapi dia memilih untuk melakukannya dengan alasan tertentu.

Daya Paksa dalam kasus Baiq Nuril masuk dalam katagori daya paksa relatif yang bersifat psikis (Vis Compulsiva). Jadi, sekalipun masih ada jalan lain di luar menyebarkan konten pelecehan tersebut, namun dia memilih untuk menyebarkannya. Kemungkinan dengan alasan posisinya sebagai bawahan dari kepala sekolah yang melecehkannya sangat tidak menguntungkan bagi dirinya untuk melapor ke pihak terkait.

Mengapa begitu? Kemungkinan karena dia mempertimbangkan relasi gender atau relasi hubungan laki-laki perempuan yang tidak setara di Indonesia. Banyak kasus pelecehan seksual, jika dilaporkan ke polisi pun, sering dianggap bukan kasus penting. 

Terkadang polisi malah menuduh perempuan yang melapor yang genit atau yang menggoda duluan. Jika dia memilih untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan atau instansi terkait, saya jamin pasti dia akan mendapat perlakuan yang sama. Alasan yang lain kemungkinan adalah takut, karena dia adalah bawahan dari penggugat (kepala sekolah) tersebut.

Relasi Gender antara laki-laki yang tidak setara inilah yang kemungkinan membuatnya mengambil langkah untuk menyebarluaskannya. Pertimbangannya mungkin adalah, jika kasus ini diketahui oleh publik akan mendapatkan hasil yang berbeda dan dukungan publik.

Seharusnya hakim MA dapat menerapkan Daya Paksa Relatif (Vis Compulsiva) dalam kasus ini berdasarkan alasan yang tersebut di atas. Karena dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa: Orang yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.

Keputusan hakim di tingkat yang paling tinggi memang tidak dapat digugat lagi. Hanya presiden Jokowi-lah yang bisa memberikan amnesti untuk kasus ini. 

Saya garis bawahi ya, Amnesti bukan Grasi, karena dalam kasus ini Baiq Nuril memang jelas tidak bersalah. Dia hanya korban ketidakadilan dari putusan hakim yang hanya mempertimbangkan kepastian hukum tanpa mempertimbangan unsur hukum yang lain, misalnya keadilan.

Mengapa hakim tidak berani mencontoh Bismar Siregar yang pernah membebaskan seorang pencuri karena memaklumi alasan di balik tindak pidana tersebut? Haruskah kasus seperti Nenek Asiah yang dituduh mencuri beberapa potong kayu terulang lagi hanya karena hakim hanya menganggap kitab undang-undang sebagai kumpulan kata-kata kosong tak bermakna yang harus diterapkan seperti menerapkan matematika? 

Ilmu Hukum bukanlah matematika atau ilmu pasti. Ilmu hukum adalah ilmu sosial-rasional yang harus mempertimbangkan unsur kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kaum lemah.

Saya tidak setuju pasal 27 ayat 3 dianggap pasal karet seperti yang dikatakan Fahri Hamzah. Pasal dalam Undang-Undang tersebut hanya panduan atau bersifat memandu.

Penerapannya 'bebas', tergantung intrepretasi hakim. Karena kewenangan ada di tangan hakim. Mungkin redaksional pasal tersebut saja yang perlu direvisi agar lebih spesifik, tapi pasal tersebut tak perlu dicabut karena ada hakim sebagai penentunya. 

Mengapa saya katakan demikian? Karena pasal tersebut juga bisa melindungi hak-hak warga lain dengan kasus yang berbeda, seperti kasus Fairuz A Rafiq. Mungkin dalam pasalnya direvisi dan ditambah kata-kata, 'terkecuali karena daya paksa, keadaan memaksa, ataupun keadaan darurat'. Saya yakin para legislator dapat merevisi pasal ini dengan baik tanpa mencabutnya.

Mudah-mudahan Presiden Jokowi membaca tulisan saya ini dan mempertimbangkan amnesti untuk Baiq Nuril. Agar di masa mendatang, relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi lagi. 

Jangan hanya Baiq Nuril yang dihukum; Kepala Sekolah yang melakukan pelecehan juga harus ditindak. Salam keadilan.