Bagaimanapun juga, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus kita dukung maksimal, sebab kebijakan ini merupakan bentuk ikhtiar pemerintah yang paling preventif, untuk menekan lonjakkan kasus Covid-19 saat ini.

Ditutupnya pasar, mall, bioskop, tempat ibadah dan lain sebagainya bisa kita lihat sebagai upaya serius melawan penyebaran virus. Jangan lagi ada kerumunan manusia yang menjadi sarang penyebaran Covid-19.

Di Thailand, masyarakat dan pemerintah telah berhasil berkolaborasi melawan pandemi. Selain ditopang oleh sistem perawatan terbaik serta rendah biaya, mereka juga sudah selesai dengan masalah kerumunan. Sebab, mereka mampu menerapkan sikap berdiam diri sebagaimana ajaran Buddhisme.

Indonesia jelas berbeda dengan Thailand dari segi budaya. Budaya kita adalah budaya ngguyub, budaya yang tidak bisa menghindari kerumunan. Sehari-hari, rutinitas kita pasti melibatkan banyak orang. Itulah mengapa kebijakan PPKM ini terasa sulit dijalani.

Saya amat bersyukur, tidak ada resistensi dari masarakyat terhadap langkah ini. Padahal, pembatasan yang diberlakukan sangatlah berpengaruh terhadap kondisi sosial. Terlepas dari kesadaran bersama atau karena pasrah dengan keadaan yang terjadi, masyarakat telah menunjukkan bukti kerja sama yang baik bersama dengan pemerintah.

Selanjutnya, upaya prefentif yang juga sedang digalakkan adalah pemberian vaksin. Inilah yang sedang menyita perhatian publik. Banyak pro dan kontra turut menyertainya. Satu dari sekian alasan penolakkan adalah karena masyarakat belum familier dengan vaksin tersebut. Saya sendiri juga bingung membedakan antara vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca dan lain-lain.

Pemerintah melalui nakes maupun para aktivis kesehatan perlu meningkatkan sosialisasi tentang jenis-jenis vaksin kepada masyarakat. Apa bedanya, apa saja senyawa yang terkandung di dalamnya, hingga apa efek yang akan muncul setelah divaksin. Jangan sampai banyak spekulasi negatif yang beredar tentang vaksin menjadi hambatan bagi proses pencegahan Covid-19 ini.

Ada baiknya jika langkah awal sebelum memberi vaksin adalah mengendalikan ketakutan masyarakat. Betapa tidak? Mereka yang enggan divaksin karena takut jarum suntik atau takut kena efek samping dari vaksin, pasti lari menghindari petugas. Belum lagi, kasus seperti teman saya Bahrum. Saya sempat bertanya kenapa ia menolak divaksin.

“Bahrum, kenapa anda tidak mau divaksin?”

“Saya tidak mau seperti Ali, tetangga saya. Kemarin dia reaktif kena Covid setelah antre di tempat vaksin.” Jawabnya.

Bagi saya, tuduhan Bahrum terhadap Ali, sebenarnya merupakan asumsi tanpa bukti konkrit. Pertama, Bahrum hanya mendengar isu itu dari orang lain. Kedua, Bahrum tidak tahu apakah Ali benar terpapar Covid-19 saat mengatre di tempat vaksin atau tidak.

Kejadian seperti ini banyak saya temukan di lapangan. Sehingga penting untuk dijadikan pelajaran bersama bagi kita. Bahrum dan sebagian masyarakat lainnya perlu diedukasi, supaya keresahan serupa tidak meluas.

Keresahan-keresahan ini memang sulit dihindari. Masyarakat jadi takut kepada rasa takut itu sendiri ketimbang bahaya Covid. Sebab, rasa takut berlebihan terhadap vaksin lamat-lamat bisa memicu overthinking bagi seseorang, sehingga menyebabkan depresi (trauma) dan anxiety (cemas). Lihat saja kasus bunuh diri yang terjadi selama pandemi ini eksis.

Kita tentu tidak ingin seperti kasus di Jepang, yang mana dikabarkan sudah lebih dari 2500 orang bunuh diri akibat depresi dan cemas selama pandemi. Angka yang fantastis jika dibandingkan dengan angka kematian karena positif Covid-19 di sana. Ini bukti nyata bahwa problem kejiwaan tidak boleh luput dari perhatian kita.  

Hemat saya, kita pada akhirnya juga butuh satu vaksin lagi untuk mengatasi rasa takut selain mengatasi virus. Bukan berarti rasa takut itu harus dihilangkan, melainkan dikendalikan. Maksudnya adalah mengarahkan rasa takut tersebut kepada sesuatu yang lebih berbahaya. Sehingga pada konteks ini, yang harusnya ditakuti itu virus, bukan vaksinnya.  

Saya dengar sendiri cerita dari seorang supir angkot di masa PPKM ini. Ia mengeluhkan kondisi keuangannya yang kian terpuruk di masa pandemi ini. Ia mengaku sehari hanya bisa dapat 50 ribu rupiah, dengan rincian: 20 ribu untuk bensin, 20 ribu untuk setoran. Jadi, ia hanya dapat 10 ribu sehari. Jumlah yang terlalu kecil untuk membiayai kebutuhan istri dan anaknya. Ia khawatir jika nanti setelah vaksin, ia jatuh sakit dan tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarga.

Laiknya pak supir, saya dan beberapa orang tentu punya rasa takut yang sama terhadap vaksin. Dan itu wajar. Sebagaimana yang disampaikan K.H. Quraisy Shihab, rasa takut adalah hal yang manusiawi. Bahkan para Nabi juga pernah mengalaminya. Tinggal bagaimana kita mengelola rasa takut itu sedemikian rupa, agar tidak merugikan diri sendiri.

Saya harap, pemerintah bisa menangani masalah ini dengan cara-cara yang ideal. Betul bahwa rakyat sudah dijamin dengan pelbagai jenis bantuan macam BPJS, KIP, BLT dan lain-lain. Akan tetapi, masih banyak pula yang belum merasakan dampak dari bantuan tersebut. Penyebab utamanya adalah budaya korupsi yang masih mengakar.

Kasus korupsi dana bansos senilai Rp 32,48 miliar kemarin, terlanjur melukai kepercayaan rakyat. Butuh waktu lama untuk bisa menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat setelah kasus tersebut. Pemerintah butuh beberes perihal birokrasi. Aturan-aturan lama perlu diperbaharui kembali. Bukan cuma terkait anggaran, tapi juga soal pelayanan.

Beberapa kasus menyebut bahwa untuk mengurus administrasi sebelum divaksin, susahnya minta ampun. Mulai dari urusan KTP sebagai syarat untuk mendapat surat izin vaksin, sampai urusan mengantre di tempat vaksinasi. Inilah proses panjang yang bagi seorang pemalas seperti saya, adalah hal yang meresahkan.

Jangan-jangan ucapan Bahrum, teman saya tadi benar adanya. Bahwa kasus warga dinyatakan reaktif Covid-19 setelah lama mengantre di tempat vaksinasi, adalah kasus yang nyata. Kalau betul, berarti ternyata birokrasi kita juga sedang sakit. Harus segera disembuhkan lebih dulu. Dengan menerapkan sistem yang lebih mudah dan lebih aman.

Berbanding terbalik dengan masyarakat kelas atas, sebut saja selebriti dan pejabat. Mereka bisa mendapat layanan kesehatan dengan mudahnya. Kasus Hollywings bisa menjelaskan itu semua. Bagi mereka yang menyimpan kartu VIP, otomatis terdaftar sebagai calon penerima vaksin. Ketimpangan seperti ini juga menambah ketakutan kita.

Bukankah menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dengan manusia, haruslah dengan cara-cara yang manusiawi juga? Memanusiakan manusia, berlaku adil, dan tidak pandang bulu. Anak menteri dan anak tukang becak punya hak yang sama dalam akses pelayanan kesehatan. Jangan mudah terpengaruh dalam mengambil keputusan. Semua demi kepentingan bersama.

Menyelesaikan masalah-masalah ini memang tidak semudah mengunci kolom komentar instagram. Butuh proses, step by step. Fokus saja dulu dengan program PPKM dan vaksinasi yang sedang berjalan. Yang divaksin juga bukan hanya tubuh saja. Hati dan pikiran juga perlu divaksin. Paling tidak saat ini, satu-satunya vaksin yang bisa dipercaya dibanding yang lain, adalah rasa kemanusiaan terhadap sesama.

AR Renhoran  penulis dan pegiat literasi.