Sudah setahun Lebih wabah Covid 19 melanda Indonesia, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Untuk mencegah penyebaran covid, seperti Pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Seluruh kebijakan tersebut belum juga dapat mengurangi penyebaran covid 19, kasus Covid 19 di Indonesia sudah mencapai 2 juta lebih.

Untuk menangani hal tersebut, kebijakan pemerintah yang sudah di rencanakan dari setahun yang lalu yakni pemberian Vaksin, kini sudah mulai dijalankan. Pemberian vaksin kepada warga Indonesia tidaklah selancar seperti penyebaran covid 19, namun terdapat pro dan kontra.

Sebagian kalangan mempersoalkan Halal atau haram, ada juga yang mempermasalahkan tentang bahaya atau tidaknya, hal tersebut dilandasi dari fakta yang terjadi di beberapa daerah, dimana ada beberapa orang yang mengalami efek aneh setelah divaksin, kesemuanya ini kemudian sampai pada kesimpulan yakni membagi kalangan yang  menolak dan menerima

Gelombang penolakan ini, membuat pemerintah khawatir, entah disebabkan oleh ketakutan penyebaran Covid 19 semakin tak banyak ataukah karena vaksin tersebut sudah terlanjur dibeli, bahkan lebih radikal lagi bisa memakai asumsi liar yang selama ini diberedar di masyarakat yakni ketika gerakan penolakan ini semakin besar maka ada sebagian kalangan yang dirugikan.

Negara selaku pemegang ototritas tertinggi dalam melakukan pemenuhan dan penjaminan bagi Hak-Hak warga Negara, tentunya berupaya lebih keras untuk menjalankan program vaksin ini. Tulisan ini mencoba untuk menyoroti bagaimana Negara melancarkan kebijakan pemberian vaksin, dan dalam kondisi seperti ini, pihak manakah yang lebih diuntungkan.

Kebijakan Negara

Posisi Negara dalam kerangka Ilmu Politik, ialah sebagai pemegeang otoritas untuk mendsitribusikan sumber daya untuk kesejatheraan masyarakat melalui berbagai kebijakan. Secara esensial inilah yang menjadi kepentingan Negara, jikalau diteropong pada tataran ideal nya.

Dalam melakukan penanganan Covid 19, dilansir dari www.cnnindonesia.com bahwa “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp73 triliun untuk vaksin corona gratis.”

Dengan dana yang fantastis tersebut, tentunya Negara tidak ingin mengalami kerugian apabila banyak warga menolak divaksin, apabila sebagian besar warga menolak vaksin maka pastinya banyak vaksin yang tidak dipake artinya bisa saja vaksin terbuang begitu saja.

Vaksin diharapkan menjadi senjata ampuh, untuk mencegah dan mengurangi penyebaran covid 19. Setiap warga Negara diwajibkan untuk vaksin, kewajiban  ini diatur dalam pasal 13A ayat  (2) Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19).

Kewajiban ini dibarengi dengan sanksi bagi yang tidak mematuhinya, sanksi diatur dalam perpres yang sama yakni pada pasal 13A ayat (4) “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,”

Sanksi ini tentunya dicantumkan untuk memberikan rasa takut agar warga mau untuk divaksin. Walaupun sudah begini, masih saja ada kalangan-kalangan yang menolak cara pandang bahwa vaksin merupakan kewajiban, sebab menurut anggapan mereka bahwa vaksin merupakan hak. Dimana sifat dari “Hak” ialah fakultatif, sehingga hal ini bertentangan dengan Hukum.

Relasi Media dan Negara

Media berperan sentral dalam masyarakat saat ini, Media dapat menjadi alat rekayasa sosial, dalam pengertian lain, media telah menjadi alat untuk menentukan opini publik melalui propaganda. Menurut hemat penulis, Media sangat memainkan peran penting dalam melancarkan program pemerintah yakni pemberian Vaksin.

Kegunaan sosial media adalah untuk menanamkan dan mempertahankan agenda ekonomi, politik dan sosial dari kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi, media melayani tujuan ini dalam berbagai cara: melalui seleksi topik, penyebaran keprihatian, pembingkaian isu, penyaringan informasi, aksentuasi dan penekanan pada suatu berita, (Herman dan Chomsky, 1988:xi).

Media dalam hal ini membentuk “Kesadaran Palsu” atau dalam  isitlah Noam Chomsky media sebagai alat untuk “Merekayasa Kesadaran”, berita-berita yang disebarkan tentang semakin meningkatnya covid 19, juga tentang keuntungan divaksin dan bahaya tidak divaksin, penulis berasumsi bahwa berita-berita tersebut merupakan agenda untuk melancarkan program vaksin.

Tujuan serta Hasil dari “Rekayasa Kesadaran” ini Diantaranya, Pertama, Keinginan Vaksin, seperti yang disampaikan di atas bahwa ini merupakan kesadaran palsu. Artinya bahwa sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksin kemudian  mempunyai keinginan untuk divaksin, hal ini disebabkan oleh perselingkuhan antara Negara dan Media yang menghasilkan ketakutan. Jadi keinginan untuk divaksin dilandasi dengan ketakutan.

Kedua, Syarat Administrasi, selain ketakutan yang dihasilkan dari perselingkuhan Negara dan Media, ada juga Keterpaksaan, ada sebagian orang yang pada dasarnya tidak ingin untuk divaksin, namun karena menjadi syarat misalnya untuk keberangkatan, jadi mau atau tidak mau, mereka terpaksa mau, karena tidak diberikan pilihan lain.  

Ketiga, Syarat Pembatasan Hak, adanya kewajiban untuk vaksin dan terdapat sanksi bagi yang tidak mematuhinya, hal ini menimbulkan pro dan kontra, sebab seperti yang dijelaskan di atas bahwa vaksin merupakan Hak setiap orang, namun dengan peran media yang begitu kuat dalam menentukan kondisi Negara serta menentukan opini publik. 

Berbagai media memberitakan semakin memburuknya kondisi Covid 19 di Indonesia, media memainkan peran untuk membantu Negara dalam meyakinkan masyarakat tentang Situasi Darurat, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Situasi Darurat inilah yang menjadi kunci pemerintah untuk mengubah Hak untuk vaksin menjadi wajib vaksin. Dalam instrument Hak asasi manusia juga memberikan ruang bagi Negara melakukan restriksi dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam konsep pembatasan hak asasi manusia, salah satunya ialah Situasi Darurat dimana kesehatan publik dipertaruhkan, oleh sebab itu penerapan wajib vaksin bertujuan untuk kesehatan Publik.