Virus Corona atau yang akrab kita dikenal dengan COVID-19, menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Virus Corona menyebar begitu cepat ke negara lain. Hingga berakibat pada ledakan kasus yang begitu besar. Baik dari negara asalnya sendiri maupun negara-negara lain yang terjangkit. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus persebaran Virus Corona. Salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah mengenai vaksin.

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksin Nusantara dengan metode sel dendritik ini cukup baru digunakan untuk vaksin Covid-19. Karena kebanyakan pengujian vaksin menggunakan metode virus inactivated, mRNA, protein rekombinan hingga adenovirus. Sedangkan pada vaksin Nusantara ini menggunakan sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih kemudian dipaparkan dengan antigen dari Sar-Cov-2. Di mana vaksin Nusantara ini akan membentuk kekebalan seluler pada sel limfosit T.

Pertentangan Klaim Vaksin Nusantara Sebagai Antibodi Seumur Hidup

Anggota Tim Uji Klinis Vaksin Nusantara Jajang Edi Prayitno mengklaim bahwa vaksin Nusantara bisa menciptakan antibodi atau daya kekebalan tubuh yang mampu bertahan hingga seumur hidup. Selain itu, vaksin Nusantara diproyeksi aman untuk segala usia. Jajang juga menyebut vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik tidak akan mengalami penurunan fungsi manakala virus mengalami evolusi atau mutasi.

Hendaknya klaim tersebut disampaikan ketika telah melalui berbagai tahap pengujian yang bisa membuktikan keakurasiannya. Bukan hanya pernyataan semata yang akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan baru. Masyarakat tentunya akan lebih menghargai dan mengerti jika hal tersebut disertai data atau surat terlampir yang telah terbukti keakuratannya. Sehingga tidak akan menimbulkan keraguan.

Sedangkan Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan seharusnya tim uji klinis secara gamblang melaporkan dan mempublikasikan sedari pra klinis hingga penyelesaian uji klinis fase I. Dengan adanya transparansi, Windhu menilai upaya itu akan mengurangi pertanyaan dan keraguan publik terhadap hasil keamanan vaksin karya anak bangsa tersebut.

Kritik juga datang dari Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. Ia meminta tim uji klinis vaksin Nusantara tak mengeluarkan klaim sepihak sebelum keseluruhan uji klinis selesai. Menurutnya semua pihak harus bersabar menunggu hasil dari uji klinis I, II, hingga III. Bukan masyarakat awam saja yang menginginkan sebuah keakuratan data. Melainkan mereka para pakar kesehatan juga memerlukan itu.

Adanya data akan menguatkan klaim atau lontaran pernyataan tersebut. Bilamana vaksin Nusantara itu layak dan patut dijadikan sebagai antibodi seumur hidup tentu hal tersebut harus dipertahankan ke depannya. Akan tetapi, jika klaim tersebut belum melalui tahap pengujian hingga selesai, sudah sepatutnya kesabaranlah yang lebih diutamakan bukan ketergesa-gesaan

BPOM Belum Memberikan Izin

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Karena dalam pengembangan vaksin Nusantara tidak melalui uji praklinik terhadap bintang dan langsung masuk uji klinis I terhadap manusia. Penny juga menjelaskan seharusnya konsep vaksinasi yang memanfaatkan dendritik dilakukan di tempat yang tertutup dan steril, bukan pada tempat yang terbuka.

Hal inilah yang mengakibatkan vaksin Nusantara pada tahap penelitian uji klinis I tidak layak sebenarnya masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga BPOM belum memberikan PPUK uji klinis fase II vaksin Nusantara. Izin uji klinis untuk tahap berikutnya akan mudah didapat jika pada tahap uji klinis sebelumnya telah sesuai dengan prosedur yang ada. Baik dari segi prosesnya ataupun untuk kelengkapan data yang memang diperlukan. Jika semua prosedur telah terpenuhi bukan hal yang sulit untuk mendapatkan sebuah izin uji klinis untuk tahap berikutnya.

Dalam hal ini hendaknya semua pihak harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor terkait pemberian vaksin Nusantara. Proses uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang ada dari tahap I hingga III sebelum diberikan langsung kepada masyarakat. Dengan tujuan agar tidak memakan korban di kemudian hari. Sehingga, tidak ada satu pihak yang akan dirugikan.

Pembuatan Vaksin Nusantara Didominasi Tim Vaksin Asing

Selain pada permasalahan uji klinis dan izin dari BPOM, pembuatan vaksin Nusantara ini didominasi oleh tim vaksin asing. Kepala BPOM Penny K. Lukito menyoroti klaim vaksin anak bangsa dalam pembuatannya. Penny menjelaskan dalam penelitian ini tim peneliti vaksin Nusantara didominasi oleh orang asing. Tim peneliti asing itu merupakan anggota dari pihak sponsor AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat.

Dalam pembuatan vaksin Nusantara ini tidak bisa diklaim bahwa vaksin Nusantara adalah vaksin buatan anak bangsa. Karena dalam proses pembuatannya sendiri mayoritas masih didominasi pihak asing. Suatu hal yang bisa diklaim sebagai karya anak bangsa adalah ketika dalam pembuatannya didominasi anak bangsa itu sendiri.

Terciptanya sebuah vaksin baru menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Bahwasanya proses vaksinasi akan dapat terselesaikan hingga tuntas dan semua target dapat tercapai. Akan tetapi, dalam pengupayaan vaksin baru tersebut harus memperhatikan prosedur yang berlaku. Meskipun ketersediaan vaksin sangatlah diharapkan.