Pada akhir tahun 2019, virus mutan asing baru ditemukan di Wuhan, Cina. Virus yang dikenal sebagai coronavirus, juga telah berubah menjadi penyakit yang disebut COVID-19. Akibat minimnya obat atau vaksin untuk melawan virus tersebut, kehadirannya begitu ditakuti oleh manusia sehingga memaksa negara-negara untuk menerapkan kebijakan social distancing. 

Merebaknya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sistem kesehatan dunia, namun berpotensi mengubah arah kegiatan hubungan internasional. Skala dan substansi pandemi saat ini tampaknya berada di luar kendali negara-negara yang terkena dampak. 

Pandemi telah menyebabkan kerugian besar seperti penurunan ekonomi yang parah karena membuat ekonomi dunia terhenti. Pada saat yang sama, dunia hubungan internasional menjadi semakin tidak pasti karena perubahan yang terjadi. Ini merupakan pukulan bagi masyarakat dan pukulan ganda bagi negara. 

Tidak hanya negara-negara berkembang yang terkena dampak parah dari pandemi COVID-19, tetapi negara-negara maju juga tidak dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan bagi orang-orang yang terkena dampak. Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara, ditemukan pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, dan pentingnya multilateralisme. 

Kekhawatiran akan ketidakpastian seputar pandemi COVID-19 telah menimpa masyarakat di seluruh dunia selama beberapa waktu, hingga akhirnya Cina mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengembangkan vaksin untuk memerangi virus tersebut. 

Dengan skala ekonomi yang besar, keuntungan populasi, wilayah geografis yang luas, militer modern, tenaga nuklir, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, sumber daya manusia yang melimpah dan statusnya sebagai pusat manufaktur dunia, kekuatan hegemoni Cina terus ditingkatkan. 

Cina memperluas pengaruh hegemoni nya melalui persetujuan dan langkah-langkah koersif. Cina telah berjanji untuk membantu negara-negara di seluruh dunia memutus mata rantai penularan COVID-19, terutama bagi negara-negara berkembang yang sedang berjuang. 

Krisis pandemi COVID-19 saat ini telah menciptakan peluang strategis yang juga dimanfaatkan Cina untuk memperluas kepemimpinannya melalui diplomasi kesehatan sebagai soft power. Selain itu, diplomasi kesehatan telah berhasil membantu Cina membangun citranya sebagai pemimpin dunia yang berkualitas di beberapa negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. 

Diplomasi vaksin merupakan bentuk diplomasi baru yang berbasis pada multilateralisme dan keterbukaan serta transparansi. Dengan demikian memungkinkan distribusi vaksin yang adil dan merata secara global untuk melindungi populasi global. 

Diplomasi vaksin digambarkan sebagai diplomasi baru yang terbuka, karena diplomasi ini membutuhkan sifat kerjasama, akomodasi, dan oposisi. Berbeda dengan diplomasi lama yang bernegosiasi, konsisten, bertentangan dan mengancam. 

Dalam meningkatkan upaya perlawanan pandemi COVID-19, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa dibutuhkan kerjasama secara global bersama dengan negara negara lain, sehingga negara-negara di seluruh dunia harus bersatu demi memulihkan keadaan bersama. 

Sebagai respon dari tanggapan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo telah melakukan perjanjian dengan Presiden Cina, Xi Jinping, yang mengatakan bahwa Cina akan membantu Indonesia untuk membangun pusat produksi vaksin regional sembari bekerja untuk memvaksinasi populasinya sendiri. 

Untuk memastikan akses vaksin dan peralatan medis yang diperlukan buatan Cina, pemerintah Indonesia menganggarkan Rp 1,104 triliun yang diharapkan Indonesia dapat menjadi pusat produksi vaksin di Asia Tenggara.

Bentuk implementasi diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia Cina dapat dilihat melalui berita yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan September 2021 lalu, dimana Indonesia diprioritaskan dan memimpin secara kuantitas dengan total 125,5 juta bentuk menjadi 186,9 juta bentuk bahan dosis Sinovac, 8 juta dari Sinopharm, serta 20 juta yang berasal dari CanSino. 

Diplomasi vaksin Indonesia ini dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tugas utama membuka akses pasar, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Namun, penelitian terbaru dari divisi intelijen The Economist mengklaim bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan mendapatkan vaksin lengkap pada awal tahun 2023, ini merupakan salah satu indikasi bahwa upaya vaksinasi Indonesia masih termasuk kurang gencar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 

Maka dari itu, diplomasi Indonesia harus menuju kearah yang lebih agresif, adaptif, dan gesit agar dapat terus berkontribusi dalam perubahan global dalam melawan pandemi COVID-19

Diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Cina yang sedang berjalan sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama bagi Indonesia yang saat ini sedang berada dalam tekanan situasi pandemi. 

Menurut konsep diplomasi kesehatan, diplomasi Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional yang diharapkan yaitu tercapainya ketahanan kesehatan nasional. Cina dan Indonesia bersama-sama mementingkan keselamatan dan kesehatan hidup rakyat, dan menentang nasionalisme vaksin.

Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulangkali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan seperti vaksin, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui pendekatan secara bilateral, diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif.