Dalam  kehidupan sehari-hari kita sering menemukan berbagai kebijakan publik. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diharapkan memang keputusan yang “bijak” (adil). Apabila keputusan tersebut merupakan langkah yang terbaik dalam suatu keadaan pasti akan banyak yang menyetujuinya. Salah satu keputusan publik yakni Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang tersebut merupakan sebuah kebijakan yang paling nyata dalam masyarakat Indonesia. Melalui Undang-undang masyakarat memiliki tujuan sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Undang-Undang Dasar merupakan adalah benar-benar suatu kebijakan publik? UUD memang dibuat pada tahun 1945 oleh Presiden Soekarno dan pejabat Negara lainnya. Tentunya, dengan UUD diharapkan masyarakat menjadi peka dan ikut serta membangun kebaikan bersama (bonum commune) di Indonesia sendiri. Namun, ternyata ada beberapa kasus yang menurut penulis sudah tidak sejalan lagi dengan Undang-Undang Dasar.

Salah satu fenomena yang tidak relevan dengan UUD 1945 yakni dengan adanya RUU Pesantren. Kita tahu semua RUU pesantren merupakan rancangan untuk mengatur kehidupan beragama. Di sisi lain, UUD terdapat bahwa masyarakat boleh memeluk keyakinan dan agama sesuaid engan kehendak hatinya (tidak terpaksa,dipaksa oleh siapapun).

RUU Pesantren menurut penulsi merupakan salah satu upaya untuk menggulingkan UUD 1945. Mengapa demikian? Memang pada awalnya RUU ini bertujuan memperkokoh Pancasila sebagai dasar Negara tetapi  bias jadi merupakan suatu upaya untuk merubah Indonesia menjadi negara agama?Kita ingat bahwa para pahlawan merupakan salahs satu bukti nyata bahwa pahlawan tidak mengenal latar belakang seseorang. Ia hanya berdasar cinta tanah air (nasionalisme) yang rela mengorbankan dirinya untuk mati perang melawan penjajah. Harusnya, jika demikian mengapa harus ada RUU Pesantren?

Bila melangkah lebih dalam ke ranah  kebijakan publik, kebijakan publik sudah dibicarakan sejarah zaman abad pertengahan. Salah satu yang popular terhadap zaman ini adalah gila pada doktrin gereja. Pada zaman ini, Gereja Katolik Roma berkembang cukup pesat setelah Agama Katolik menjadi agama negara. Jadi, jika tidak sesuai dengan kitab suci dan dogma (ajaran sosial gereja) maka semuanya akan dianggap sesat,

Salah satu bukti nyata yaitu paham heliosentris dan geosentris. Keduanya merupakan salah satu perdebatan yang memang penuh dengan dilema . Di mana pada awalnya bumi merupakan pusat dari segala jagat raya. Tetapi, setelah abad pertengahan gugur dan masuk dalam zaman modern, paham Geo Sentris yang menjadi suatu paham yang baru dan sesuai fakta.

Semua kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa merupakan salah satu upaya untuk membuat keadaan yang baik. Jika di dalam Abad pertengahan Paus atau Uskup (pimpinan Agama Katolik) sudah mengatakan "A" semua orang wajib melaksanakannya. Jika tidak maka semua akan di eks komunikasi (dikeluarkan dari Gereja Katolik).

Memang, membentuk kebijakan publik merupakan hal yang tidak mudah. Penuh banyak pertimbangan apakah ini layak atau tidak diterapkan di mana ia berada. Misal, di Indonesia wanita harus pulang ke rumah paling lambat pukul 5 sore. Kebijakan ini jika di dalam abad pertengahan merupakan suatu kebijakan yang absolut (tidak boleh dibantah) tetapi di Indonesia tidak.

Sebelum menegaskan terlebih dahulu, perlu diingat bahwa semua wanita mempunyai hak untuk  suatu kebijakan itu. Apakah kebijakan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, Apakah Kebijakan itu tidak merugikan kaum hawa? Apakah kebijakan tersebut cocok di berlakukan di Indonesia? Setelah semua beres, dan dianggap memenuhi kebutuhan masyarakat maka boleh di sahkan menjadi Undang-undang. Kemudian, jika ada satu orang yang tidak setuju, maka harus dipaksakan setuju, karena itu dapat mengalahkan argumen yang sekian ratus wanita di Indonesia. Dengan demikianlah yang terjadi di Indonesia saat ini dalam menentukan suatu kebijakan publik.

Jadi, apakah tujuan dari suatu kebijakan publik? Ya tentu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah kebaikan bersama ("bonum commune"). Jika tidak memenuhi itu, buat apa kebijakan publik ini. Jika ada suatu kebijakan publik yang tidak relevan lagui perlu direvisi ulang sebagaimana yang ada di lapangan.

Salah satu filsuf yang juga membahas mengenai kebijakan publik yakni JJ Rousseau. JJ Rousseau membuat perbedaan antara kehendak partikular  dan kehendak umum. Kehendak partikular dapat dimaknai sebagai kehendak individual yang masing-masing memiliki perbedaan. Sementara kehendak umum adalah representasi dari apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Kehendak umum dirumuskan dalam hukum yang mnengatur masyakat.

Tentu, dengan adanya kehendak umum intinya yakni mementingkan kepentingan umum dari pada pribadi/golongan. Jadi, RUU Pesantren hendaknya juga melihat aspek dari kepentingan umum. Suatu kebijakan yang benar adalah harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan dengan mementingkan suatu kebutuhan kelompok tertentu.

Akhirnya, berbicara mengenai kebijakan publik merupakan hal yang menarik bagi penulis. Mengkritisi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk menjadi masyarakat yang peka terhadap sekitar. tetapi apakah UUD 1945 sudah tidak relevan ? atau perlukah UUD 1945 di amandemen lagi? UUD 1945 tidak relevan lagi jika itu tidak untuk kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan individu.