Banyaknya yang kasus yang berkaitan dengan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,hal  ini semakin memperkuat asumsi masyarakat bahwa, kebebasan berpendapat telah dikangkangi oleh UU a quo, hal ini maskin diperkuat dengan adanya data hasil riset Yayasan Lembaga Hukum Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata pelapor yang menggunakan UU ITE ini sekitar 68%, hal ini kemudian terbagi lagi, diantaranya 42% pejabat publik, 22% kalangan profesi dan 4% kalangan berpunya

Negara Indonesia merupakan salah satu dari berbagai Negara di dunia ini yang menggunakan system demokrasi, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, saat ini makin mengarah ke sistem otoritarianisme. Sebab negara memperalat UU ITE untuk membungkam suara-suara kritis "katanya".

Secara prinsip kebebasan adalah hal yang paling mendasar dari manusia serta yang membedakan binatang dan manusia yakni terletak pada kehendak bebas, manusia diberi kehendak bebas untuk melakukan apapun itu, sebab kebebasan merupakan hak, dan hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia semenjak lahir hingga nanti meninggal. Bahkan secara radikal tindakan untuk melakukan kejahatan itu pun menjadi hak manusia, (Bentham, 2010:123).

Namun lazim dan jamak trejadi bahwa kebebasan yang berlebihan akan berujung pada dilanggarnya hak orang lain, oleh sebab itu khususnya negara indonesia telah menetapkan pembatasan kebebasan tiap-tiap orang, hal tersebut ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yakni dalam pasal 28 j ayat 1 dan 2 UUD 1945. Diatur lebih lanjut lagi dalam pasal 70 dan 73 Undang-Undang No 39 tahun 199 tentang hak asasi manusia .

 

Pokok Permasalahan

Asumsi masyarakat bahwa kebebasan berpendapat dibatasi dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, menurut hemat penulis agak sedikit keliru.

Sebab menurut penulis standing pointnya bukanlah terletak pada apakah UU ITE membatasi kebebasan berpendapat tiap-tiap orang tetapi terletak pada apakah pembatasan kebebasan berpendapat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Artinya Undang- Undang  No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, merupakan bentuk konkret pembatasan kebebasan berpendapat tiap-tiap orang, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dalam konsep hukum.

Sederhananya pembatasan itu merupakan bentuk kewajiban warga Negara untuk menghargai Hak orang lain. Sebab dalam konsep Hukum Hak dan Kewajiban muncul secara bersamaan, kendati sifatnya berbeda dan berlawanan, eksistensinya tidak dapat dipisahkan, dengan sendirinya, hukum tidak dapat memberikan keuntungan kepada seseorang tanpa sekaligus menimpakan beban kepada orang lain, atau dengan kata lain, hukum tidak mungkin menciptakan hak bagi seseorang, kecuali dengan menciptakan kewajiban yang setara bagi orang lain, (Bentham, 2010:122).

 

Ringkasnya kebebasan berpendapat itu memang harus ada pembatasan, namun pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Prinsip-prinsip pembatasan

Adanya pembatasan hak-hak tiap orang ini, merupakan bentuk konkret dari pelrindungan hak asasi manusia, Berbagai Instrumen HAM mengatur ketentuan pembatasan (limitations) yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Suatu pembatasan akan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran, jika pembatasan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada syarat-syarat yang diperbolehkan. Selain itu, terdapat konsep bahwa Negara dapat menggunakan ‘margin of appreciation’ terkait dengan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, (ELSAM 2013:28)

Secara jelas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menilai sejauh mana pembatasan itu sah, yaitu: Pertama, Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi), makna lain ialah Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.

Kedua, Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik seperti, (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi). Ketiga, pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/ proporsionalitas).

UU ITE Perspektif Prinsip Pembatasan

Pasal-pasal yang dipermasalahkan kurang lebih terdapat 9 pasal, diantaranya : pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi tidak relevan, pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, pasal 29 tentang ancaman kekerasan, pasal 36 tentang kerugian, pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang, pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses dan pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi.

 Dalam tulisan ini tidak semua pasal dijabarkan. Namun hanya akan menguraikan pasal yang lazim dan jamak dipermasalahkan, penulis akan mencoba menjabarkan menggunakan kerangka konseptual tentang pembatasan dalam hak asasi manusia yang telah dijelaskan pada sub pembahasan sembelumnya,pasal yang akan dijelaskan ialah pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi.

Menurut hemat penulis pengaturan tentang defamasi pada pasal 27 ayat 3 jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia yakni Prinsip-prinsip pembatasan. pada dasarnya pasal tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembatasan yakni untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain dan penagturannya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan keberimbangan.

Namun untuk salah satu syarat yang yakni syarat pertama  tentang dalam pembatasan harus diatur secara jelas, tidaklah sesuai, sebab dalam pengaturan Pasal 27 ayat 3, tidak jelas dan ambigu sehingga multitafsir hal ini kemudian berimplikasi pada penegakan hukum yang serampangan.

Pemaknaan “secara jelas” ialah sesuai prinsip-prinsip perundang-undangan, pasal 27 ayat 3 dalam kerangka UU ITE, pasal tersebut merupakan bagian dari bab tentang ketentuan pidana. Dalam system hukum Indonesia yang menganut civil law. Dalam system ini sangat menjunjung tinggi oeraturan tertulis yang kemudan bertumpu pada asas legalitas.

Asas dalam konsep hukum sangat menduduki posisi yang sangat penting, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus beripijak pada asas-asas hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sudikno bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret dan bersifat umum atau abstrak, (Mertokusumo, 2003 :34).

Parameter berlakunya asas legalitas anatar lain adalah lex scripta dan lex certa atau didasarkan pada hukum tertulis dan aturan yang jelas, (Hiareij, 2009:43). Lebih luas dijelaskan bahwa delik hukum harus memuat. Pertama bahwa rumusan delik harus tertulis, kemudian rumusan delik harus jelas (memuat unsur-unsur yang jelas baik perbuatan, keadaan, ataupun akibat), dan terakhir rumusan delik harus ketat (dalam arti tidak bersifat karet atau mulur mungkret). (Sinta, 2016:124)

Pemberlakuan parameter di atasbertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, kaintanya dengan pasal 27 ayat 3, tidak memuat hal-hal yang telah diuraikan di atas sehingga pemberlakuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan bukan hanya pada pasal 27 ayat 3, namun juga pada pasal-pasal bermasalah lainnya yang terdapat dalam UU ITE.

Referensi :

Hiariej, Eddy.O.S.(2009), Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Mertokusumo Sudikno, (2001), penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty

Wiratman, R. Herlambang Perdana, (2016). et al. Kebebasan Berekspresi di Indonesia (Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)