Apa pun yang terjadi di Indonesia, hukum haruslah ditegakkan. 

Jika merujuk pada insiden yang ada di Jawa Timur, maka para penegak hukum juga harus menunjukkan ketegasannya kepada oknum yang menurunkan bendera merah putih dan juga mereka yang menghina mahasiswa asal Papua yang berada di Malang dan Surabaya.

Dalam insiden tersebut, penting kiranya kita agar tidak mudah terprovokasi, sehingga tidak menimbulkan chaos yang lebih luas. Pihak Kepolisian juga harus mengusut tuntas siapa oknum yang menurunkan bendera dan memasukkan benderanya ke selokan, juga siapa yang memviralkan video tersebut.

Selain itu, kepolisian juga harus memberikan tindakan tegas kepada peserta aksi yang merusak fasiltas umum. Karena bagaimanapun juga, aksi turun ke jalan tidak etis jika diwarnai dengan perusakan fasilitas umum.

Tidak hanya itu, warga Jawa Timur yang terbukti menghina mahasiswa Papua dengan sebutan "monyet" juga harus ditindak oleh kepolisian agar hukum tidak berat sebelah.

Pembiaran terhadap pelaku rasial tentu akan menimbulkan polemik, cepat atau lambat jika tidak ditangani. Hinaan atau cacian tersebut termasuk ke dalam body shamming yang sudah semestinya tidak dilakukan, karena hal tersebut telah menyinggung perasaan orang Papua.

Kita harus paham bahwa ketika kehormatan ras diusik, maka hal ini akan memicu kemarahan yang tidak terbendung. Pemerintah pusat tidak boleh main-main terhadap kasus ini. Apalagi Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja, mengingat isu separatisme juga masih menjadi isu nasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan teguran kepada kepala/wakil kepala daerah yang bukannya menenangkan masyarakat di daerahnya, namun justru ikut memperkeruh suasana.

Dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak orang, penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting. Meski demikian, untuk kasus yang ada di Jawa Timur dan Papua, kondusivitas dan ketenangan juga dirasa penting, karena isu yang menyangkut masalah etnis atau suku sangatlah sensitif. Hal tersebut memengaruhi integritas sebuah wilayah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga turut angkat bicara mengenai polemik tersebut. Dirinya mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat bersama TNI dan Polri untuk dapat memberikan penjelasan duduk persoalan terhadap informasi yang terjadi di Papua Barat tersebut, serta memberikan ketenangan dan ketenteraman demi menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa.

Bambang juga mendorong pihak intelijen, baik TNI maupun Polri bersama Pemda, agar senantiasa lebih aktif dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, agar kejadian serupa tidak terulang.

Pihaknya berpendapat bahwa dalam menangani insiden tersebut, Kepolisian dapat bersikap persuasif untuk menanggulangi kericuhan agar tidak melebar. Ia juga mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi dengan anarkis dan tidak mudah terpancing atau terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum jelas.

Insiden pada tanggal 19 Agustus kemarin tentu menjadi sebuah peristiwa yang bisa kita ambil pelajarannya. Bahwa jangan pernah sekali-sekali sikap, perkataan, perbuatan yang menjurus kepada rasialisme, karena itu berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang.

Banyaknya suku dan budaya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, membentang dari Sabang sampai Merauke. Di mana di dalamnya terdapat masyarakat dengan berbagai kultur, suku, adat istiadat, warna kulit, dan semacamnya.

Selain itu, jangan sampai ada intimidasi, persekusi, atau main hakim sendiri. Karena kita sudah mengakui bahwa negara ini adalah negara hukum.

Atas peristiwa tersebut, kita juga mendapatkan pembelajaran penting lainnya selain bahaya atas sikap rasialisme, yaitu bijak dalam menerima informasi yang bernada provokatif.

Semua pihak tentu diimbau untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta kabar-kabar misinformasi maupun disinformasi yang akhirnya dapat memprovokasi rakyat Papua di Manokwari untuk turun ke jalan dan membuat huru-hara dengan membakar sejumlah gedung DPRD.

Pihak kepolisian pun tengah memburu siapa pelaku penyebar video yang dapat memprovokasi masyarakat Papua. Komunikasi antarpihak tentu perlu dijalin dan masyarakat jangan terpancing oleh berita maupun video yang beredar, sehingga tidak menjadi korban adu domba yang sudah jelas akan merugikan diri sendiri dan wilayah yang ditempati.