Kang Dedi Mulyadi Wakil Ketua DPR RI Komisi IV usul, daripada ngatur jodoh orang miskin, lebih baik orang miskin dilarang menggelar pesta pernikahan. Jadi orang miskin dilarang sakit, dilarang sekolah, sekarang dilarang gelar kawinan?

Saya menyimak Kang Dedi sejak jadi bupati di Purwakarta, pola komunikasi beliau sepertinya nggak sereceh itu. Saya malah berpikir Kang Dedi mau koreksi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy soal "keluarga miskin besanan, lahir keluarga miskin baru" yang meski konteksnya dapet tapi teksnya bikin sakit hati.

Sayangnya, meski menurut Kang Dedi sebagai koreksi, usulan seperti itu berasal dari sudut pandang yang sama dengan Pak Muhadjir. Entah kenapa beliau-beliau ini, para pejabat negara, jika berhadapan dengan orang miskin tiba-tiba menjelma menjadi kelas menengah ngehe pada umumnya 

Diucapkan oleh pejabat publik, tempat rakyat jelata berharap diperjuangkan segala kesulitan hidupnya di tataran kebijakan, kedua pendapat ini bikin sakit hati karena sama-sama minta orang miskin untuk tahu diri. Ya memang, sebaiknya jangan besar pasak daripada tiang, tapi karena diucap pejabat publik akhirnya malah jadi noise saja.

Sudah menjadi pekerjaan mereka untuk memikirkan bagaimana caranya orang miskin membaik kondisi perekonomiannya, bukan malah minta orang miskin tahu diri.

"Yang harus dibuat regulasi oleh pemerintah adalah orang berpenghasilan rendah dilarang buat pesta perkawinan karena akan melahirkan kemiskinan baru. Ketika kami berkunjung ke Wanayasa (kecamatan di Purwakarta) dan membuat panggung hiburan, ada seorang anak naik panggung dan dapat saweran Rp10 juta. Lalu, ibunya naik juga dan menangis. Uang itu sangat membantu karena ia habis menggadaikan tanah Rp10 juta untuk pernikahan anak tertuanya,” kata Kang Dedi di berita yang saya baca.

Kalimat Kang Dedi mengingatkan saya pada salah satu tipologi kemiskinan, yaitu 'kemiskinan kultural'. Dalam tipologi 'kemiskinan kultural', Oscar Lewis menjelaskan kenapa budaya bisa membuat kemiskinan menjadi persoalan yang sulit diatasi.

Selama ini yang sering disebut adalah kemiskinan struktural. Bahwa orang miskin itu dimiskinkan, karena pasti nggak ada orang yang kepengin miskin, udah sampai sini saja. Intinya, orang miskin itu pasti-akan-selalu inosen dan penjahatnya adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Nah, tipologi "kemiskinan kultural" dari Oscar Lewis relevan jadi kacamata buat baca usulan genit pejabat publik yang pakai frasa "orang miskin".

Dengan melihat bahwa kultur juga berpengaruh pada kemiskinan, tak melulu persoalan struktural, kita bisa kritis tanpa terjebak cara berpikir hitam-putih soal kemiskinan dan nggak perlu menghalau rasa jengkel sama pejabat publik yang enteng mengeluarkan pernyataan kontroversial yang kontraproduktif.

Kemiskinan kultural muncul akibat gaya hidup dan  perilaku yang memiskinkan. Sampai di sini pendapat Kang Dedi bisa dipahami, bahwa menggelar kawinan yang melebihi kemampuan bisa membuat orang miskin terjebak gadai-menggadai bahkan berutang pada renternir karena mengejar prestise dan rasa malu jika tidak mengikuti adat budaya setempat.

Padahal kawinan hanyalah satu dari sekian perayaan masyarakat kita. Masih ada perayaan kelahiran sampai kematian. 

Selain budaya yang muncul karena kesepakatan, seperti memberi amplop untuk tetangga yang datang di acara takziah misalnya, ada juga upacara pemakaman adat yang membutuhkan biaya sampai milyaran. Seperti adat masyarakat Batak (upacara Mangokal Holi), Toraja (upacara Rambu Solo), Bali (upacara Ngaben), dan Dayak (upacara Tiwah).

Mau menyangkal sampai dunia terbalik sekalipun kenyataan bahwa budaya kita berpengaruh ke kemiskinan itu tetap ada, meskipun secara kuantitatif, angkanya belum pernah ditelusuri. Dan realitas sosial seperti ini terjadi bukan karena pemerintah busuk atau karena presidennya Jokowi.

Menyangkal melulu, merasa budaya dalam adat istiadat terlalu agung untuk digugat, hanya membuat kita jadi kehilangan kesempatan mengevaluasi dan mengubah budaya tersebut supaya lebih "dompet-friendly" di masa krisis seperti sekarang.

Kalau begitu Kang Dedi nggak salah? Kenyataannya memang benar terjadi acara kawinan yang boros demi prestise dan mengikuti budaya. Tapi pejabat publik sebagai pengelola negara seharusnya punya cara berpikir yang lebih rumit daripada sekadar larang-melarang.

Karakter yang khas dari masyarakat miskin adalah sikap masa bodoh serta tunduk kepada mereka yang punya akses pada sosial-ekonomi tapi di sisi lain juga muncul kecenderungan untuk sinis. Mudah mengikuti petunjuk tapi juga mudah melupakan jika dirasa memberatkan atau dianggap tidak menguntungkan (dalam jangka pendek), karena itulah bantuan tunai atau sembako sering lebih disukai ketimbang pelatihan atau bantuan kredit modal usaha.

Karakter yang seperti itu perlu diubah supaya muncul kesadaran kritis tentang kemiskinan itu sendiri sekaligus menumbuhkan nilai-nilai baru yang sifatnya produktif untuk peningkatan kesejahteraan.

Tapi pendidikan karakter saja tak cukup, secara struktural diperlukan kebijakan yang mendukung. Di sinilah kerja nyata pejabat publik dibuktikan.

Kebijakan bisa langsung dan tidak langsung. Kebijakan langsung, misalnya: (1) Menyediakan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) dan memastikan biayanya terjangkau, (2) program pembangunan daerah/desa supaya kesempatan kerja lebih merata, (3) memberi layanan perkreditan yang masuk akal (supaya orang miskin tak terjebak renternir dan pinjaman online).

Kebijakan tak langsung, misalnya: (1) menjaga kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik, (2) mengendalikan jumlah penduduk lewat sosialisasi pentingnya menjaga angka kelahiran dalam satu keluarga, (3) mengadakan kegiatan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja. Dan seterusnya.

Banyak bukan yang bisa dilakukan pejabat publik ketimbang usulan kebijakan melarang orang miskin mengadakan acara kawinan? Banyak hal yang bisa dituntut rakyat dari mereka. Tapi bukannya melihat esensi masalah kemiskinan, para pejabat ini malah bikin sakit hati.

Lagipula, acara pesta kawinan dan sejenisnya, terutama yang diselenggarakan sesuai adat istiadat, pada dasarnya diadakan untuk pererat kekerabatan. Jadi bukan sekedar kegiatan boros yang tak punya fungsi. Acara bisa dimodifikasi sesuai kemampuan, asal fungsinya tetap berjalan, ini contoh jalan tengahnya. Jangan sekedar melarang, Kang Dedi!

Jaringan kekerabatan adalah modal sosial dan ada gunanya buat peningkatan kesejahteraan. Bisa saling berbagi informasi peluang usaha, mengadakan arisan, atau sekadar sharing pengalaman ternak lele di ember.

Memangnya ketemu orang kaya saja satu-satunya ikhtiar supaya tidak muncul kemiskinan baru? Orang kaya nggak sesakti itu. Di masa resesi seperti sekarang terbukti yang bertahan malah UMKM.