Researcher
4 minggu lalu · 169 view · 4 menit baca · Pendidikan 24912_33723.jpg
liputan6.com

Usai Pesta Demokrasi, Kertas Coblosan Dikemanakan?

Perhelatan akbar pesta demokrasi baru saja usai. Perhitungan sedang dilakukan secara massal. Para petugas TPS sampai relawan bahu-membahu mendistribusikan hasil perhitungan tiap wilayah untuk diakumulasikan secara nasional. 

Meskipun tanggal 17 KPU menetapkan hari pencoblosan, di pelbagai wilayah tertentu, menurut detik, sebanyak 2249 TPS tak dapat melakukan pemungutan suara. Selalu saja sebuah rencana; betapapun direncanakan matang, terkadang tak sesuai kenyataan. 

2249 TPS yang tak bisa menyelesaikan pemungutan pada hari yang ditentukan itu merupakan anomali yang lazim terjadi. Rencana di atas kertas acap kali tak setarikan napas dengan implementasi di lapangan. Kita harus tetap mengapresiasi siapa saja yang terlibat di sana secara kemanusiaan.

Yang luput dari sorot wacana Pilpres maupun Pilkada adalah bagaimana nasib jutaan ton kertas-kertas yang telah tercoblos itu. Jawaban paling sederhana, barangkali: kertas-kertas itu hendak dikilokan dan kemudian dibuburkan. Hasil dari proses itu adalah memproduksi kertas baru, suatu upaya pendauran ulang “yang terbuang” menjadi “yang berguna”.

Berbeda dengan pemilu lima tahun silam; tahun 2019, kotak suara menggunakan kardus. KPU sengaja mengganti kotak suara berbahan alumunium menjadi kardus karena pertimbangan finansial yang cenderung lebih hemat. Dilansir dari alinea.id, KPU telah menunjuk empat perusahaan yang menang lelang untuk memproduksi kotak dan surat suara.

Menurut Johan Purwanto, Direktur Produksi PT KIM, semua bahan kertas suara maupun bilik menggunakan bahan daur ulang. Ia melanjutkan bahwa kertas suara yang sudah dipakai juga hendak didaur ulang kembali supaya dapat digunakan untuk kepentingan lain. Regulasi inilah yang menandakan bahwa kertas dari KPU kembali ke KPU.


Ada cerita menarik tentang kertas-kertas pencoblosan itu. Di pos tempat pencoblosan dekat rumah saya, Gejayan, Yogyakarta, selain remaja yang antusias karena pertama kali ke TPS, anak-anak tak kalah gembira. Mereka masih duduk di bangku sekolah dasar, dengan jenjang kelas beraneka ragam: dari kelas satu sampai tiga.

Anak-anak itu mengikuti orang tuanya ke TPS. Pagi buta mereka sudah mandi. Biasanya kesempatan liburan seperti ini mereka gunakan untuk kegiatan bersama kerabat lain, khususnya bermain game online. 

Hampir tak ditemukan generasi sekarang yang menghabiskan waktunya ke sungai atau sawah. Tempat-tempat semacam itu berangsur dipenuhi beton. Tak ada lagi lahan hijau yang masih eksis di daerah ini.

Mengajak anak-anak ke TPS, bagi orang tua, merupakan manifestasi praktis bagaimana demokrasi mesti “dibumikan” sejak dini. Sekalipun orangtua banyak yang cemas bila anak-anak mengganggu di TPS, toh juga secara simbolis ajakan tersebut lebih banyak sisi positifnya. 

Mengganggu atau tidak tentu bisa ditangani secara kasuistik, sementara mengajak atau tidak akan berdampak pada memori anak di waktu mendatang. Yang terakhir ini saya sebut sebagai habituasi dalam konteks pendidikan demokrasi bagi anak.

Ketika perhitungan selesai, surat-surat itu kemudian didistribusikan ke pusat melalui perwakilan KPU daerah. Ada anak yang meminta salah satu surat di situ agar bisa ditempelkan di kamarnya. Ada pula yang minta untuk media mewarnai, menggambar, atau menulis. 

Singkat cerita, dari situ kita belajar bahwa kepolosan anak-anak acap kali membuat kita tersenyum, bahkan tertawa. Ini bukti kalau selebrasi pencoblosan tak hanya dirayakan orang dewasa tapi juga para bocah. Mereka sama-sama dipertautkan oleh kertas.

Kalau boleh mengusulkan nasib kertas yang telah dicoblos setelah direkapitulasi, saya ingin agar tak hanya didaur ulang, tetapi juga diberikan kepada sekolah-sekolah tiap daerah yang sekiranya membutuhkan. Buat apa? Saya mengimajinasikan kalau kertas-kertas itu diberikan, pihak sekolah bisa memaksimalkannya untuk media pembelajaran.

Para siswa juga dapat memanfaatkannya untuk menulis atau menggambar di bagian belakang. Intinya, mendaur ulang kertas adalah upaya konstruktif, namun memberikan kertas itu ke pihak yang membutuhkan juga tak kalah bermanfaat. Walaupun kalau kebijakan ini diterapkan, akan ada suara-suara sinis yang mengatakan, “Kenapa kertas bekas malah diberikan ke masyarakat? Kenapa tak menunggu didaur ulang terlebih dahulu?”

Merespons pertanyaan di atas gampang-gampang susah. Tetapi, hal yang paling logis untuk menjawabnya adalah persoalan efektivitas waktu. Berapa durasi yang dibutuhkan untuk pendauran itu? Bukankah tanpa (harus) didaur ulang, kertas-kertas itu sudah bermanfaat meski berstatus bekas coblosan? Bukankah kertas yang berbahan kayu itu tak memiliki kecacatan sedikit pun di dalamnya?

Saya membaca topik Pilpres dan Pilkada bukan semata-mata tentang menang dan kalah, terbanyak atau tersedikit, atau oposisi biner lainnya. Saya melihat perhelatan akbar skala nasional ini juga sebagai selebrasi kebahagiaan yang diekspresikan oleh mereka yang belum mengikuti pencoblosan. Saya sudah menarasikan di atas, yakni bagaimana anak-anak yang begitu polos itu turut berbahagia pula dengan hajatan demokrasi.

Titik tolak kebahagiaan anak-anak, sejauh yang saya amati, tak jauh dari peran dan fungsi surat suara. Berarti hal pokok yang krusial di sini adalah kertas. 


Dengan kertas, pencoblosan menemui titik esensialnya, yaitu sebagai media bergambar sekaligus bernomor yang secara semiotik mencitrakan harapan, pilihan, sekaligus fanatisme. Di balik wajah-wajah yang terpampang di kertas pencoblosan, masyarakat bebas memilih secara jujur dan tertutup.

Inilah bukti intimitas pencoblosan yang baru saja dirayakan jutaan masyarakat Indonesia di pelbagai wilayah. Mereka kebanyakan telah memberikan hak pilihnya untuk Indonesia yang digadang-gadang lebih baik selama lima tahun mendatang. 

Sementara anak-anak, dengan kepolosannya itu, masih menunggu apakah boleh kertas bekas surat suara diminta. Mungkin akan dikoleksi atau sekadar ditempelkan di dinding rumahnya.

Artikel Terkait