Menurut Yulaelawati (2015: 111), kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius di tengah masyarakat.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Suyanto (2010) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan sexual intercourse (hubungan seksual), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 15 bentuk. Perkosaaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi sosial, perdagangan perempuan untuk untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan terakhir kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kesemua tindakan tersebut terbungkus dalam satu prase yakni Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual masih menjelma sebagai problem yang subur di negeri ini. Menurut data yang dibeberkan oleh Komnas Perempuan, bahwa sepanjang tahun 2016, ada sebanyak 259.150 kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan dan ditangani. Tumbuh secara drastis pada tahun 2017 yang berjumlah 335.062 kasus (tempo.co) -berarti sekitar 931 kasus terjadi setiap harinya.

Banyak korban yang berakhir dengan tragis akibat kekerasan seksual tersebut. 2016 lalu, seorang pegawai pabrik di Tangerang yang masih berumur 18 tahun ditemukan tewas di dalam kost dalam keadaan telanjang bulat dengan gagang cangkul tertancap di kemaluannya. 

Kemudian, salah satu siswi Bengkulu yang masih SD diperkosa oleh 14 orang hingga tewas. Mirisnya lagi, seorang balita di sorong yang masih berumur 4 tahun diperkosa oleh 3 pemuda lalu dikubur hidup-hidup. Dan masih banyak kasus kekerasan seksual lainnya yang berakhir dengan tragis (brilio.net).

Korban sering kali tidak mendapat perlakuan adil di depan hukum. Baiq Nuril salah satu guru honorer yang merupakan korban pelecehan seksual divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta lantaran dianggap melanggar UU ITE. Ia mendapat pelecehan seksual dari seorang guru sekaligus kepala sekolah tempat ia mengajar (m.tribunnews.com).

Martin Luther King Jr menyatakan, “Intelegence plus character; that is the true goal of education.” (Siswono Yudohusodo, 2017), Lantas jika dikonversi ke dalam slogan Jawa, yaitu “guru digugu dan ditiru”. Jika demikian, maka apa yang akan terjadi pada generasi bangsa?

Kemudian, Agni (nama samaran) mahasiswi yang diperkosa oleh rekan KKN-nya ini diberlakukan secara tidak adil. Pelaku pemerkosaan hanya diberi sanksi berupa mengulang KKN-nya dan menahan kelulusannya. Sedangkan Agni yang semula nilai KKN-nya C menjadi A/B dan diberikan fasilitas konseling padanya (www.bbc.com).

Padahal, Konsekuensi yang disebabkan oleh kekerasan seksual ini sangat merugikan korban. Secara umum, pada kasus kekerasan seksual, korban akan mengalami short term effect (dampak jangka pendek) dan long term effect (dampak jangka panjang). Keduanya merupakan suatu reaksi adaptif yang lazim (wajar) setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Siti Umi Nafisah, 2015: 32-33).

Dampak jangka pendek biasanya dialami sekejab hingga beberapa hari setelah kejadian. Resultan jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada batu sandungan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek, dan sebagainya) dan luka-luka pada anggota tubuh yang lain, efek dari perlawanan atau penyiksaan fisik.

Jika dilihat dari aspek psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (Insomnia) dan kehilangan nafsu makan (lost apetite).

Dampak jangka panjang dapat terjadi manakala korban kekerasan tidak memperoleh penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau negative perception (persepsi yang negatif) terhadap laki-laki atau terhadap seks. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada istilah distingtif dalam mengrofi dampak kekerasan terhadap perempuan, yaitu apa yang disebut sebagai trauma.

Trauma adalah luka jiwa yang dikausa karena seseorang mengalami hal di luar batas normal (berdasarkan standar dirinya sendiri). Saat seorang perempuan menjadi korban kekerasan, lalu ia mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk (night mares) atau ingatan-ingatan akan kejadian muncul secara tiba-tiba (flashback), dan indikasi tersebut berkepanjangan hingga lebih dari sekitar 30 hari, besar kemungkinan korban mengalami Post Traumatic Stresss Disorder atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai stress pasca trauma (Hayati, 2000: 45).

Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial. Berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi (Siti Umi Nafisah, 2015: 20)

Semakin derasnya kasus kekerasan seksual yang sangat merugikan tersebut, maka perlu adanya payung hukum untuk menangkal dan mengadilinya. Sebagaimana Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of thegreatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) (Teguh dan Halim: 2012 :111-112).

Untuk menggapai amunisi tersebut, Indonesia membutuhkan regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Karena, peraturan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih lemah secara substansi dan implementasi.

Dalam KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sebagaimana pasal 281 sampai pasal 303 tentang kejahatan kesusilaan. Definisi dari istilah tersebut hanya sebatas kontak fisik. Konteksnya harus dibuktikan dengan adanya sperma, masuknya penetrasi penis ke kemaluan korban.

Sudah semestinya pemerintah bergerak untuk menciptakan kesucian hukum sebagaimana teori etis yang dicetuskan oleh Arestoteles. DPR sebagai the crucial actors yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat untuk membentuk suatu hukum sebagai jawaban atas segala tindakan kekerasan seksual.

Maka, DPR harus sesegera mungkin untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Mengingat kekerasan seksual yang semakin hari semakin subur dan sangat berdampak fatal terhadap keadaan korban.

Dengan adanya RUU PKS tersebut, diharapkan mampu untuk mewujudkan the greatest happiness of thegreatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

Referensi: