Beberapa hari terakhir, di media sering diberitakan tentang bencana banjir di sejumlah daerah Indonesia dan yang sampai fenomenal adalah di ibu kota Jakarta. Entah berapa argumen dan teori disampaikan tapi banjir masih merajalela. 

Dari semua itu, ada hal yang luput dari pembicaraan semua orang, yakni terkait regulasi sumber daya air Indonesia.

Regulasi peraturan perundang-undangan juga memiliki andil besar dalam masalah penanganan infrastruktur sumber daya air. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada tahun 2015 lalu telah menyebabkan ketiadaan payung hukum atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia.

Hal tersebut membuat DPR saat itu mengambil inisiatif untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018 Nomor 27. Penyusunan RUU tentang SDA tersebut menjadi jawaban atas berbagai persoalan menahun terkait pemenuhan hak atas air masyarakat.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa keberadaan RUU tentang SDA harus memperkuat kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya air ini. Sebab, Pasal 33 UUD 1945 sudah secara jelas mengatur kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya air oleh negara.

Peran negara dalam hal ini menjadi vital dalam rangka penguasaan pengelolaan air dalam rangka memenuhi kebutuhan air masyarakat. Di satu sisi alasan pembuatan RUU ini ada benarnya, yaitu negara harus hadir dalam pengelolaan sumber daya air di negeri ini.

Sebenarnya yang harus dilakukan dalam mengelola sumber daya air di Indonesia ini adalah bagaimana membenahi infrastrukturnya. Hal ini mengingat sumber daya air Indonesia sangat berlimpah, namun terkendala dengan manajemen pengelolaan sumber daya air yang sedikit kacau.

Permasalahan yang ada saat ini lebih condong terkait soal ketersediaan air, sementara infrastruktur pengairannya tidak dibangun, masih kurang, atau bahkan tidak dilakukan renovasi sehingga saat musim hujan terjadi banjir dan musim kemarau kita mengalami kekurangan air.

Kelangkaan air yang kadang terjadi itu bukan dikarenakan sumber airnya yang tidak ada, tapi infrastruktur dan pengelolaannya yang harus dibenahi. Sebelum menyusun RUU tentang SDA itu, alangkah baiknya paham terlebih dahulu tentang siklus daur ulang airnya.

Pemahaman tersebut diperlukan karena apabila pada saat pembuatan regulasi itu tidak cukup paham akan sistem daur ulang air baik dari hulu hingga hilir, maka dikhawatirkan regulasi tersebut akan sia-sia dibuat.

Di dalam pasal-pasal draf RUU tentang SDA juga tak satu pun yang memuat soal penerapan teknologi untuk pengelolaan sumber daya air, yang sebenarnya menjadi hal penting untuk membahas bagaimana antisipasi ke depan tentang pengelolaan air berbasis pada sistem, pada modeling, dan berbasis pada DAS sebagai wadah.

Secara umum, hal penting yang harus dimasukkan dalam RUU tentang SDA ini adalah soal sistem informasi dan ketersediaan SDA. Perlu adanya pemetaan terkait daerah mana yang ada sumber daya airnya dan mana yang belum.

Begitu juga dengan cekungan air tanahnya yang juga harus dipetakan, DAS-nya juga harus dijaga ketersediaaan airnya, bagaimana memanajemen untuk kepentingan pertanian, domestik, dan industri.

Untuk itulah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus hadir dalam pengertian penguasaan air untuk warga negaranya. Perlu adanya sinergi atau kesinambungan antara birokrasi pusat dan daerah. Pemerintah Negara juga hadir untuk mengatur terkait lisensi atau perizinan yang harus bisa membedakan antara regulator dan pelaku.

Pembuatan UU ini didasarkan dengan dasar menyelesaikan masalah terkait SDA hingga diusahakan tidak menimbulkan semacam konflik ataupun permasalahan baru apabila regulasi itu telah dijalankan.

Adanya Dewan Sumber Daya Air Nasional atau dikenal dengan Dewan SDA Nasional sebagai implementasi dari Perpres     nomor 10 Tahun 2017, dapat dijadikan suatu wadah organisasi yang dapat menyelesaikan permasalahan sumber daya air di Indonesia.

Di mana adanya anggota dari Dewan SDA Nasional yang terdiri atas menteri-menteri terkait yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah regulasi birokrasi terkait sumber daya air bisa menjadi suatu jembatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait SDA.

Selain itu juga dengan adanya Balai-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di beberapa titik wilayah aliran sungai, dapat menjadi suatu badan pengawas yang dapat memonitor dan memberikan informasi terkait dengan keadaan infrastruktur sumber daya air.

Kerjasama antara kementerian-kementerian terkait dengan organisasi yang apabila koordinasi yang dimiliki sangatlah baik maka setidaknya segala permasalahan terkait keadaan infrastruktur sumber daya air yang ada di Indonesia cepat teratasi.

Semakin cepat permasalahan yang terdapat pada sistem regulasi sumber daya air kita dapat diatasi maka semakin cepat kita dapat mengurangi, mengatasi dan memperbaiki prasarana infrastruktur SDA di Indonesia, agar suplai dan kebutuhan air yang penting bagi warga Indonesia tidak terganggu.

Apabila regulasi yang telah dibuat sudah benar dan dijalankan sebagaimana mestinya serta tidak dilakukan secara asal-asalan, maka diharapkan juga terkait permasalahan banjir yang sudah menjadi “makanan” masyarakat Indonesia di hulu dan hilir sungai, yakni banjir dapat segera teratasi.

Regulasi yang mumpuni dan organisasi SDA terkait yang sigap dan cekatan diharapkan dapat segera menyelesaikan semua permasalahan air yang ada dapat ditanggulangi, sehingga air yang pada dasarnya merupakan berkah dari tuhan pada akhirnya tidak menjadi “bencana” bagi masyarakat Indonesia.