Sejak zaman perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita tahu bahwa dibuatnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang dibentuk oleh BPUPKI  atau sebuah naskah yang disusun pada rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu berupa sintesis antara pihak Agamis dan Nasionalis dengan pokok bahasan yang salah satunya mengandung unsur "Ketuhanan dan Syariat Islam" pada poin pertama. 

Kemudian digantikan oleh Pancasila yang tidak jauh berbeda bahkan kenyataannya lebih cenderung Monoteistik dalam poin Sila pertamanya.

Kita mengetahui bahwa Agama Monotheistik di Indonesia itu hanya satu, yaitu Islam. Monoteisme didefinisikan sebagai suatu paham atau konsep ketuhanan yang hanya menganut satu Tuhan saja yang patut untuk di sembah. 

Paham-paham monotheisme yang sudah menjadi budaya mayoritas di Indonesia ini juga diakomodir oleh Pancasila (Sebagian orang menganggap sebagai Ideologi Negara, padahal dalam artian akademis atau dalam "discourse ideology" bahwa Pancasila memang bukan sebuah ideologi, ini hanya kesepakatan bersama yang kita sepakati bersama, atau disebutnya pandangan hidup yang plural (karena bermacam-macam pikiran ada di sana)

Itulah mengapa tidak relevan kalau disebut sebagai Ideologi, karena ideologi itu mesti komprehensif, mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang memang mendasar) yang pada akhirnya poin pertama Pancasila yang monoteistik itu tersublimasi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam masyarakat mayoritas yang menganut paham monotheisme.

Kita ketahui bahwa ada banyak agama dan penganut kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Hindhu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghuchu serta aliran Kepercayaan yang tidak dapat diidentifikasi bentuk kepercayaannya. 

Pada akhirnya, ketika Sila pertama menjadi tersublimasi ke dalam kehidupan bermasyarakat hal ini akan berpengaruh juga ke dalam kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara khususnya dalam birokrasi serta pembentukan hukum yang cenderung melegitimasi paham-paham yang dianut oleh mayoritas saja, sehingga hak-hak kaum minoritas pun tidak bisa diakomodir dalam puncak kebijakan hukum dan birokrasinya.

Salah satu contoh narasi populer yang sering didengar adalah ketika "Presiden itu Wajib Beragama Islam", yang pada imbasnya adalah berpengaruh dalam sikap dan hak minoritas sebagai warga negara yang merasa punya kompeten untuk maju sebagai Presiden karena adanya narasi yang dimuntahkan dari corong mayoritas.

Jadinya ketika ketidakadilan itu ada di pihak minoritas hal itu juga menyalahi Sila kelima Pancasila. Dari sini saja kita melihat bahwa sublimasi Sila pertama Pancasila dan Sila kelima sudah sangat bertentangan karena adanya kontradiksi Mayoritas dan Minoritas yang tidak seimbang dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Yang jadi pertanyaan di ini adalah, bolehkah kita tidak percaya adanya Tuhan dalam konteks Berbangsa dan Bernegara?

Mengingat bahwa agama itu adalah hak bukan kewajiban, hak itu bisa dipakai ataupun tidak.

Relasi mayoritas dan minoritas yang selama ini kita pahami hanya dalam konteks agama, pun disertai juga penganut kepercayaan yang muncul dua tahun belakangan ini. Namun dalam konteks ateisme, ketika seseorang memilih untuk tidak percaya atau tidak menjalankan kewajiban beragama, seharusnya Ateisme juga dimasukkan dalam kategori minoritas.

Relasi mayoritas dan minoritas itu bukan hanya dalam konteks agama namun juga konteks non-agama ketika ada individu-individu yang tidak menempatkan dirinya kepada agama tertentu, di mana dia berhak memilih bentuk-bentuk kepercayaan tertentu yang tidak mengikuti arustama kepercayan mayoritas. 

Poin saya di sini adalah sebagai negara yang katanya menganut Pancasila seharusnya ada undang-undang yang mengakomodir kebebasan beragama teruntuk kebebasan untuk tidak memilih agama sama sekali.

Meskipun ketika kita tarik ke belakang terkait interpretasi Sila Pertama ini yang diucapkan Presiden Soekarno pada pidato yang berjudul "To Build The World A New" di sidang PBB ke-15 tanggal 30 September 1960 saat menjelaskan asal usul sila pertama dari Pancasila, secara garis besarnya adalah "Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima Sila pertama ini."

Memang saat ini orang-orang ateis di Indonesia memang bisa hidup selayaknya warga negara biasa, tetapi ingat haknya tidak sama dengan warga negara biasa, karena adanya Asas Legalitas dalam hukum.

Sebab jika kebebasan beragama itu dapat diimplementasikan secara Undang-undang maka antara poin Sila pertama dan Sila kelima memiliki kontradiksi. Pada akhirnya kita semakin mempertanyakan hakikat Sila pertama dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sedangkan banyak di antara masyarakat kita yang tidak menganut Sila pertama, artinya dia menganut agama yang Politheisme, ataupun lainnya.

Lalu, untuk Apa esensi dari Ketuhanan Yang Maha Tunggal dalam urgensi kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara ?

Apakah standar moral Berbangsa dan Bernegara hanya ditentukan dari perspektif ketika dia menganut konsep monotheisme atau tidaknya ?

Terima Kasih.