41522_92419.jpg
https://pixabay.com/en/handcuffs-anti-communism-socialism-155809/
Politik · 5 menit baca

Urgensi Mahasiswa dalam Menanggapi Isu PKI

Setiap bulan September, linimasa Indonesia selalu dipenuhi oleh isu Partai Komunis Indonesia. Namun, bisa dibilang bulan September tahun 2017 isu PKI lebih masif dibahas dibandingkan September sebelumnya

Terdapat dua hal yang menyebabkan isu PKI begitu sering dibicarakan. Pertama, serangkaian kegiatan yang diadakan oleh LBH Jakarta. Sebenarnya, LBH Jakarta mengadvokasi eks tahanan politik tahun 1965. Para eks-tapol yang masih tersisa belum mendapatkan hak warga negaranya secara penuh. Sayangnya, hal demikian diterjemahkan berbeda oleh beberapa kelompok yang menamai dirinya massa anti PKI. Mereka menganggap bahwa kegiatan yang digagas oleh LBH Jakarta adalah upaya membangkitkan PKI.

Kedua, komando top-down dari Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar film G30S/PKI. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer sudah sebenarnya sudah tidak diputar lagi secara massal sejak tahun 1998. Namun, jenderal Gatot menganggap bahwa pemutaran kembali film G30S/PKI sangat penting sebagai sarana edukasi masyarakat. Bahkan, militer di tingkat koramil yang menginisiasi pemutaran massal film G30S/PKI.

Tentang Pemutaran Massal Film G30S/PKI

Pemutaran film G30S/PKI perlu rasanya ditanggapi dengan bijak oleh generasi saat ini baik dari sisi konten maupun konteks sosial-politik. Dari sisi konten, film ini perlu ditinjau relevansinya dengan peristiwa yang terjadi pada lima puluh dua tahun silam. Hasil visum et repertum oleh Tim Autopsi RSPAD yang menunjukkan bahwa tujuh jenderal meninggal karena tertembak. Tidak ada satupun jenderal yang mata ataupun organ vitalnya disayat. Hal ini sangat kontras dengan konten film G30SPKI. Selain itu, film ini hanya menceritakan upaya kudeta. Beberapa narasi sejarah yang dianggap penting tidak diceritakan.

Dalam konteks sosial-politik, pemutaran film ini juga diindikasi sebagai upaya menurunkan citra Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya komentar di media sosial yang menyebutkan Presiden Jokowi mempunyai hubungan dengan PKI. Upaya persekusi di media sosial seperti mempertegas keberadaan buku Jokowi Undercover yang mengaitkan Presiden ke tujuh Indonesia ini dengan PKI. Militer yang diwakili oleh Jenderal Gatot disinyalir melakukan upaya revitalisasi politik menyambut Pemilu 2019. Apalagi, Gatot Nurmantyo yang habis masa baktinya pada Maret 2018 beberapa kali mengunjungi dan menjadi pembicara dalam beberapa agenda partai politik. Beberapa pengamat politik memprediksi bahwa Gatot Nurmantyo akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2019.

Isu PKI di Tahun 2017

Sejak tahun 1965, keberadaan PKI secara institusi sudah dibubarkan dan tidak ada lagi. Pembantaian kepada anggota PKI, orang yang dekat dengan PKI, orang yang dicurigai PKI dan bahkan orang yang hanya mengenal PKI menjadi bukti bahwa partai ini sudah tidak memiliki basis massa. Di tahun 2017, yang tersisa hanyalah eks tahanan politik yang sebagaian besar tidak menerima sebuah pengadilan terlebih dahulu. Yang mereka inginkan hanyalah pemutihan dan pengembalian hak-haknya sebagai warga negara. 

Maka, isu kebangkitan PKI tidak tepat digaungkan jika melihat realitas yang ada. Isu PKI adalah isu yang dipelihara dengan baik oleh militer. Isu ini akan sangat massif dibahas setidaknya dalam dua tahun kedepan sebagai senjata politik partai tertentu. Dalam perspektif media, pemberitaan PKI secara gencar-gencaran merupakan agenda setting agar masyarakat (yang sebelumnya tidak memiliki persepsi sedikitpun mengenai PKI) akan tergiring opininya. Belum lagi, keberadaan media alternatif yang mengabaikan kaidah jurnalistik semakin mendorong orang memberikan persepsi negatif.

Kebencian terhadap PKI bak digambarkan sebuah perang ideologi, namun tak ideologis. Orang yang bersumbu pendek akan secara langsung memberikan stigma bahwa komunis itu bar-bar, anti Tuhan dan citra buruk lainnya. Mereka akan secara mudah terbawa larut oleh informasi yang belum terbukti keabsahannya. Sebelum mengkritik sesuatu, alangkah baiknya seseorang paham betul mengenai apa yang akan dikritik. Perlu rasanya memahami sebuah peristiwa dengan objektif tanpa melibatkan emosional pribadi.

Hal yang dikhawatirkan adalah penggunaan istilah PKI dalam peristiwa yang tidak ada kaitannya sedikitpun dengan PKI. Misal, perjuangan petani mempertahankan lahannya dikaitkan dengan PKI. Walaupun PKI memiliki sejarah membela dan memberdayakan petani, namun tidak relevan jika mengaitkan perjuangan mempertahankan lahan saat ini dengan PKI. Selain itu, peristiwa yang belum lama mencuat adalah kelompok massa agamawan konservatif yang melakukan aksi 299. Mereka menilai Tugu Tani adalah simbol komunisme yang tersisa di Jakarta. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut Tugu Tani merupakan simbol perjuangan Irian Barat

Urgensi Mahasiswa

Isu PKI pada tahun 2017 sebenarnya ditanggapi berlebihan. Mahasiswa dalam hal ini tidak perlu takut mengenai isu kebangkitan PKI ini. Pemerintah boleh saja melarang penyeberan paham Komunisme melalui Tap MPRS XXV/1966. Namun, Keberadaan Tap MPRS tersebut bukan berarti mempersempit ruang kebebasan mengembangkan pemikiran mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa mempunyai hak untuk mempelajari PKI sebagai institusi dan komunisme sebagai ideologi secara utuh dalam rangka memperkaya wawasan intelektual di lingkungan pendidikan. Hal ini diperlukan agar mahasiswa saat ini dapat bijak menanggapi isu yang sebenarnya dipelihara dalam rangka agenda politik.

Apalagi, jika menengok adik-adik kita yang sedang mengenyam pendidikan menengah atas. Hanya pada tahun 2004 hingga 2006 kurikulum memberi nama peristiwa 30 September dengan singkatan G30S. Kurikulum KTSP hingga sekarang hanya menghendaki dengan singkatan G30S/PKI. Maka, guru terjebak oleh kurikulum yang ada. Guru harus mengajarkan bahwa PKI itu jahat, keji, atheis dan bersalah atas kejadian di tahun 1965. Beberapa guru merekomendasikan siswa yang ingin memahami tragedi kemanusiaan dalam beberapa versi ada baiknya mempelajari saat siswa tersebut berada di bangku perkuliahan. Harus diakui tafsir tunggal atas kejadian tahun 1965 melemahkan siswa dari daya kritisnya. Pendidikan yang seharusnya memerdekakan siswa, justru ke arah menjinakkan siswa.

Mahasiswa menjadi harapan sebagai pihak yang dapat menanggapi isu PKI ini dengan bijak. Mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agent of change seharusnya benar-benar menjadi pelopor perubahan atas isu yang sedang merebak. Dengan membudayakan literasi dan diskusi, mahasiswa dapat menambah wawasan dan tidak mudah terbawa kepentingan politik. Perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti mengajak berdiskusi dengan orang di sekitar kita yang belum paham. Mereka yang larut dalam hiruk pikuk komunisphobia sebenarnya secara tidak langsung membutuhkan bantuan kita yang sedikit lebih paham akan realitas yang ada, bukan untuk dijauhi dan dimusuhi.

Beberapa peneliti dan sejarawan sudah membuat buku yang menceritakan PKI dan G30S dalam perspektif yang berseberangan dengan perspektif pemerintah. Selain itu, Joshua Oppenheimer sudah membuat dua film yang menceritakan G30S dalam versi yang berbeda pula (Jagal dan Senyap). Banyak sumber rujukan yang dapat digunakan sebagai pembanding. Sungguh, mahasiswa memiliki independensi atas penafsiran peristiwa G30S.


Tulisan Merupakan Rilis Diskusi "Refleksi Isu PKI dalam Perspektif Mahasiswa" di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.