"Bertanyalah tentang hal apa pun, namun pastikan di setiap jawabannya tidak ada kepanikan-kepanikan. Sebab, kebenaran adalah kekosongan, siapa pun berhak mengisinya. Meski demikian, laku hidup yang melanggar norma dan aturan tetap tidak dapat dibenarkan!"

Tulisan ini berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) bersama beberapa Komisariat di bawah naungannya, di antaranya: Komisariat PMII Universitas Islam Indonesia (UII), Komisariat PMII Dewantara (UST), Komsariat Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Komisariat Pondok Sahabat (UIN SUKA), dan kader PMII DIY.

Musyawarah bersama atau dengan kata lain yang termaktub dalam undangan/selebaran adalah audiensi, dilaksanakan pada Jumat (10/5), bertempat di Sekretariat PC PMII DIY. Pertemuan ini mulanya membahas soal konfigurasi program kerja dan serap aspirasi kader. Namun, pembahasan mengalir pada tiga persoalan yang selama ini menjadi penyakit organisasi kita, yakni administrasi, kaderisasi, dan regenerasi.

Pada dasarnya, seluruh kader PMII DIY merasakan kegelisahan mengenai administrasi, tak terkecuali pengurus cabang sendiri. Namun, seolah-olah tidak ada iktikad baik untuk memperbaikinya; bahwa perbaikan administrasi hanyalah "kata" tanpa "tindakan".

Hal ini dapat dibuktikan oleh, pertama, PC PMII DIY belum mampu melaksanakan program kerja wajib bernama Muspimcab, PKL, dan Konfercab. Padahal dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII Pasal 35 dinyatakan bahwa Muspimcab paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam satu periode kepengurusan, yang dalam hal ini setahun (ART Pasal 15 Ayat 6). 

Bukan tanpa alasan, tidak diadakannya Muspimcab menurut pengurus cabang hanya karena persoalan diksi "Definitif dan Sah" dalam PO tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan BAB IV Pasal 10.

Syahdan, dalam rentang waktu nyaris satu tahun, nyatanya belum ada iktikad baik dari PC PMII DIY untuk membenahi segala bentuk kelalaian administrasi yang terjadi. 

Masa kepengurusan PC PMII periode 2018/2019 sebentar lagi akan habis, namun belum ada tindak-tanduk yang mengindikasikan mereka (pengurus) untuk segera melaksanakan kewajibannya yang bernama PKL dan Konfercab. Lantas, apa yang sebenarnya mereka inginkan?

Melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) adalah salah satu bentuk kecil dari skala besar mematuhi dan tertib akan administrasi. Inilah yang dimaksud oleh penulis upaya yang tak pernah diupayakan. 

Berdasarkan pemaparan dari salah satu pengurus cabang, mematuhi aturan dan tertib administrasi itu sangat penting demi kebaikan organisasi kita. Mari kita kerjakan bersama-sama.

Masih dalam soal administrasi. PC PMII DIY menyandang status istimewa salah dua dari keistimewaannya adalah menaungi institusi Komisariat di tiga kota, meskipun rata-rata belum definitif. 

Sisi lain daripada keistimewaannya dalam hal administrasi adalah berani membentur aturan mutlak organisasi demi kepentingan Program Kerja yang belum selesai, katanya. Entah mereka dapat logika dari mana, yang jelas mereka akan memperpanjang waktu demi program kerja yang belum dikerjakan selama ini. Apa alasannya?

Satu-satunya alasan adiministratif yang dibangun adalah mereka akan mengajukan perpanjangan SK kepengurusan kepada PB PMII guna menyelesaikan program kerja yang selama ini lalai dilakukan. 

Namun pertanyaan sederhananya dalam rangka pengajuan perpanjangan SK adalah apa landasan hukum atau legalitas dalam perpanjangan SK? Apakah tidak membentur aturan yang lebih tinggi seperti yang disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 15 Ayat 6,  Ayat 9, dan Ayat 10 yang berbunyi:

Ayat 6: Masa Jabatan PC adalah setahun.

Ayat 9: Dan sekurang-kurang dalam masa kepengurusan tidak menyelenggarakan konferensi cabang, maka akan diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan.

Ayat 10: Jika dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya, jika tidak melakukan konferensi cabang, maka akan dilakukan pengguran cabang.

Mengenai landasan hukum pengajuan perpanjangan SK, memang belum ditemukan landasan hukumnya, namun apakah dengan tidak diaturnya hal tersebut berarti diperbolehkan? Jangan-jangan tidak diaturnya hal tersebut karena diasumsikan akan melahirkan dampak yang begitu buruk. 

Misalnya, tingkat kelalaian terhadap waktu yang telah ditentukan akan meningkat dan membuat kehidupan berorganisai tidak produktif. Dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini perpanjangan tersebut belum diajukan dengan alasan tersendat komunikasi dengan PB PMII.

Setelah pembahasan administrasi berujung pada kebuntuan-kebuntuan yang dilahirkan oleh pengurus sendiri, pembahasan kemudian mengalir pada ranah kaderisasi dan regenerasi.

Banyak komentar yang diutarakan oleh institusi di bawah naungan PC PMII DIY, di antaranya: kurangnya intensitas PC dalam mengawal Komisariat persiapan, minimnya rangkulan PC, kurangnya ketegasan dalam system kaderisasi yang bersifat formal, dan yang paling parah adalah muncul pertanyaan PC (dalam hal ini adalah Ketua Umum) yang kemudian menyakan perihal kebutuhan kaderisasi di setiap Komisariat. 

Sontak, setiap kepala yang hadir dalam forum tersebut terngiang dan tidak menyangka bahwa kaderisasi bagi PC PMII DIY adalah kebutuhan.  

Dan yang lebih menggelikan lagi, PC PMII DIY nyaris tiada bisa membedakan mana program kerja wajib dan sunnah untuk kaderisasi secara umum (tanpa pandang bulu/angkatan). Sejauh ini, nyatanta PC lebih memprioritaskan merekrut kader baru (PKD Bersama, red) ketimbang melakukan regenerasi! Mana yang lebih penting antara wajib dan sunah? Silakan pembaca interpretasikan sendiri.

Sebagai penutup, ingin penulis sampaikan bahwa aturan di dalam organisasi adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada alasan yang membenarkan untuk kita semua membentur/menabrak aturan demi kepentingan sepihak. Ini penyakit yang selama ini bersemayam di tubuh organisasi kita. Mari kita sembuhkan bersama-sama!