Kebebasan berpendapat merupakan sebuah gejala konsekuensi bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Adalah Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk berada pada posisi 64 dari 167 negara dengan indeks demokrasi sebesar 61 poin dan berstatus partly free

Urutan sebagaimana yang tercantum di atas sesuai dengan data yang dirilis oleh The Economist of Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2019, sedangkan besaran nilai demokrasinya didasarkan atas laporan dari Freedom House yang dirilis terakhir di situsnya pada Oktober 2020. 

Belum lagi kita melihat indeks kebebasan sipil (civil liberties) yang mencakup di dalamnya hak kebebasan untuk berpendapat relatif turun dalam kurun 3 tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kebebasan sipil di Indonesia sebesar 77,2% pada tahun 2019. Angka ini cenderung turun mengacu pada data sebelumnya yang menunjukkan angka kebebasan sipil pada tahun 2018 dan 2017 sebesar 78,46% dan 78,75%, meskipun terjadi peningkatan indeks demokrasi pada tahun terakhir dirilis, yakni sebesar 74,92%. 

Jika ditelusuri lebih dalam yang terjadi malah terdapat kemunduran pada indikator yang salah satunya mencakup ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal tersebut tentunya dapat menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Sejak adanya pandemi di Indonesia hingga sekarang tercatat beberapa kasus penyelewengan hak-hak sipil dalam berpendapat maupun berekspresi. Adapun kasus yang paling sering terjadi ialah adanya dugaan intimidasi dan serangan digital mengingat selama pandemi ini banyak orang yang aktif berselancar di media sosial. 

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 35 kasus yang terkait sejak Februari hingga Agustus 2020. Kebanyakan dari pihak yang terkena kasus tersebut bukanlah perihal adanya penyebaran informasi hoaks dan sebagainya, melainkan banyaknya kritik yang ditujukan pada pemerintah yang dinilai tidak mampu dalam menangani pandemi secara cepat tanggap. 

Buruknya transparansi data juga ikut menimbulkan disinformasi sehingga berdampak pada keresahan masyarakat. Hal inilah yang membuat mereka berani untuk menyuarakan dan mengkritisi terkait kinerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui berbagai cuitan atau postingan yang banyak bertebaran di media sosial. 

Berdasarkan acuan yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dan rintangan bagi sebuah negara yang terdiri atas 17 ribu pulau lebih untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Maraknya pembungkaman atas hak-hak sipil dalam berpendapat dan berekspersi merupakan langkah mundur dalam demokrasi di Indonesia. Langkah ini menjadikan demokrasi Indonesia sebagai flawed democracy

Seperti yang dilansir oleh The Economist Intelligence Unit (IEU), flawed democracy dapat ditandai dengan masih terpenuhinya hak-hak sipil dalam penyelenggaraan pemilu secara bebas dan jujur. Akan tetapi, masih terdapat masalah yang cukup signifikan dalam beberapa aspek demokrasi termasuk dalam pemerintahan seperti belum terbentuknya kultur politik yang baik dan rendahnya tingkah partisipasi publik dalam berpolitik. 

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa dalam negara demokrasi idealnya pemilu dianggap sebagai lambang demokrasi, namun bukan merupakan satu-satunya tolok ukur demokrasi sehingga diperlukan pengukuran lain sebagai pelengkap yang meliputi beberapa kegiatan yang lebih berkesinambungan seperti lobying, partisipasi dalam kegiatan politik, dan lain sebagainya.

Isi dari pasal 28 dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk mewujudkan negara yang demokratis. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas, saat ini pemerintah didesak untuk memenuhi hak kebebasan publik dalam berpendapat secara penuh. Adanya ancaman kebebasan berpendapat menunjukkan adanya upaya pelanggaran terhadap cita-cita reformasi dan pengkhianatan amanat konstitusi.

Kasus pandemi yang belum berakhir hingga saat ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menciptakan atmosfer negara yang demokratis. 

Pandemi yang sedang terjadi justru dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dengan terus meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah dapat menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi secara akuntabel sehingga terbangun kembali kepercayaan publik kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat menaikkan nilai indeks demokrasi. 

Alasan itulah yang menjadi modal utama bagi pemerintah dan publik untuk berkolaborasi dalam mewujudkan negara demokratis.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu negara demokrasi. Seorang filsuf Inggris bernama John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan berpendapat (freedom of speech) sangat diperlukan bagi kemajuan umat manusia. 

Hal ini dikarenakan prinsip demokrasi hanya dapat berkembang manakala kebebasan untuk mendapatkan serta menyajikan informasi dijamin. Informasi yang dimaksud dapat berupa opini publik baik yang bersifat biasa saja maupun yang mengundang kontroversi. 

Melihat situasi nasional saat ini, sudah seharusnya publik sebagai komponen sebuah bangsa untuk turut serta ikut menyuarakan terkait maraknya pelanggaran demokrasi dan menuntut pemerintah untuk berhenti memanfaatkan pandemi demi membatasi kebebasan berpendapat.

Jika kita mau mengingat kembali pada isi dari Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang merujuk pada pasal 28 Undang-undang Dasar tahun 1945, maka segala upaya untuk membungkam hak-hak sipil dalam berpendapat dan berekspresi sudah tidak lagi terjadi. 

Apalagi undang-undang tersebut dikeluarkan saat terjadinya masa transisi orde baru ke reformasi yang hingga kini masih terus berlangsung. Meskipun, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa politik di Indonesia senantiasa bergerak dinamis, namun yang jelas kita harus terus berupaya untuk meraih kembali cita-cita reformasi sebagai pencerminan daripada prinsip demokrasi.

Adanya kebebasan berpendapat merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Bahkan, jauh sebelum adanya sistem demokrasi di era modern, kebebasan dalam berpendapat merupakan hal yang lumrah dalam suatu kepemimpinan dinasti Islam. 

Lahirnya berbagai mazhab saat Islam sedang jaya-jayanya merupakan implikasi dari adanya kebebasan berpendapat di samping berkembangnya kajian-kajian ilmiah dan tersebarnya fatwa-fatwa serta kodifikasi terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kelahiran mazhab itu sendiri memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang dan tidak dipisahkan antara satu dengan lainnya. 

Implikasi dari adanya kebebasan berpendapat memiliki dampak positif bagi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Islam saat itu secara substansi telah dahulu menerapkan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi.

Jika hak kebebasan dalam berpendapat selalu diabaikan dan para pelakunya terus diancam serta dipersekusi dengan alasan dapat menganggu kestabilan nasional selama pandemi, maka tidak menutup kemungkinan indeks demokrasi di negara kita tidak akan naik, walaupun pandemi telah berakhir. Lebih jauh lagi, dampaknya ialah demokrasi di negeri kita hanyalah sebuah isapan jempol belaka. 

Sekali lagi, pemerintah seharusnya terus mengupayakan dalam mewujudkan hakikat demokrasi dengan memberikan agenda dan perhatian khusus bagi terjaminnya hak kebebasan sipil dalam berpendapat.

Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah dengan menyediakan serta memaksimalkan penggunaan sarana berupa situs laman sebagai layanan penampung aspirasi maupun kritik yang dapat diakses oleh publik secara daring. Hal ini dikarenakan masih terdapat kesulitan bagi publik untuk memberikan aspirasi maupun kritik kepada pemerintah secara langsung sehingga diperlukan sebuah sistem pengelolaan yang terintegrasi serta terhubung dengan akses internet. 

Upaya selanjutnya ialah dengan meninjau kembali berbagai pasal karet yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai dapat merugikan publik dalam menyatakan pendapatnya atas serangkaian kebijakan pemerintah. 

Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum kerapkali menggunakan pasal ini untuk membungkam mulut publik dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih ujaran kebencian (hate speech). 

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyajikan informasi berupa data hasil kinerja pemerintah secara transparan, valid, dan konkret kepada publik. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional serta konflik internal dapat terminimalisir.

Kebebasan berpendapat merupakan faktor penentu bagi keberhasilan negara dalam mewujudkan hakikat demokrasi. Namun, kenyataannya baik sebelum maupun selama pandemi hal itu belum bisa terwujud. Sebaliknya, pemerintah justru memanfaatkan pandemi ini untuk membatasi ruang gerak publik dalam berpendapat dan berekspresi yang berdampak terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. 

Diperlukan adanya upaya pemerintah untuk memberikan agenda dan perhatian khusus melalui kebijakan yang dapat meningkatkan perannya dalam menjamin hak kebebasan publik dalam berpendapat dan berekspresi sehingga diharapkan nantinya hakikat demokrasi akan benar-benar terwujud. 

Tidak perlu menunggu pandemi berakhir untuk mewujudkan hal itu. Sebab, kebijakan pemerintahan yang dilakukan pada saat ini akan menentukan keberhasilan sebuah bangsa di masa yang akan datang.