Negara terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi satu dengan yang lain, yaitu rakyat, pemerintah, wilayah, dan pengakuan dari negara lain. Dari keempat unsur tersebut, unsur rakyat memiliki prioritas utama untuk dipertahankan.

Menurut Plato, tujuan sebuah negara didirikan adalah untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga manusia menjadi tujuan utama pembentukan sebuah negara.

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa Indonesia adalah prioritas negara Indonesia. Maka setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus memperhatikan rakyat sebagai tujuan utama.

Kesehatan warga negara yang baik adalah awal dari upaya untuk melindungi, memajukan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa keadaan yang sehat tujuan tersebut mustahil akan tercapai. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kita dihadapkan kepada ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan) berupa epidemi penyakit baik dari dalam maupun luar negeri yang membutuhkan sebuah konsep pertahanan karena dapat mengancam keselamatan bangsa.

WHO (Badan Kesehatan Dunia) memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi yang berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi, bahkan cenderung semakin meluas penyebarannya.

Setiap tahun hampir ditemukan satu hingga tiga variasi penyakit infeksi pada manusia (emerging disease) atau ditemukan penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging disease). Penyakit demam berdarah, tuberculosis (TBC), HIV/AIDS, penyakit sapi gila, flu burung, SARS, MERS, masih mengancam umat manusia.

Dalam pidatonya pada pembukaan peresmian pembukaan Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017 pada Selasa, 24 Oktober 2017 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pergerakan manusia semakin cepat antarnegara, pertukaran informasi lebih cepat lagi, informasi sudah tersebar ke seluruh dunia.

Itu artinya penyebaran penyakit juga semakin cepat. Penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat. Penyakit yang muncul di bagian utara dapat dengan cepat menular ke selatan dunia sebagai efek dari globalisasi.

Di tengah ancaman terorisme global, kita juga perlu untuk mewaspadai perkembangan teknologi kesehatan yang disalahgunakan oleh para teroris melalui bioterorisme. Pemasukan bahan-bahan kimia atau biologis kedalam makanan dan minuman (food terrorism) juga menjadi ancaman kesehatan nasional dan global.

Bioterorisme

Penggunaan senjata biologis menjadi tren perkembangan yang menarik perhatian dan sumber daya dunia. Paradigma klasik dunia yang memandang senjata sebagai alat pemusnah/penyerang membuat perhatian terhadap bioterorisme menjadi terabaikan. Berbagai variasi mikroba digunakan sebagai senjata biologi seperti Bacillus antracis, Bubonic Plague, Cholera, Botulinum, dan lain-lain.

Sejarah telah membuktikan bahwa senjata biologi ini jauh lebih mudah disiapkan dari pada senjata nuklir atau senjata kimia. Diktator seperti Josef Stalin dan Hideki Tojo mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan senjata biologi. Selama Perang Dunia II Uni Soviet menggunakan senjata biologi untuk menyerang tentara Jerman.

Walaupun penggunaan senjata biologi telah dilarang melalui Konvensi Genewa 1925,  Konvensi Senjata Biologi dan Beracun 1972, dan Konvensi Senjata Kimia 1993, tidak semua negara ikut menandatangni dan menunjukkan atensi yang nyata dalam masalah senjata biologi.

Sistem Kesehatan Pertahanan Negara ; Sebuah Kolaborasi

Dalam perkembangan lingkungan strategis, Kementerian Pertahanan memasukkan epidemi penyakit sebagai sebuah ancaman yang membutuhkan pertahanan militer dan nirmiliter untuk menghadapinya.

Sistem pertahanan negara Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Sistem kesehatan pertahanan negara (Siskeshanneg) merupakan subsistem dari sistem pertahanan negara yang diwujudkan dalam bentuk inventarisasi dan identifikasi setiap potensi dan kekuatan kesehatan serta memprosesnya menjadi suatu tatanan kekuatan yang teratur. Sistem kesehatan pertahanan negara bersinergi dengan Sistem Kesehatan Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2012.

Dalam menghadapi masalah ini, ancaman kesehatan dapat menjadi ancaman militer ketika yang menjadi objek penyerangan utama adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dengan menyebarkan agen biologis atau kimia kepada anggota TNI.

Ancaman kesehatan ini juga dapat menjadi ancaman nonmiliter ketika yang menjadi obek penyerangan adalah rakyat indonesia secara umum. Pola penyerangan TNI dan rakyat umum secara bersama-sama sebagai sebuah serangan gabungan (hibrida) juga perlu diwaspadai sehingga dalam menghadapi ancaman ini diperlukan kerjasama antara TNI, kesehatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Presiden Jokowi masih dalam pidato yang sama menyebutkan “Di Indonesia kami menyebutnya Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Dalam Siskeshanneg pembagian tugas dan fungsi antara militer dan sipil dibedakan dengan jelas. Dalam menghadapi ancaman militer, Siskeshanneg menempatkan Kesehatan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen lainnya dari unsur Kesehatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, Siskeshanneg menempatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ditunjuk/berwenang beserta Institusi Kesehatan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan dibantu unsur-unsur lain sebagai kekuatan bangsa.

Pada dasarnya Siskeshanneg ini membutuhkan peran serta dan campur tangan dari seluruh rakyat dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman kesehatan dalam bentuk militer maupun nonmiliter demi mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.