Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berkelanjutan. SDGs merupakan seruan dan target global yang dikeluarkan oleh PBB pada September, 2015 sebagai agenda tahun 2030. 

SDGs terdiri dari 17 tujuan sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, menjaga kelestarian lingkungan, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030.

Kini, upaya pencapaian target SDGs 2030 menjadi prioritas pembangunan banyak negara. Oleh karena itu, banyak negara telah berkomitmen untuk memulai kerja sama dalam rangka mengembangkan kemajuan sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta dalam mencapai target SDGs tersebut serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum diskusi SDGs tingkat dunia.

Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goal yang gagal dicapai oleh Indonesia pada 2015 lalu. Kegagalan tersebut dikarenakan keterlambatan Indonesia dalam berpartisipasi dan kurangnya keterlibatan kelompok masyarakat Indonesia. 

Komitmen politik Indonesia dalam mencapai target SDGs tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut juga ditujukan untuk melibatkan seluruh pihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu target SDGs yang sangat digencarkan oleh negara-negara adalah SDGs nomor 13 yaitu mengambil tindakan darurat untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang tergolong “red code” karena dampaknya terhadap ketersediaan sumber daya alam dan keberlangsungan hidup. 

Tidak ada satupun negara yang tidak terdampak dari peningkatan suhu bumi akibat emisi karbon yang terus meningkat dan efek rumah kaca yang tidak bisa dihilangkan.

Dalam mencapai tujuan SDGs nomor 13, terdapat 5 target yang harus dipenuhi, 3 diantaranya adalah:

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.

13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.

13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.

Keterlibatan Indonesia dalam menangani masalah iklim telah dilakukan sejak meratifikasi UN Framework Convention on Climate Change (UNFCC) dan Protokol Kyoto. Pada tahun 2011, Indonesia juga mengeluarkan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca dan kemudian membentuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada tahun 2015. (Ditjen PPI). Pemerintah Indonesia juga kembali meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 menjadi UU no. 16 Tahun 2016.

Dalam National Determined Contribution (NDC), Indonesia sendiri telah menetapkan target pengurangan gas emisi sebesar 29% tanpa syarat dan 41% bersyarat dengan bantuan internasional pada tahun 2030 melalui program kerjanya. Target tersebut kemudian dinaikkan menjadi 32% pada November 2022.

Target NDC ditujukan terhadap 4 sumber energi, yaitu kegiatan industri, energi, pertanian dan kehutanan, serta limbah dan diharapkan dapat mencapai tujuan SDGs serta mengembangkan green investment di Indonesia.

Dalam mencapai target 13.1, Indonesia membentuk unit kerja yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengendalian perubahan iklim, yaitu Ditjen PPI dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Perhutanan. 

Salah satu program Ditjen PPI adalah mengeluarkan peraturan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berisi pedoman hingga laporan. Ditjen PPI juga menyiapkan inventarisasi gas rumah kaca sebagai alternatif apabila opsi teknis tidak memadai.

Sesuai dengan target SDGs 13.2, Indonesia telah mengintegrasikan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim melalui ratifikasi terhadap beberapa perjanjian internasional sebagai pedoman UU nasional. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan instrumen kebijakan lainnya sebagai bentuk penyelenggaraan penanganan perubahan iklim melalui perpres, kepres, permen, dan surat keputusan. Indonesia juga telah menetapkan strategi pencapaiannya melalui program NDC dan melibatkan pemerintahan daerah.

Kementrian Lingkungan Hidup mengeluarkan program Adiwiyata yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran murid untuk melestarikan lingkungan yang integrasikan dalam kurikulum sekolah. Hal tersebut menunjukkan upaya Indonesia dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya perubahan iklim sesuai dengan target SDGs 13.3.

Ditjen PPI juga membuka wadah pengetahuan bernama Pusat Pengetahuan Perubahan Iklim (PPPI). PPPI memberi informasi mengenai perubahan iklim, upaya dan kebijakan Indonesia, serta peran Indonesia dalam UNFCCC, hingga laporan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan resiliensi sosial dalam merespon perubahan iklim.

Dalam rangka memperkuat ambisi untuk mencapai SDGs, peningkatan kolaborasi internasional dilakukan melalui COP26 yang membahas terkait tindakan penanganan iklim, transisi energi, dan transportasi bersih. 

Indonesia melakukan kerja sama dengan Uni Eropa untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Keduanya bekerja sama untuk mengembangkan energi baterai di Indonesia sebagai upaya pengurangan emisi dan adaptasi terhadap transisi energi.

KLHK juga melakukan pertemuan dengan pejabat Uni Eropa dalam Working Group on Environment and Climate Change (WGECC) ke-3, dalam pertemuan tersebut Indonesia dan Uni Eropa juga membahas peluang kerja sama European Green Deal (EGD) yang merupakan strategi baru untuk pemulihan ekonomi dan lingkungan Uni Eropa. EGD menekankan pentingnya bekerja sama dalam mengatasi masalah ini karena perubahan iklim merupakan masalah lintas negara.

Tidak hanya itu, KHLK juga bekerja sama dengan AS melalui US Agency for International Development untuk mengimplementasikan FOLU Net Sink 2030 yang tertuang dalam MoU. FOLU Net Sink 2023 merupakan salah satu program NDC dengan target menyerap emisi karbon lebih banyak dari yang produksi melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Keduanya bersepakat untuk saling mendukung dan menciptakan inovasi baru untuk mengoptimalkan pengurangan emisi gas karbon dalam hutan dan penggunaan lahan serta karbon biru.

Referensi

Susanti, I. 2017. Implementasi SDGs dalam Penanganan Isu Perubahan Iklim. Antasena. Vol. 2. No.2. Diakses melalui https://issuu.com/antasena/docs/vol.2_no.2_jul-des2017/s/10202689

Ditjen PPI. 2017. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV Nasional 2017. Diakses melalui http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html

Ditjen Migas. 2022. Tekan Emisi Karbon, Indonesia Naikkan Target E-NDC Jadi 32 Persen. Diakses melalui https://migas.esdm.go.id/post/read/tekan-emisi-karbon-indonesia-naikkan-target-e-ndc-jadi-32-persen#:~:text=Jakarta%2C%20Indonesia%20berkomitmen%20mengurangi%20emisi,29%25%20atau%20setara%20dengan%20835

KLHK. 2018. Pendidikan Lingkungan Hidup dan Upaya Mengatasi Perubahan Iklim Melalui Program Adiwiyata. Pojok Iklim. Diakses melalui http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/pendidikan-lingkungan-dan-upaya-mengatasi-perubahan-iklim-melalui-program-adiwiyata

Legionosuko, T., Madjid, M., Asmoro, N., & Samudro, E. 2019. Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 25. No. 3.

Ditjen PPI. 2017. Knowledge Centre Perubahan Iklim. Diakses melalui http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/137-tentang-pusat-pengetahuan-perubahan-iklim

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2021. Pemerintah Bahas Kerja Sama dengan Uni Eropa soal Penanganan Dampal Perubahan Iklim. Diakses melalui https://ekon.go.id/publikasi/detail/3387/pemerintah-bahas-kerja-sama-dengan-uni-eropa-soal-penanganan-dampak-perubahan-iklim

DLHK Aceh. 2020. Indonesia dan Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim. Diakses melalui https://dlhk.acehprov.go.id/2020/07/indonesia-dan-uni-eropa-tingkatkan-kerja-sama-bidang-lingkungan-dan-perubahan-iklim/

KLHK. 2022. Indonesia-Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim. Diakses melalui https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4894/indonesia-amerika-serikat-pererat-kerja-sama-bilateral-perubahan-iklim

KLHK. 2022. RI-AS Sepakati Kerja Sama Dukungan terhadap FOLU Net Sink 20230. Diakses melalui https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4781/ri-as-sepakati-kerja-sama-dukungan-terhadap-folu-net-sink-2030

 Bappenas. SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim. Diakses melalui https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-13