Pada tahun 2005, Christopher Bjork, seorang peneliti bidang pendidikan dari Universitas Standford, menerbitkan buku berjudul Indonesian Education: Teachers, Schools and Central Bureaucracy. Salah satu persoalan menarik yang menjadi sorotan Bjork dalam bukunya itu adalah upacara bendera. Ia terheran-heran demi menyaksikan upacara bendera di sekolah-sekolah.

Upacara yang dilaksanakan secara rutin itu, khususnya setiap hari Senin pagi, wajib diikuti oleh para siswa beserta guru-gurunya. Berbalut busana seragam masing-masing, para guru dan siswa itu berbaris rapi dan, seperti upacara-upacara formal lainnya, secara kaku tidak boleh melakukan hal-hal di luar rangkaian prosesi upacara.

Menurut analisa Bjork terhadap hasil observasinya, upacara bendera merupakan representasi dari sistem pendidikan di Indonesia yang tersentralisasi pada regulasi-regulasi dan standarisasi pemerintah. Sentralisasi sistem pendidikan tersebut membuat para guru terlalu disibukkan dengan birokrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS, sekarang disebut Aparatur Sipil Negara atau ASN), dimana salah satu regulasi dan bentuk evaluasi guru sebagai PNS adalah menghadiri upacara bendera.

Sementara bagi para siswa, sebagaimana kita saksikan di sekitar kita, upacara bendera adalah bentuk latihan berdisiplin dan penanaman nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari layanan pendidikan oleh para guru yang merupakan abdi negara itu. Karena itu, upacara bendera dengan sifat formalitasnya nan sakral dapat dipandang sebagai gambaran sistem pengajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered education).

Analisa politik nampaknya dapat ditambahkan di sini: upacara bendera adalah bagian dari tradisi indoktrinasi nilai-nilai rezim Orde Baru yang bernuansa militer itu yang masih bertahan hingga sekarang.

Menariknya, fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri dengan guru-guru PNS-nya, tetapi juga di sekolah-sekolah swasta dengan guru-gurunya yang non-PNS, sekalipun jenis-jenis upacaranya berbeda dan khas tapi tetap saja upacara. Hemat saya, Orde Baru yang berkuasa begitu lama nampaknya tidak menyisakan model kepemimpinan lain dan budaya pendidikan yang berbeda, sehingga tradisi upacara terus bertahan hingga kini.

Hal itu terlihat di sebuah sekolah menengah di daerah saya – yang mungkin akan membuat Bjork makin tercengang. Setiap pagi dan setiap hari, kecuali Minggu, saya melihat sebagian siswa di sekolah itu mengerek dan mengibarkan bendera dengan prosesi upacara tanpa dihadiri para guru dan siswa-siswa lain, padahal saat itu bukan hari nasional.

Sebelum Kegiatan Belajar-Mengajar dimulai, sejumlah siswa – biasanya tiga orang – berjalan dengan berbaris layaknya Paskibra (Pasukan Kibar bendera) menuju tiang bendera. Dengan gerakan-gerakan formal, mereka kemudian mengikat bendera pada tali tiang, membentangkannya dan mengereknya hingga bendera mencapai puncak tiang yang dipancang permanen di halaman sekolah.

Uniknya lagi, siswa-siswa lain, yang berjalan menuju kelas dan yang sedang membersihkan kelas karena itu hari bertugasnya sebagai piket kelas, serentak menghentikan aktivitas, menghadap ke arah bendera dan menampilkan gestur hormat pada bendera yang sedang dikerek. Prosesi selesai, para siswa melanjutkan kegiatan dan Paskibra kembali ke tempat semula, juga dengan gerakan baris-berbaris ala militer. Sekali lagi, ini terjadi hampir setiap hari.

Fenomena semacam itu tentu sungguh menarik. Mengapa para siswa itu melaksanakan upacara, sekalipun kecil-kecilan, demi mengibarkan bendera? Mungkin kita bisa menjawab bahwa itu perintah guru. Tapi mengapa guru menginstruksikan itu? Dan mengapa siswa-siswa itu rela melaksanakan upacara meski tidak dihadiri oleh guru-guru yang mengawasi mereka dan para siswa lainnya?

Selidik punya selidik, para siswa yang setiap pagi mengerek bendera itu adalah pengurus Gerakan Pramuka di sekolah mereka. Sebagaimana kebanyakan lainnya, sekolah itu memang melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler Pramuka dan pihak sekolah menjalankan kegiatan ini dengan cukup serius. Sebagian siswa senior ditunjuk oleh guru sebagai pengurus organisasi Pramuka yang setingkat dengan OSIS.

Pramuka atau Kepanduan adalah kegiatan luar kelas yang bernuansa semi-militer untuk membina kemampuan para pelajar dalam berinteraksi dengan alam liar. Di dalamnya siswa mendapat pendidikan disiplin cukup ketat dan pelatihan keterampilan intelijen sederhana dengan sistem dan kurikulum yang terstruktur dan bersifat resmi. Karena pesertanya para pelajar, Pramuka juga memberi keleluasaan mereka untuk bersenang-senang.

Gerakan yang pertama kali dicetuskan oleh Robert Baden-Powell ini dalam perkembangannya mendapat sambutan luas di seluruh dunia, sehingga memiliki organisasi kepramukaan yang integratif dan bertingkat-tingkat, dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten hingga tingkat dunia. Organisasi tersebut bertugas memastikan Gerakan Pramuka tetap eksis dan mengembangkan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di berbagai tingkatannya.

Salah satu bentuk pengembangan itu adalah lomba-lomba kepramukaan. Sekolah yang saya bicarakan pada tulisan ini rupanya memiliki banyak prestasi dan namanya cukup tersohor di lingkungan Gerakan Pramuka tingkat kabupaten dan provinsi. Prestasi tersebut tentu tak lepas dari, salah satunya, sistem rekrutmen dan pelatihan khusus bagi siswa-siswa yang mewakili sekolahnya dalam lomba-lomba Pramuka. Tentu saja yang terpilih adalah siswa-siswa terbaik.

Keseriusan sekolah dalam mengelola kegiatan Pramuka menjadikannya kegiatan sekolah paling bergengsi, baik bagi para guru, para siswa dan para Pembina Pramuka yang terdiri dari kalangan guru yang ahli di bidangnya. Juga, karena terdiri dari siswa-siswa terpilih, menjadi anggota “Pasukan Khusus Pramuka” dan pengurus Gerakan Pramuka memiliki tingkat kekerenan tersendiri.

Kondisi psikologis semacam itu, saya kira, adalah hal yang wajar tumbuh dalam jiwa anak muda. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa Paskibra, yang mengerek bendera dengan prosesi upacara setiap pagi, sedang menikmati citra mereka sebagai siswa-siswa terpilih.

Tentunya upacara kecil yang mereka lakukan itu berasal dari instruksi Pembina mereka. Sang Pembina turut merasakan kebanggaan mengampu Pramuka, kegiatan paling bergengsi dan mendatangkan banyak prestasi buat sekolah. Kebanggaan akan citra Pramuka dan orang-orang yang terlibat di dalamnya nampaknya mengundang hasrat untuk penegasan diri di berbagai media dan kesempatan. Upacara bendera setiap pagi adalah salah satunya.

Upacara, dengan demikian, tak hanya mengandung simbol-simbol berisi pesan-pesan ideologis. Seperti halnya media dalam analisa kajian kontemporer, upacara adalah pesan itu sendiri. Dalam konteks di atas, upacara menjadi bagian dari pencitraan.

Tentu saja pencitraan tidak sepenuhnya negatif, sebab setiap individu dalam keseharian membuat pencitraan-pencitraan. Pakaian apa yang kita kenakan, gestur tubuh macam apa yang kita tampilkan, pilihan kata dan gaya bahasa yang kita ungkapkan, adalah bagian dari pencitraan. Masalah akan muncul manakala apa yang dicitrakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Mungkin makna inilah yang dapat kita baca dari upacara pelepasan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh PT. Bio Farma, perusahaan BUMN bidang farmasi yang ditunjuk pemerintah sebagai distributor tunggal vaksin Covid-19 ke seluruh Indonesia. Publik menilai upacara pelepasan vaksin itu berlebihan, sementara penanganan Covid-19 dan distribusi vaksin itu harusnya menjadi perhatian utama.

Perusahaan tersebut boleh jadi berbangga diri menjadi pihak pendistribusi vaksin dan merasa perlu menegaskan citranya sebagai salah satu ujung tombak penanganan wabah. Pencitraan, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif, namun suasana pandemi yang telah menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat menghajatkan substansi lebih penting ketimbang sekedar seremoni.[]