42572_96631.jpg
www.merdeka.com
Politik · 4 menit baca

Untuk Siapa Pergantian Panglima TNI?

Wacana pergantian Panglima TNI kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir ini. Posisi Gatot Nurmantyo selaku Panglima kembali “digoyang”, dan goyangan itu semakin deras pasca polemik senjata yang dilontarkan oleh Panglima pada bulan September  (22-09-2017) yang lalu. Banyak komentar dan pernyataan yang dilemparkan berbagai pihak terkait pentingnya pergantian Panglima TNI. Hal itu sebenarnya cukup beralasan, mengingat Gatot Nurmantyo sendiri akan pensiun pada awal Maret 2018 nanti. 

Pergantian Panglima TNI sebenarnya hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Tetapi hal ini menjadi menarik karena yang akan diganti adalah sosok Gatot Nurmantyo yang merupakan figur dengan “aksi dan kontroversi”. Hal lainnya yang menarik  untuk dibahas adalah mengenai Matra apa yang akan mengisi posisi Panglima TNI kali  ini. Apakah  akan dipegang kembali oleh Matra Darat, atau digilir kepada Matra Udara maupun Matra Laut?.

Sosok Gatot Nurmantyo memang penuh dengan cerita menarik. Diawali dengan naiknya Gatot menjadi Panglima TNI pada tahun 2015 menggantikan Jenderal Moeldoko. Proses pergantian ini pada saat itu juga disorot oleh berbagai pihak, baik DPR maupun pakar politik dan akademisi. Tradisi yang sudah dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pergantian Panglima TNI dengan cara bergantian antar Angkatan ternyata tidak diikuti oleh Presiden Joko Widodo.

Kembali kepada figur Gatot Nurmantyo. Sepanjang karir militernya, Gatot pernah menggantikan Moeldoko dalam beberapa jabatan antara lain, Sespri Wakasad pada tahun 1998, sebagai Komandan Brigif-1/ Jaya Sakti pada tahun 1999, dan yang terakhir sebagai Panglima TNI pada tahun 2015. “Aksi Kontroversi” Gatot berlanjut pada aksi 212 yang begitu riuh pada tahun 2016 yang lalu. “Keberpihakan” pada aksi aksi tersebut menuai banyak pujian sekaligus kecaman bagi Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI yang dinilai telah melakukan langkah langkah politis.

Aksi kontroversial berikutnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Gatot pada acara silaturrahim Panglima TNI dengan Purnawiraan TNI di Markas Besar TNI. Dalam pertemuan tersebut, Panglima menyampaikan adanya institusi non militer yang membeli 5000 pucuk senjata (akun twitter Radio Elshinta media pertama yang menyebarkan informasi pernyataan Panglima TNI). Sontak publik terkejut dengan pernyataan tersebut.

Berkaca dari berbagai peristiwa di atas, banyak pihak menilai bahwa Gatot Nurmantyo sedang menyiapkan dirinya untuk berkiprah dalam politik nasional, mengingat tahun 2019 nanti Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden. Hal itulah mungkin yang menjadi salah satu faktor mengapa wacana pergantian Panglima TNI kali ini sangat deras mengemuka diruang publik.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (10) telah diatur bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang Panglima TNI, bagaimana kekuasaan Presiden dan hubungan nya dengan Legislatif terhadap proses pergantian tersebut, begitu juga dengan jabatan Panglima TNI yang dapat dijabat secara bergantian oleh ketiga Matra. Panglima TNI merupakan jabatan yang dipegang oleh seorang perwira tinggi militer TNI. Jabatan ini dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap tiap angkatan baik yang sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan maupun yang sudah pernah menjabat selagi masih aktif sebagai perwira tinggi.

Adanya kata “dapat” mengisyaratkan bahwa jabatan Panglima TNI secara bergilir dijabat masing-masing matra tidaklah bersifat mutlak. Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tentu memiliki kewenangan untuk menafsirkan atau melaksanakan aturan tersebut. Ini terbukti dengan bagaimana saat Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI pada tahun 2015 yang lalu telah mematahkan tradisi bergiliran tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, Jenderal Gatot yang berasal dari Angkatan Darat menggantikan Jenderal Moeldoko yang sama sama berasal dari Angkatan Darat. Meskipundesakan publik kala itu meminta agar Presiden mengajukan figur dari Angkatan Udara  menjadi Panglima TNI dengan dasar UU No. 34 Tahun 2004 dan kemudian mempertahankan tradisi yang sudah dibangun oleh Presiden SBY, ternyata tidak dihiraukan oleh Presiden Joko Widodo. 

Presiden sebelum mengangkat Panglima TNI, terlebih dahulu mengajukan usulan satu orang calon Panglima kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai siapa nama yang dicalonkan, kemudian berasal dari Angkatan apa tentu saja hanya Presiden yang tahu. Bahwa Presiden meminta pendapat dari para pembantunya, tentu saja harus dipahami sebagai cara Presiden untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai figur yang akan diusulkan kepada DPR.

Input informasi tentu sangat dibutuhkan, karena Presiden tidak mau salah dalam memilih seorang calon Panglima TNI.  Kesalahan dalam memilih Panglima TNI akan sangat berakibat fatal bagi negara dan pemerintahan. Orang yang akan di usulkan haruslah orang yang  mendapat kepercayaan yang tinggi dari Presiden.

Apabila kemudian DPR telah menerima usulan dari Presiden, maka paling lambat 20 hari semenjak usulan diterima, DPR sudah harus memberikan persetujuan terhadap figur tersebut. DPR dalam menjalankan mekanisme penilaian terhadap calon yang diusulkan bisa saja menolak usulan Presiden.

Bila kondisi ini yang terjadi, maka DPR harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Seluruh alasan alasan penolakan harus dijelaskan oleh DPR kepada Presiden.  Terhadap penolakan tersebut, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai penggantinya.

Proses pengusulan inilah yang menarik untuk dikaji. Pergantian Panglima TNI menjadi salah satu “media pertempuran politik” bagi partai politik yang ada di DPR. Tidak bisa dipungkiri bahwa TNI menjadi kekuatan besar bagi bangsa dan negara, yang seyogyanya TNI hanya untuk rakyat. Namun ada hal hal lain  yang juga harus kita perhatikan dengan cermat.

Presiden sebelum mengusulkan sebuah nama, tentu akan menerima masukan dari berbagai pihak. Partai politik pendukung dan yang akan mengusung kembali Presiden Joko widodo pada pilpres 2019 nanti tentu saja tidak akan mau kehilangan “orangnya”. Semaksimal mungkin Parpol pendukung akan berupaya untuk memasukkan pilihannya sebagai calon yg diusulkan oleh Presiden. Pendekatan personal menjadi kunci utama dalam negosiasi dan lobby.

Kompromi politik juga bisa terjadi antar parpol sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden tersebut. Posisi strategis Panglima TNI dalam percaturan politik tentu saja akan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2019.

Terlepas bagaimana situasi dibalik pergantian Panglima kali ini, harapan rakyat hanya satu. Panglima TNI bekerja dan mengabdi bagi kepentingan rakyat Indonesia. Panglima TNI bukanlah alat kepentingan politik dan golongan. Oleh karena itu, siapapun  yang akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo hendaknya tetap menjadi prajurit profesional yang bekerja dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas segala galanya, semoga.