Sampai saat ini negara seperti amerika dan beberapa negara lainnya selalu berupaya untuk mendominasi bangsa-bangsa timur dengan pencekokan nilai-nilai baru sebagai stimulus dalam melancarkan megaproyek dalam berbagai hal seperti membentuk pasar, mengubah pola perilaku. berawal dari hegemonik menuju Dominasi.

Ekspansi yang dilakukan bangsa-bangsa barat bukanlah cerita baru untuk bangsa Indonesia, penjajahan yang dilakukan secara bergilir oleh beberapa Negara ratusan tahun lalu sudah cukup menjadi pengingat akan keburukan bangsa-bangsa barat. Upaya untuk menguasai Negara-negara di dunia ketiga tidak akan pernah berhenti, oleh sebab itu sangat penting untuk melihat langkah-langkah bangsa barat yang secara perlahan dan diam-diam melakukan inflitrasi ke dalam sistem dan masyarakat Indonesia.

Kesadaran dini sangat perlu, agar dapat menetapkan langkah-langkah sebagai kontrahegemoni untuk bangsa barat. Konteks nya dengan kondisi modern saat ini, Amerika salah satu Negara yang hampir menguasai dunia ini semakin gigih untuk menguasai Negara lainnya.

Berbagai macam program terus dialirkan, dengan harapan dapat masuk ke dalam setiap Negara dan menguasai, yang sangat terkenal di abad  21 saat ini adalah Globalisasi, dimana intensitas interaksi antara Negara semakin tinggi. Banyak hal yang lahir dari perjumpaan dengan Negara lain, salah satu dampaknya ialah terkikis nya nilai-nilai budaya Indonesia, yang disebabkan oleh masuknya nilai-nilai baru.

Universalisme HAM

Westrenisasi merupakan bahaya yang nyata, masuknya melalui berbagai sisi, salah satunya ialah melalui sistem Hukum Hak asasi manusia. Deklarasi universal hak asasi manusia merupakan puncak kesadaran masyarakat secara global untuk melindungi hak-hak dasar manusia.

Konsep yang melekat dalam deklarasi maupun konvensi-konvensi mengenai Ham ialah universalisme, konsep inilah yang terus menerus digemakan oleh bangsa barat, hal ini kemudian memicu munculnya penentang konsep tersebut dari sebagian kalangan yang memegang konsep relativisme Budaya.

Konsep Universalisme ialah menempatkan Ham sebagai nilai-nilai yang berlaku untuk seluruh bangsa dan tidak mempertimbangkan faktor budaya serta konteks ruang dan waktu. Memang  Tidak bisa dinafikan bahwa terdapat nilai-nilai yang bersifat Universal, namun tak bisa disangkal juga kalau ada Nilai-Nilai yang bersifat partikular, yang berlaku pada kelompok tertentu entah budaya ataupun Agama.

Arogansi kaum universalisme selalu berhadapan dengan kaum relativisme, sebagai akibat dari ketidakmauan Untuk mengakui adanya nilai-nilai agama maupun budaya, Ini juga merupakan akibat dari Konsep Ham yang tertuang dalam dokumen DUHAM 1948, Lebih lanjut akan dibahas di sub pembahasan akhir.

Universalisme : Imperealisme Budaya

Penyelundupan  nilai-nilai baru dengan jubah universalisme Ham merupakan salah satu bentuk imperealisme budaya. Kegigihan bangsa barat untuk menguasai berbagai Negara termasuk Negara-negara di dunia ketiga merupakan upaya yang tak akan pernah berhenti. hal ini pernah diingatkan oleh Bung karno, menurut beliau “Imperealisme Itu Tidak Akan Pernah Mati, Hanya Berganti Baju Saja”. Artinya penjajahan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satu diantara berbagai langkah awal untuk menguasai sebuah bangsa ialah dengan menghancurkan Budaya bangsa tersebut, fungsi budaya ialah untuk memberikan Identitas kepada anggota organisasi, memberikan tujuan besar untuk melakukan hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan untuk orang banyak, budaya juga dapat menciptakan keteraturan sosial, dengan cara membentuk sikap dan perilaku, yang berfungsi untuk menuntun ke arah yang lebih baik, fungsi inilah yang kemudian melahirkan berbagai Norma, seperti Norma sosial. Jadi ketika Budaya sebuah bangsa hancur maka, akan sangat mudah diarahkan untuk kepentingan bangsa tertentu atau kelompok tertentu.

Menyambung dari apa yang disampaikan bung karno, maka penyelundupan nilai-nilai barat tersebut merupakan sebuah bentuk Imperialisme Budaya.

Egi Sudjana (2013:37)  menjelaskan bahwa Imperialisme budaya adalah penjajahan dalam bentuk transformasi cara berpikir dan cara berperilaku suatu bangsa atas bangsa lain, model penjajahan ini adalah melalui suprastruktur sosial yaitu mengubah ideologi negara, undang-undang dasar Negara dan mengubah pranata sosial.

Dalam mengubah pranata sosial seperti cara hidup serta nilai moral yang telah lama hidup, caranya dengan  melakukan kampanye secara terus menerus, sehingga terbentuk presepsi baru di dalam masyarakat. Cara ini seirama dengan konsep Hegemoni Antonio Gramsci, Hegemoni merupakan sebuah upaya kelas tertentu untuk menguasai kelas lainnya dengan cara membujuk agar nilai-nilai budaya, politik dan moral dari kelas itu dapat diterima.

Gramsci yakin bahwa suatu keyakinan baru yang dimasukan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan doktrinasi ke dalam atmosfer kesadaran kolektif-masif, yang kemudian memunculkan kesadaran yang relativ baru, (Nur Sayyid, 2015:436).

Ini yang universalisme gaungkan terus menerus, implikasi nya ialah rusaknya keragaman budaya yang ada dunia, dan akan terjadi dominasi budaya bangsa barat atas bangsa-bangsa lainnya Upaya Hegemoni dari bangsa barat untuk menyelundupkan nilai-nilai baru atau membentuk kesadaran baru terus digaungkan.

Oleh sebab itu mesti ada perlawanan atau sikap yang dapat membentengi masyarakat indonesia dari upaya tersebut, agar nilai-nilai budaya maupun agama tetap terjaga. Menurut penulis bahwa, Hukum dapat menjadi panglima untuk melindungi nilai-nilai keindonesiaan.

Hukum Sebagai Alat Perlawanan

Penulis ingin mengawali sub pembahasan ini dengan menguraikan konsep Roscou Pound tentang peran Hukum di dalam masyarakat, baginya  “Law as a tool of social engineering” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). dalam penerapan hukum, menurut Pound ada beberapa kepentingan yang harus dijadikan sebagai pijakan.

Pertama, Kepentingan Umum (Public Interest) seperti Kepentingan negara sebagai Badan Hukum. Kedua, Kepentingan Masyarakat (Social Interest) seperti Kepentingan akan kedamaian, Pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak , Kesejahteraan sosial. Dan  Ketiga,. Kepentingan Pribadi (Private Interest) seperti Kepentingan individu, Kepentingan keluarga, Kepentingan hak milik, (Andro Meda, 2014)

Menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang dikonkritkan dalam berbagai norma seperti Norma Agama, Norma kesusilaan dan Norma kesopanan, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat yakni pencegahan kemerosotan akhlak dan kepentingan akan kedamaian.

Menurut penulis dalam melakukan perlawana sebagai bentuk KontraHegemoni kepada bangsa barat, Hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Negara dapat membentengi bangsa ini dari masuknya nilai-nilai yang dapat merusak tatanan nilai yang ada, artinya bahwa UUD 1945 dapat dijadikan sebagai alat untuk melawan kaum imperialisme.

Sebab menurut penulis bahwa fungsi konstitusi adalah untuk menjadi landasan dalam pengambilan setiap kebijakan seperti pembuatan undang-undang ataukah tindakan pemerintah lainnya, artinya ketika ada rencana untuk merativikasi berbagai deklarasi maupun konvensi-konvensi  internasional maka harus ada harmonisasi dengan UUD 1945.

Dalam hal ini Yang perlu digaris bawahi ialah pemaknaan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 tidaklah dapat disamakan secara mutlak sebagaimana pengaturan diberbagai instrumen-instrumen internasional, sebab terdapat perbedaan yang cukup fundamental. Misalnya dari segi pembatasan, Dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) bahwa pembatasan dilakukan semata-mata untuk penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejatheraan umum.

Pengaturan ini masih berpijak pada hak sesama manusia, namun apabila kita lihat pengaturan mengenai pembatasan Dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perbedaan nya ialah di Indonesia melakukan pembatasan juga karena pertimbangan moral dan nilai agama, sebab selain kewajiban kita untuk tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, terdapat pula kewajiban kita sebagai hamba kepada sang pencipta, artinya ada kewajiban secara Horizontal maupun Vertikal.

Konsep seperti inilah yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pembukaan jelas ditegaskan bahwa hak atas kebebasan dan kemerdekaan indonesia saat ini merupakan berkat Rahmat Allah yang maha kuasa, selain itu juga pancasila sebagai salah satu sumber Hukum, ini juga dijelaskan di dalam pembukaan UUD 1945.

Yang berbunyi “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kelima dasar ini mengandung nilai religius yang tertuang dalam sila pertama, artinya memang sudah semestinya Moral dan Nilai-Nilai agama dijadikan sebagai dasar untuk membatasi perilaku manusia yang hidup di Indonesia.

Imperialisme budaya akan terus hidup dan tak pernah mati jika meminjam istilah Soekarno, harapannya dengan mendayagunakan Hukum sebagai alat untuk membentengi bangsa ini, Indonesia dapat menjadi Negara yang berdaulat secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan dari segi ekonomi, politik, sosial, Hukum maupun Budaya.

REFERENSI :

Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 08 Mei 2017.

Eggi Sudjana, (2013). Manifesto Revolusi Fungsional (Jalan Penyelamatan Indonesia Raya), Penerbit :Baca Press

 Nur Sayyid Santoso Kristeva, (2015), Manifesto Wacana Kiri (Membentuk Solidaritas Organic Agitasi Dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis). Yogyakarta : Penerbit